AS Mulai Pembicaraan Langsung dengan Jenderal Myanmar, Balikkan Kebijakan Isolasi Bertahun-tahun

(Mengoreksi paragraf 2 untuk menambahkan kata yang hilang, paragraf 9 untuk memperbaiki tata bahasa.)

Oleh Simon Lewis

Washington, 8 Oktober (Reuters) - Pemerintahan Trump telah memulai pembicaraan langsung dengan pemerintah Myanmar yang dibentuk militer, menurut pejabat AS dan pihak lain yang mengetahui upaya pendekatan itu, dalam pembalikan tajam dari upaya Washington untuk mengisolasi para jenderal negara itu setelah kudeta 2021.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Penelitian, Michael Vance, memainkan peran utama dalam upaya pendekatan itu, yang berfokus pada penutupan pusat penipuan yang menyasar warga Amerika tetapi dapat mengarah pada keterlibatan yang lebih luas, termasuk mengenai cadangan mineral tanah jarang Myanmar, menurut tujuh pejabat saat ini dan mantan pejabat serta pihak lain yang mengetahui pergeseran kebijakan itu.

Vance ikut serta dalam pembicaraan dengan pemimpin kudeta yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, di ibu kota Naypyitaw pada 15-16 September. Pertemuan itu bertujuan untuk mengamankan pembebasan pengusaha Amerika Adam Castillo tetapi juga membuka peluang bagi keterlibatan lebih lanjut, kata empat dari orang-orang tersebut.

Pertemuan bulan lalu, kontak tingkat tertinggi sejak kudeta, menegaskan kecenderungan kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang lebih luas untuk beralih dari promosi demokrasi menuju keterlibatan transaksional.

Kehadiran Vance, yang dikonfirmasi sebagai pejabat intelijen utama Departemen Luar Negeri pada Agustus, dan peran berkelanjutannya dalam kebijakan AS terhadap Myanmar belum pernah dilaporkan sebelumnya.

PEMIMPIN MILITER MASIH BERADA DI BAWAH SANKSI AS

Min Aung Hlaing, mantan panglima militer, tetap berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2016-2017 yang dinyatakan oleh Washington sebagai genosida. Kurang dari dua minggu setelah kunjungan Vance, militer Myanmar melakukan serangan udara terhadap pasar yang ramai di negara bagian Rakhine, menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya terlibat dengan semua kelompok di Myanmar mengenai isu-isu yang memengaruhi kepentingan AS dan menyampaikan perlunya menghentikan kekerasan serta membebaskan tahanan politik.

"Anda tidak menyelesaikan masalah dengan mengabaikannya. Anda menyelesaikan masalah dengan menanganinya," kata juru bicara Tommy Pigott dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara pemerintah yang didukung militer tidak menanggapi permintaan komentar. Min Aung Hlaing, yang menyebut kecurangan pemilu untuk membenarkan kudeta dan melabeli para lawannya sebagai teroris, sedang mencari legitimasi internasional bagi pemerintahannya yang secara nominal bersifat sipil.

Pejabat saat ini dan mantan pejabat mengatakan Vance telah bertemu dengan pemain dari semua pihak dalam konflik Myanmar yang rumit dan membantu membentuk kebijakan pemerintahan Trump terhadap negara itu.

Kepala intelijen, seperti Vance, biasanya tidak mengarahkan kebijakan karena kekhawatiran akan mengganggu independensi analitis.

"Jika Anda membiarkan kebijakan mendikte intelijen, Anda tidak bisa yakin Anda mendapatkan penilaian fakta yang benar-benar jujur," kata Richard Betts, seorang adjunct senior fellow di Council on Foreign Relations yang telah menjadi konsultan bagi badan-badan intelijen AS.

Pigott menolak membahas peran Vance tetapi mengatakan pemerintahan "beroperasi sebagai sebuah tim dengan presiden sebagai pemimpin."

SEORANG WARGA AMERIKA YANG DITAHAN, DAN SEBUAH PELUANG

Castillo, mantan kepala Kamar Dagang Amerika di Myanmar, ditahan di bandara Yangon pada 11 Juni oleh pihak berwenang Myanmar atas tuduhan yang digambarkan oleh para pendukungnya sebagai tuduhan yang dibuat-buat. Pemerintah AS belum berkomentar mengenai apakah Castillo ditahan secara tidak sah.

Orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan pejabat Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, dan Departemen Luar Negeri melakukan negosiasi jalur belakang dengan pejabat Myanmar untuk mengamankan pembebasannya. Satu orang mengatakan Myanmar hanya meminta "untuk memiliki keterlibatan resmi pada tingkat yang tepat dengan pemerintah AS" sebagai imbalannya.

Castillo menolak berkomentar selain memuji Presiden Donald Trump atas pembebasannya.

Pertemuan itu dibangun atas pertemuan Juni antara pejabat AS dan Myanmar di Tokyo yang juga melibatkan Vance, kata empat orang. Salah satu dari orang-orang itu mengatakan pejabat dari Departemen Keuangan, yang mengawasi sanksi, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Pentagon ikut serta.

Tidak jelas siapa yang mewakili Myanmar dalam pembicaraan itu.

Vance, yang terlibat dalam kebijakan Myanmar ketika menjadi penasihat Wakil Presiden JD Vance mengenai urusan Asia, juga telah bertemu secara langsung dan virtual dengan oposisi demokratis dan kelompok bersenjata etnis yang memerangi militer, kata lima orang tersebut.

Fokus utama dorongan AS adalah mendapatkan bantuan Myanmar untuk menutup pusat penipuan yang beroperasi di wilayahnya yang menjalankan penipuan asmara dan penipuan lainnya, yang telah menipu warga Amerika hingga miliaran dolar. Dua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan FBI telah melakukan kontak langsung dengan pihak berwenang Myanmar mengenai penipuan siber.

Para peneliti mengatakan banyak penipuan dijalankan dari wilayah di bawah kendali milisi, dengan sebagian hasilnya mengalir ke militer, menimbulkan keraguan apakah para pemimpin Myanmar serius dalam penegakan hukum.

Pejabat AS juga membahas akses ke cadangan tanah jarang berat Myanmar yang sangat besar yang digunakan dalam kendaraan listrik dan turbin angin. Pejabat AS mengakui adanya hambatan: cadangan itu sebagian besar terletak di wilayah yang dikuasai oleh tentara etnis yang memerangi pemerintah militer Myanmar, dan China, yang saat ini merupakan importir utama, dapat melihat peran AS sebagai tantangan.

Namun, dengan Washington berupaya mendiversifikasi rantai pasokan menjauh dari China, cadangan Myanmar tetap menjadi topik yang berulang dalam percakapan, kata orang-orang itu.

DARI SANKSI MENUJU KETERLIBATAN

Setelah kudeta 2021, pemerintahan Presiden Joe Biden membekukan aset Myanmar di Federal Reserve Bank of New York dan menjatuhkan sanksi kepada perwira senior dan bisnis yang terkait dengan militer.

Pada 2022, Kongres mengizinkan dukungan non-mematikan bagi oposisi, mendanai sistem peringatan dini untuk serangan udara dan insentif bagi perwira untuk membelot.

Sebagian besar program itu dipangkas selama perombakan bantuan luar negeri Trump tahun lalu, menurut empat pejabat saat ini dan mantan pejabat serta korespondensi Departemen Luar Negeri dengan Kongres yang ditinjau oleh Reuters.

Departemen Luar Negeri mengatakan keterlibatannya dengan pemerintah militer tidak mengurangi hubungannya dengan kelompok lain. AS terus memberikan bantuan ke wilayah di luar kendali militer, kata pihaknya, tanpa merinci bantuan itu.

Anggota DPR Gregory Meeks, tokoh Demokrat teratas di Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan pergeseran itu "bertentangan dengan nilai-nilai maupun kepentingan kita."

"Dengan terlibat dengan Min Aung Hlaing sementara gagal menerapkan sanksi yang diamanatkan Kongres dan menyalurkan pendanaan demokrasi yang telah dialokasikan, Menteri (Marco) Rubio menyerahkan kepemimpinan AS dan memberikan rezim pembunuh ini legitimasi internasional yang lebih besar," kata Meeks dalam pernyataan kepada Reuters.

Pemerintah Myanmar, yang dibentuk setelah pemilu yang dikritik oleh kelompok hak asasi sebagai palsu, telah menyewa pelobi untuk menyampaikan argumennya di Washington.

Pada April, Roger Stone, penasihat lama Trump, mulai menjadi konsultan bagi DCI Group atas nama Kementerian Informasi Myanmar, menurut dokumen Foreign Agents Registration Act. Stone dinyatakan bersalah pada 2019 karena menghalangi penyelidikan Kongres mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Trump kemudian memberinya pengampunan.

Sebuah buletin yang didistribusikan oleh DCI memperingatkan pada Juni bahwa Washington berisiko tersingkir dari akses ke mineral penting jika tidak terlibat dengan Myanmar.

(Laporan oleh Simon Lewis di Washington; laporan tambahan oleh Poppy McPherson dan Devjyot Ghoshal; Penyuntingan oleh Suzanne Goldenberg)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.