10 Negara Kecam Vonis 10 Tahun Penjara untuk Joshua Wong di Hong Kong
Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan tujuh negara lainnya menyebut pemenjaraan sang aktivis di bawah undang-undang keamanan nasional sebagai serangan terhadap ekspresi politik, memicu kecaman tajam dari Beijing.
LONDON, 6 November (Reuters) - Sepuluh pemerintah termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat yang mengecam penjatuhan vonis 10 tahun penjara terhadap aktivis demokrasi Hong Kong Joshua Wong.
• Wong, yang telah berada di balik jeruji sejak 2020, pada hari Kamis dijatuhi vonis tambahan 10 tahun penjara atas tuduhan berkolusi dengan entitas asing di bawah undang-undang keamanan nasional kota tersebut
• "Ini adalah contoh lebih lanjut mengenai bagaimana NSL (undang-undang keamanan nasional) digunakan untuk menargetkan individu karena ekspresi dan partisipasi politik," kata negara-negara tersebut, yang juga mencakup Australia, Kanada, Italia, Jepang, Belanda, dan Selandia Baru, dalam pernyataan itu
• China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada 2020 setelah terjadi demonstrasi yang kadang berujung kekerasan
• "Kami menyerukan diakhirinya segera semua penuntutan yang tidak adil terhadap individu yang didakwa di bawah NSL dan mendesak otoritas di China dan Hong Kong untuk menegakkan komitmen internasional mereka serta menghormati hak dan kebebasan yang dijamin bagi rakyat Hong Kong di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris," tambah pernyataan itu
• Menanggapi pernyataan bersama tersebut, kedutaan besar China di London menyatakan: "China dengan tegas menentang dan mengecam keras tindakan semacam itu, dan telah menyampaikan protes resmi kepada pihak Inggris"
• "Kami mendesak Inggris untuk berhenti melindungi dan mengagungkan para penjahat, serta berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan internal China dengan dalih apa pun," tambah juru bicara tersebut


(Laporan oleh Yoruk Bahceli; penyuntingan oleh Sarah Young dan Sam Tabahriti)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.