Bangladesh Tinjau Upah Buruh Garmen Setelah Protes Tutup 30 Pabrik

DHAKA, 1 November (Reuters) - Bangladesh akan membentuk dewan pengupahan pada Minggu untuk meninjau upah buruh garmen setelah protes menutup puluhan pabrik dan memicu bentrokan dengan polisi, yang menambah tekanan baru pada industri ekspor utama negara itu.

Para buruh di negara Asia Selatan itu menuntut upah minimum bulanan 30.000 taka ($245), lebih dari dua kali lipat dari saat ini sebesar 12.500 taka, dengan mengatakan bahwa naiknya biaya pangan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan telah sangat menggerus daya beli mereka.

Perselisihan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan gangguan terhadap industri yang mempekerjakan sekitar 4 juta buruh, menghasilkan lebih dari 80% pendapatan ekspor Bangladesh, dan memasok pakaian ke banyak merek ternama Barat.

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Ariful Haque Chowdhury mengatakan pemerintah akan secara resmi membentuk dewan pengupahan setelah diskusi dengan para pemimpin buruh dan perwakilan industri yang bertujuan meredakan kerusuhan.

Protes pada Sabtu mendorong sekitar 30 pabrik garmen di Ashulia, pusat manufaktur penting di pinggiran Dhaka, untuk mengumumkan hari libur, kata Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, superintenden Polisi Industri Ashulia.

Ratusan buruh memblokir persimpangan utama di ibu kota, sementara demonstrasi di zona industri lain mengganggu lalu lintas dan operasi pabrik. Bentrokan antara buruh dan polisi di Ashulia melukai beberapa orang, termasuk petugas polisi, kata polisi. Petugas menggunakan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Chowdhury mendesak para buruh untuk kembali bekerja, dengan mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk meninjau struktur upah telah menjawab tuntutan utama mereka.

Ia memperingatkan bahwa penutupan pabrik yang berkepanjangan dan gangguan produksi dapat menunda pengiriman ekspor dan pembayaran dari pembeli internasional, yang menimbulkan kesulitan lebih lanjut bagi produsen dan buruh.

Industri garmen jadi Bangladesh, yang terbesar di dunia setelah China, menyumbang sekitar 10% dari produk domestik bruto dan merupakan tulang punggung perekonomian.

Namun, para produsen mengatakan sektor ini menghadapi tantangan yang kian meningkat, termasuk naiknya biaya produksi, kekurangan gas dan listrik secara berkala, serta ketidakpastian di pasar energi yang terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.

(Laporan oleh Ruma Paul; Penyuntingan oleh William Mallard)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.