Aturan Baru BI Bikin Studio Indie Bandung Kehilangan Tiga Kali Bayaran Steam
Aturan remitansi baru Bank Indonesia menahan bayaran Steam untuk studio kecil di Bandung. Jalan keluarnya lewat perusahaan cangkang di Singapura yang tak pernah mereka datangi.
Tiga kali bayaran Steam. Hilang, atau nyangkut di limbo kepatuhan yang nggak ada satu pun orang bank mau jelasin di luar surat balasan template. Itulah hitung-hitungan yang dihadapi segelintir studio indie Bandung kuartal ini, setelah Bank Indonesia memperketat syarat dokumen untuk transfer valuta asing masuk yang terkait layanan digital.
Aturannya sendiri kedengaran datar. Bank penerima minta lebih banyak dokumen pendukung untuk bayaran dari platform, pencocokan yang lebih ketat antara penerima di transaksi dan catatan pajaknya, plus klasifikasi yang jelas soal dana masuk itu sebenarnya apa. Masalahnya, Steam jelas nggak mengeluarkan kontrak Indonesia. Yang keluar cuma laporan payout dan transfer dari entitas Valve yang lewat bank koresponden.
Yang bikin macet
Studio-studio yang bikin roguelike pixel-art dan visual novel dari rumah kontrakan dekat ITB mulai lihat bayaran mereka ditolak atau ditahan. Nilainya dalam dolar memang nggak seberapa. Tapi buat tim kecil yang bayar sewa dan lisensi engine pakai rupiah, tiga bulan tanpa pemasukan berarti runway habis.
Para founder di komunitas dev lokal cerita pola yang sama: buka aplikasi bank, nggak ada pergerakan, telepon customer service, terus dimintain dokumen yang nggak mungkin dibikin Steam di atas kop surat berbahasa Indonesia. Ulang lagi dari awal.
Jalan pintas Singapura
Jadi mereka melakukan hal yang cepat atau lambat dilakukan setiap pelaku usaha kecil di Asia Tenggara begitu kena masalah pembayaran. Mereka mendirikan badan usaha di Singapura. Sebuah Pte Ltd lengkap dengan alamat kantor terdaftar, rekening perusahaan di salah satu bank digital yang bisa buka rekening jarak jauh, dan profil penerima Steam baru yang mengarah ke rekening itu.
Entitas Singapura ini menerima bayaran Steam tanpa drama. Tim Bandung lalu menagih entitas Singapura tadi untuk jasa pengembangan, sebuah ekspor jasa B2B dengan kontrak resmi terlampir. Bank penerima di Indonesia dapat dokumen yang bisa mereka kenali. DJP dapat kategori pajak yang bisa dilaporkan. Semua tanda tangan, beres.
Biayanya nyata. Ongkos pendirian, nominee director kalau mau pakai, pelaporan tahunan, saldo minimum bulanan bank digital, dan corporate secretary yang nagihnya dalam dolar Singapura. Buat studio yang cuma dapat pemasukan kuartalan pas-pasan dari Steam, overhead ini makan porsi yang lumayan gede. Tapi pilihan lainnya cuma nol.
Ini sebenarnya apa
Regulator di Jakarta memperketat aturan yang tujuannya menjaring remitansi ala main cangkang dan memperbaiki kepatuhan pajak atas valuta asing yang masuk lewat platform gig dan kerja lepas. Aturan itu justru mendarat di para developer yang merilis game di Steam, freelancer di Upwork, ilustrator di Patreon, siapa pun yang penghasilannya datang sebagai payout platform, bukan invoice yang bisa dicocokkan bank dengan kontrak.
Responnya bukan perbaikan kebijakan, melainkan migrasi. Penghasilan tetap dihasilkan di Bandung. Entitas kena pajaknya sekarang tinggal di gedung yang belum pernah dimasuki para developer-nya. Basis pajak korporasinya jatuh ke Singapura. Ekonomi digital Indonesia terus kalah sama alamat yang tertera di rekening koran.
Studionya masih terus rilis game. Pembukuannya jalan dalam dua mata uang, dua yurisdiksi, dan satu dokumen Notion bareng. Sewa di Bandung dibayar pakai rupiah. Pte Ltd-nya lapor pakai dolar Singapura. Nggak ada satu pun orang di tim yang pernah menginjakkan kaki di kantor terdaftar itu.
