AS Jatuhkan Sanksi terhadap ICC, Beberapa Jam Setelah Mantan Hakimnya Raih Nobel Perdamaian
Washington bergerak memutus sumber daya pengadilan atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel dan lainnya, sementara ICC meminta 125 negara anggotanya untuk membelanya.
(Mengoreksi menjadi merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap lebih dari 70 orang, bukan dakwaan, paragraf 11)
Oleh Humeyra Pamuk, Steve Holland dan Anthony Deutsch
9 Oktober (Reuters) - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Jumat, beberapa jam setelah salah seorang mantan hakimnya memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian, menempatkan Washington dalam jalur konfrontasi diplomatik dengan sekutu-sekutu Eropa.
Pengadilan itu mengecam langkah tersebut sebagai "serangan terhadap supremasi hukum dan terhadap fondasi tatanan hukum internasional itu sendiri," dan meminta 125 negara anggotanya untuk mengambil tindakan guna membelanya.
"Pengadilan tidak bisa berdiri sendiri. Nasibnya kini juga berada di tangan negara-negara yang menciptakannya," kata pengadilan itu dalam sebuah pernyataan. "Ini bukan hanya soal membela satu institusi, tetapi soal menjaga tatanan internasional yang berlandaskan supremasi hukum. Sejarah akan menilai momen ini."
Pemerintahan Trump telah lama memusuhi pengadilan yang didirikan pada 2002 untuk menuntut kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida itu, dan sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap jaksa dan hakim-hakimnya. Langkah pada Jumat akan jauh lebih jauh, dengan berpotensi menghukum perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa kepada pengadilan itu sendiri.
"Presiden Trump tidak akan pernah mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional menuntut warga Amerika," kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam sebuah pernyataan, yang pertama kali diterbitkan oleh Reuters.
"Itulah sebabnya, hari ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Kami akan melarang transaksi dengan pengadilan nakal ini, memutus sumber daya mereka dan melumpuhkan kemampuannya untuk beroperasi."
Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi tersebut dengan masa tenggang awal enam bulan, dan beberapa pengecualian lain yang akan mengizinkan sejumlah transaksi untuk telekomunikasi, perangkat lunak, pembayaran pensiun, dan transaksi terkait tahanan.
Rubio mengatakan sanksi itu telah disusun untuk memberi pengadilan dan negara-negara anggotanya kesempatan untuk menanggapi kekhawatiran AS, dan akan disesuaikan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Washington telah mengecam ICC atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk pejabat-pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta penyelidikan masa lalu terhadap tindakan tentara AS di Afghanistan, yang menurut ICC "diturunkan prioritasnya".
"Sanksi ini dimaksudkan untuk merongrong supremasi hukum secara internasional dan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh sebuah institusi peradilan yang independen," kata Wakil Jaksa ICC Nazhat Shameem Khan kepada Reuters. "Pekerjaan kami akan terus berlanjut di semua situasi kami, penyelidikan kami, dan penuntutan kami."
ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap lebih dari 70 orang, termasuk para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh besar dalam konflik global. Selain Netanyahu, pengadilan ini juga meminta penangkapan tokoh-tokoh Hamas. Pihak lain yang menjadi subjek surat perintah penangkapan termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, dan mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Dakwaan terhadap Presiden Kenya William Ruto dan mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta ditarik kembali.
KOMITE NOBEL SEBUT SERANGAN POLITIK DALAM MENGANUGERAHKAN HADIAH
Pengadilan ini di masa lalu telah mendapat dukungan kuat dari negara-negara anggotanya, yang mencakup seluruh negara Uni Eropa dan seluruh anggota aliansi NATO kecuali Amerika Serikat dan Turki. Pengadilan ini berbasis di Belanda, anggota Uni Eropa dan NATO.
Hadiah Nobel yang dianugerahkan beberapa jam sebelumnya kepada ahli hukum Afrika Selatan Navi Pillay, yang duduk di Kamar Banding ICC pada 2003-2008, secara eksplisit digambarkan oleh komite hadiah sebagai sebuah isyarat dukungan bagi tribunal semacam itu pada saat "hakim dan institusi hukum internasional berada di bawah serangan politik".
"Sebuah sistem hukum internasional di mana penjahat perang dimintai pertanggungjawaban dan para korban pelanggaran melihat keadilan ditegakkan adalah prasyarat bagi dunia yang damai," kata komite hadiah.
Sanksi AS biasanya melarang semua perusahaan yang berbasis di AS untuk melakukan pekerjaan apa pun dengan organisasi yang dikenai sanksi, memaksa bank untuk menutup rekening, perusahaan asuransi untuk mengakhiri pertanggungan, dan perusahaan perangkat lunak untuk menghentikan kerja sama.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat pengadilan selama masa jabatan pertamanya, yang dicabut di bawah Presiden Joe Biden. Washington mengumumkan sanksi baru hanya beberapa hari setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025.
Pejabat pengadilan telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan untuk kemungkinan sanksi terhadap pengadilan itu sendiri, memindahkan komputer kantor dari perangkat lunak Microsoft ke perangkat yang setara berbasis sumber terbuka dan membuat pengaturan baru untuk perbankan dan asuransi kesehatan.
Panitera pengadilan Osvaldo Zavala Giler awal pekan ini menyerukan agar Uni Eropa siap menggunakan apa yang disebut "mekanisme pemblokiran" yang memungkinkannya melindungi negara-negara Eropa dari efek ekstrateritorial sanksi.
Dalam pernyataannya, Rubio mengatakan Amerika Serikat telah menunda sanksinya dengan harapan bahwa ICC dan negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma yang mendirikannya akan menanggapi kekhawatiran AS, tetapi mereka gagal melakukannya.
"Entah ICC akan mengakhiri ancamannya, atau kami akan mengakhiri ICC. Kami berharap sekutu-sekutu kami, banyak di antaranya menjadi bagian dari ICC dan yang mengandalkan prajurit Amerika untuk pertahanan mereka, untuk mengendalikan pengadilan itu," kata Rubio.
(Laporan oleh Humeyra Pamuk dan Steve Holland; Laporan tambahan oleh Stephanie van den Berg; Penyuntingan oleh Peter Graff dan Jon Boyle)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
