AS Gelar Putaran Kedua Pembicaraan Rahasia dengan Penguasa Militer Myanmar di Tokyo
Pertemuan ini, yang kedua dengan junta dalam sebulan, berfokus pada pusat penipuan dan cadangan tanah jarang Myanmar saat AS kembali menjalin hubungan dengan para jenderal yang dijauhinya setelah kudeta 2021.
WASHINGTON/TOKYO, 16 Oktober (Reuters) - AS dan pemerintah dukungan militer Myanmar menggelar pembicaraan di Tokyo pekan lalu, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, pertemuan kedua mereka dalam sebulan saat Washington meningkatkan upaya menjalin kembali hubungan dengan para jenderal yang dijauhinya setelah kudeta 2021.
Pembicaraan sebelumnya di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, pada pertengahan September berfokus pada pembebasan seorang pengusaha Amerika dan penutupan pusat penipuan yang menargetkan warga Amerika, tetapi bisa membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas, termasuk mengenai cadangan mineral tanah jarang Myanmar, sebagaimana dilaporkan Reuters sebelumnya.
Belum segera jelas apa persisnya yang dibahas kedua pihak dalam pembicaraan pekan lalu, yang diungkapkan kepada Reuters oleh tiga orang yang mengetahui perundingan tersebut. Orang-orang itu, termasuk seorang pejabat AS, semuanya meminta agar namanya tidak disebutkan karena sensitivitas pertemuan tersebut.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset Michael Vance kembali memimpin pembicaraan di Tokyo, yang melibatkan lebih dari selusin pejabat AS, kata salah seorang di antaranya. Reuters tidak dapat memastikan siapa yang mewakili Myanmar.
Seorang pejabat AS membantah bahwa Vance memimpin kebijakan AS terhadap Myanmar. "Dalam koordinasi dengan lembaga lain, Departemen Luar Negeri memiliki beragam pejabat yang memimpin kebijakan Burma," kata pejabat AS tersebut, menggunakan nama lama negara itu.
Pemerintahan Trump menyatakan pihaknya menjalin hubungan dengan semua kelompok di Myanmar mengenai isu-isu yang memengaruhi kepentingan AS. Seorang juru bicara pemerintah dukungan militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.
Ketika ditanya tentang perannya sebagai tuan rumah pembicaraan tersebut, Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan melalui surel mengatakan pihaknya telah "berkomunikasi seperlunya" dengan kedua pihak, tetapi menolak mengomentari pertukaran diplomatik yang spesifik.
Pertemuan bulan lalu di Naypyitaw antara Vance dan pemimpin kudeta yang kini menjadi presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, membuka peluang bagi diskusi yang lebih luas, kata orang-orang yang mengetahui pembicaraan itu kepada Reuters sebelumnya. Kembalinya kedua pihak ke meja perundingan secara cepat di Tokyo mengindikasikan keduanya ingin terus melanjutkan dialog.
Fokus utama upaya AS adalah mengamankan bantuan Myanmar dalam menutup pusat-pusat penipuan yang menjalankan modus asmara dan penipuan lainnya serta telah menipu warga Amerika hingga miliaran dolar, kata orang-orang tersebut.
Para peneliti mengatakan banyak operasi penipuan berbasis di wilayah yang dikuasai milisi dukungan militer, dengan sebagian hasilnya mengalir ke militer, sehingga menimbulkan keraguan apakah para pemimpin Myanmar serius dalam penegakan hukum. Pemerintah dukungan militer Myanmar menyatakan pihaknya ikut serta dalam upaya multinasional untuk menekan pusat-pusat penipuan.
Para pejabat AS juga membahas akses ke cadangan besar tanah jarang berat Myanmar, yang digunakan dalam produk mulai dari kendaraan listrik hingga turbin angin. Para pejabat AS mengakui adanya hambatan signifikan: cadangan itu sebagian besar berada di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata etnis yang memerangi militer, sementara China, pembeli utama tanah jarang Myanmar, bisa saja keberatan dengan peran AS apa pun.
AS pekan lalu mencabut sanksi terhadap putri seorang pengusaha Myanmar yang dituduh mendukung militer negara itu, dengan menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari pendekatan baru terhadap negara itu.
"Pendekatan ini menyoroti pentingnya menempuh dialog dengan semua kelompok yang terlibat dalam perang saudara Burma dan berkomitmen untuk mengkaji ulang berbagai perangkat yang secara historis telah dimanfaatkan Amerika Serikat guna memajukan kepentingan inti di negara tersebut," kata Departemen Luar Negeri mengenai langkah pencabutan sanksi itu.
Min Aung Hlaing tetap berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk atas perannya dalam kudeta dan penumpasan pemberontakan rakyat yang menyusul, serta pembunuhan massal dan pengusiran Muslim Rohingya pada 2016-2017 yang dinyatakan Washington sebagai genosida. Angkatan bersenjata telah membunuh ribuan orang dalam serangan udara sejak kudeta, yang memicu perang saudara meluas, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perundingan terbaru di Jepang menunjukkan pemerintahan Trump memandang Myanmar melalui "kacamata yang murni transaksional," kata Hunter Marston, direktur Asia Tenggara di Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir Australia.
"Mineral kritis dan tanah jarang yang dimiliki Myanmar dipandang mungkin sebagai aset strategis utama yang diminati Washington di Myanmar," kata Marston.
PERAN JEPANG BELUM JELAS
Belum jelas apakah Jepang memiliki kepentingan dalam pembicaraan AS-Myanmar di luar perannya sebagai tuan rumah, termasuk untuk pembicaraan sebelumnya di ibu kota Jepang pada Juni, tetapi ada tanda-tanda bahwa Tokyo juga bergerak untuk menjalin kembali hubungan dengan Myanmar.
Utusan sementara Jepang untuk Myanmar bertemu dengan menteri luar negeri pemerintah dukungan militer Myanmar awal bulan ini dalam perjumpaan publik pertama mereka yang diketahui. Tokyo tidak secara resmi mengakui pemerintahan tersebut.
Pertemuan itu menyusul kunjungan pada September oleh anggota parlemen dari partai berkuasa Jepang, Hiromichi Watanabe, ke Naypyitaw, yang menurutnya bertujuan memulai kembali kerja sama bilateral dan melanjutkan bantuan pembangunan untuk Myanmar, menurut surat kabar milik pemerintah Global New Light of Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan utusan sementara itu mengangkat isu-isu seperti perlindungan bagi warga negara Jepang dan dukungan bagi perusahaan Jepang, sementara perjalanan Watanabe dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen secara individu dan "sama sekali tidak memengaruhi" posisi pemerintah.
Watanabe mengatakan kepada Reuters bahwa perjalanannya bertujuan menyiapkan kondisi untuk menormalkan hubungan, meskipun ia mengakui hambatan masih ada.
Jepang mengecam penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer pada 2021, tetapi tidak sampai bergabung dengan AS dan pemerintah Barat lainnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin junta dan entitas yang terkait militer.
Tokyo adalah salah satu investor asing terbesar Myanmar, yang berupaya mengimbangi pengaruh China di salah satu pasar perbatasan terakhir Asia. Tidak seperti banyak perusahaan Barat, banyak perusahaan Jepang tetap bertahan meski ada gejolak yang menyusul kudeta 2021.
Sekitar 300 perusahaan Jepang masih beroperasi di Myanmar, turun dari lebih dari 400 pada 2020, menurut badan promosi perdagangan Jepang, JETRO.
(Laporan oleh Simon Lewis di Washington, John Geddie di Tokyo dan Poppy McPherson di Bangkok; Laporan tambahan oleh Tamiyuki Kihara dan Yoshifumi Takemoto di Tokyo; Penyuntingan oleh Lincoln Feast.)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
