AS Kaitkan Dorongan Perdamaian Myanmar dengan Akses Tanah Jarang, Ungkap Dokumen Strategi

WASHINGTON, 2 November (Reuters) - Washington bertujuan menggunakan diplomasi perdamaian di Myanmar sebagai cara untuk memperluas pengaruh AS dan berpotensi memperoleh akses ke cadangan tanah jarang negara itu, menurut dokumen strategi Departemen Luar Negeri yang baru-baru ini dipublikasikan.

Reuters melaporkan bulan lalu bahwa para pejabat AS secara diam-diam telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Myanmar yang secara nominal bersifat sipil, yang dipimpin oleh mantan jenderal yang memimpin kudeta 2021, memicu perang saudara yang menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan 100.000 orang dan membuat lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Keterlibatan kembali itu, yang melibatkan pejabat intelijen tertinggi Departemen Luar Negeri Michael Vance, menandai penyimpangan dari kebijakan AS selama bertahun-tahun yang bertujuan mengisolasi militer. Pembicaraan tersebut telah mencakup diskusi mengenai cara memperoleh akses ke mineral tanah jarang yang sebagian besar berada di wilayah yang terdampak konflik dan saat ini diekspor ke China.

Namun strategi negara terintegrasi untuk misi AS di Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, secara tidak biasa menjelaskan secara gamblang bagaimana Washington membayangkan perusahaan-perusahaan AS mendapatkan pijakan di negara itu melalui keterlibatan dalam negosiasi yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata di negara tersebut, yang mencakup kelompok pro-demokrasi dan pemberontak etnis yang dalam beberapa kasus telah memerangi militer selama beberapa dekade demi memperjuangkan otonomi.

AS MENGINCAR PERDAMAIAN PADA 2030

Misi AS untuk Myanmar akan berupaya mewujudkan gencatan senjata yang "menyajikan jalan menuju perjanjian perdamaian yang langgeng pada 2030," demikian menurut dokumen itu. Dokumen itu menyatakan bahwa upaya tersebut mencakup memfasilitasi "setidaknya tiga forum multipemangku kepentingan yang menghasilkan perjanjian konkret atau usulan kebijakan yang memajukan federalisme fiskal dan demarkasi wilayah di Burma, yang akan menciptakan peluang untuk mengakses sumber daya tanah jarang Burma yang melimpah dan memerangi pusat-pusat penipuan."

Dokumen strategi itu tidak menjelaskan secara rinci apakah AS berniat mencabut sanksi atau menangani kekhawatiran kepatuhan lainnya yang menghalangi investasi di Myanmar.

"Kami menjalankan kebijakan yang menyambut dialog dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik seiring kami mendorong Burma untuk membuat kemajuan dalam prioritas-prioritas utama AS, termasuk menangani pusat-pusat penipuan, memperbaiki lingkungan operasional dalam negeri bagi bisnis AS, dan membangun menuju proses perdamaian yang sesungguhnya yang menstabilkan negara itu," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, menambahkan bahwa dokumen tersebut, yang menyatakan disetujui pada 31 Agustus, dipublikasikan di situs web Departemen Luar Negeri pada 16 Oktober.

AS tetap memberlakukan sanksi finansial terhadap pemimpin kudeta yang kini menjadi presiden Min Aung Hlaing, pejabat lain di pemerintahan yang didukung militer serta bisnis-bisnis yang terkait dengan mereka, tetapi telah lama menegaskan bahwa pihaknya ingin melihat bisnis yang sah dan bertanggung jawab di negara tersebut. Pemerintahan Trump telah menghapus beberapa warga negara dan perusahaan Myanmar dari daftar sanksinya.

Strategi itu menyatakan bahwa misi tersebut akan berupaya meningkatkan ekspor AS untuk mengurangi defisit perdagangan Washington dengan negara miskin itu. Untuk tujuan tersebut, kedutaan besar bertujuan mengamankan "setidaknya tiga kesepakatan komersial atau investasi besar dengan nilai di atas $5 juta masing-masing" untuk perusahaan-perusahaan AS, menurut dokumen itu.

Dokumen itu juga memprioritaskan kerja sama penegakan hukum untuk memerangi pusat-pusat penipuan daring yang menargetkan warga Amerika serta memperluas kerja sama dengan pihak berwenang untuk memulangkan warga negara Myanmar dari Amerika Serikat.

(Laporan oleh Simon Lewis; Penyuntingan oleh Don Durfee, Rod Nickel dan Stephen Coates)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.