Air Datang Tiap Tahun, Kontraknya Habis Begitu Banjir Surut

Tiap musim hujan, kru yang sama muncul lagi di Tacloban dan kota-kota di sekitarnya. Mereka memperkuat pusat evakuasi yang itu-itu juga, membersihkan saluran air yang sama, dan mengangkut karung pasir ke barangay rawan banjir yang sama. Lalu langit cerah, air surut, dan kontrak mereka berakhir.

Anak-anak muda di Eastern Visayas berubah jadi pasukan tetap penanganan bencana yang justru enggan dipertahankan oleh sistem. Kebutuhannya nggak pernah hilang. Pekerjaannya sengaja dirancang untuk lenyap.

Kerusakan permanen, upah sementara

Polanya bisa ditebak, dan itu bagian terburuknya. Topan menghantam, anggaran bantuan dibuka, lalu LGU (pemerintah daerah) dan lembaga merekrut kru cash-for-work untuk membangun ulang dan bersih-bersih. Kontraknya berjalan beberapa minggu, kadang sebulan. Setelah itu habis.

Pusat evakuasi yang ditambal sebuah kru Oktober lalu butuh ditambal lagi Oktober depan. Atap yang cuma ditutup terpal butuh atap beneran. Tembok laut yang retak terus retak. Membangun ulang di sini bukan kerja sekali selesai. Ini iklim yang sudah terjadwal.

Yang tetap sementara justru tenaga kerjanya. Di bawah pedoman cash-for-work DSWD, pekerja dibayar 100 persen dari upah minimum harian regional untuk area proyek. Kedengarannya adil, sampai kamu sadar masa kerjanya berakhir begitu status darurat dicabut. Nggak ada yang mengumpulkan senioritas. Nggak ada THR. Keahlian yang dibangun seorang pekerja saat memperkuat pusat evakuasi di satu kota nggak terbawa ke kontrak berikutnya, karena kontrak berikutnya adalah rekrutmen jangka pendek baru yang memulai hitungan dari nol lagi.

Gig economy menemukan zona banjir

Sebut saja apa adanya: kerja bantuan yang dirancang mirip aplikasi ojek online. Permintaan permanen, syarat borongan, tanpa cadangan tetap. Wilayah ini berada tepat di jalur badai demi badai, jadi kebutuhan akan kru yang bisa membangun ulang dengan cepat itu konstan dan sudah ketahuan bertahun-tahun sebelumnya. Tapi dananya datang sebagai uang bencana sekali pakai, bukan lapangan kerja tetap.

Jadi para pekerja mengambang di antara badai. Di sela status darurat, mereka narik habal-habal (ojek motor), kerja konstruksi kalau ada, merantau ke Cebu atau Manila satu musim, atau sekadar menunggu. Begitu topan berikutnya mendarat, perekrutan dimulai lagi, dan mereka kembali antre untuk pekerjaan yang sudah mereka kuasai.

Tim pertahanan dan perawatan banjir yang permanen, dibayar sepanjang tahun untuk menjaga pusat-pusat evakuasi itu tetap siap badai, dalam jangka panjang justru lebih murah ketimbang membangun dari nol tiap siklus. Itu juga berarti upah stabil buat orang-orang yang sudah menanggung kerja fisik pemulihan. Hitungan itu jarang lolos dari pos anggaran, karena perawatan nggak punya siklus berita dan nggak ada status darurat yang membuka kerannya.

Para pekerja yang menyerap kesenjangan itu. Mereka hafal pusat evakuasi mana yang banjir duluan, saluran mana yang tersumbat, atap mana yang bakal terkelupas saat sinyal nomor tiga berikutnya. Pengetahuan itu seharusnya setara dengan gaji. Nyatanya cuma dihargai beberapa minggu upah minimum, yang baru diperpanjang kalau air naik cukup tinggi sampai masuk berita.

Badainya makin sering, bukan makin jarang. Kontraknya tetap dirancang berakhir begitu banjir surut. Sampai ada yang mau membiayai pekerjaan di antara dua topan, kru yang sama akan membangun ulang pusat evakuasi yang sama musim depan, lalu dibayar untuk pulang sebelum musim setelahnya datang.