Bangladesh Tolak Permintaan Paspor Sheikh Hasina untuk Pulang dari Pengasingan di India
Mantan perdana menteri yang divonis mati secara in absentia atas penumpasan berdarah itu meminta paspor baru untuk pulang pada Desember, tetapi pemerintah menyebutnya penjahat buron.
NEW DELHI, 9 November (Reuters) - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada Senin meminta paspor dan kartu identitas baru agar ia dapat pulang dari pengasingan yang dipilihnya sendiri di India, menurut sebuah surat yang dilihat oleh Reuters, komunikasi semacam itu yang pertama kalinya sejak ia melarikan diri pada 2024, tetapi pemerintah dengan cepat menolak permintaannya.
Permintaan tersebut menandai langkah paling jelas oleh Hasina untuk mewujudkan rencananya pulang ke Bangladesh pada Desember, lebih dari dua tahun setelah pemberontakan berdarah mengakhiri pemerintahannya yang panjang, memunculkan kemungkinan ketegangan politik dan hukum yang baru di sebuah negara di mana partainya kini dilarang.
Ia telah mengatakan kepada Reuters bahwa ia berencana pulang untuk menyerahkan diri di hadapan pengadilan, dan para pembantunya pada Senin mengatakan tanggalnya akan diumumkan setelah berbagai formalitas diselesaikan. Pengadilan kejahatan perang Bangladesh menjatuhkan vonis mati kepadanya pada November tahun lalu secara in absentia karena memerintahkan penumpasan berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa, meskipun ia membantah tuduhan tersebut dari pengasingan.
"Mengingat adanya laporan pencabutan paspor Bangladesh dan Kartu Identitas Nasional (NID) miliknya yang masih berlaku oleh Pemerintah Sementara dan otoritas lainnya, dengan hormat saya meminta Anda mengambil langkah yang diperlukan untuk menerbitkan paspor Bangladesh dan Kartu Identitas Nasional baru bagi klien kami," tulis para pengacara Hasina dari Matrix Chambers yang berbasis di London kepada Preeti Rahman, pelaksana tugas komisaris tinggi di kedutaan Bangladesh di Delhi.
Surat itu meminta agar permohonan tersebut diproses "secepatnya" atas dasar kewarganegaraan Bangladesh miliknya dan sesuai dengan "kewajiban yang timbul berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional".
Namun pemerintah Bangladesh mengatakan negara itu tidak memberikan "paspor kepada seorang teroris".
"Ia adalah penjahat buron. Kami memiliki perjanjian ekstradisi yang aktif dengan India. Kami ingin ia diserahkan," kata menteri negara urusan luar negeri Bangladesh, Humaiun Kobir, kepada wartawan.
"Haruskah kami memperlakukannya seperti pelancong komersial biasa dan menyuruhnya datang serta mengunjungi kediaman besan?"
KEPULANGAN HASINA DAPAT MEMPERBAIKI HUBUNGAN BANGLADESH-INDIA
Kementerian luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pada April, kementerian itu mengatakan sedang mengkaji permintaan Bangladesh untuk mengekstradisinya dan bahwa mereka ingin "terlibat secara konstruktif dengan pemerintah baru dan lebih memperkuat hubungan bilateral".
Partai Awami League milik Hasina adalah partai terbesar di negara itu sebelum dilarang setelah kejatuhannya. Banyak rekan separtainya yang dipenjara atau berada dalam pengasingan yang dipilih sendiri di India atau tempat lain.
Setelah memerintah Bangladesh selama 20 tahun sebagai perdana menteri melalui beberapa periode jabatan, Hasina masih menikmati dukungan di kalangan sebagian penduduk, dan kepulangannya dapat mempertajam perpecahan politik ketika pemerintah di Dhaka berupaya memulihkan stabilitas setelah lebih dari dua tahun gejolak.
Di sisi lain, hal itu dapat memperbaiki hubungan Bangladesh yang tegang dengan India, yang memburuk tajam setelah New Delhi memberinya suaka.
(Laporan oleh Krishna N. Das di New Delhi; Laporan tambahan oleh Ruma Paul di Dhaka; Penyuntingan oleh Stephen Coates)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
