Beijing Tuduh Taiwan 'Menodai Para Syuhada' soal Sejarah Perang Dunia II
China menyatakan DPP yang berkuasa di Taiwan mengkhianati sejarah dengan mempersoalkan China mana yang berperang melawan Jepang, sementara Taipei menegaskan Beijing mengklaim jasa yang seharusnya milik Republik China.
BEIJING, 30 September (Reuters) - Pemerintah China pada hari Rabu menuduh Taiwan "menodai para syuhada" dengan kritiknya terhadap penafsiran Beijing atas Perang Dunia II, dengan menyatakan bahwa mempertanyakan narasi tentang konflik tersebut merupakan pengkhianatan terhadap sejarah.
China menganggap warisan perang, yang menewaskan jutaan warga China selama invasi Jepang, dengan sangat serius. Baik Presiden China Xi Jinping maupun Presiden AS Donald Trump pekan lalu membanggakan aliansi kedua negara mereka pada masa itu.
Namun Taipei menyatakan Beijing memuji China yang keliru, mengingat pemerintah pada saat itu adalah Republik China yang berperang bersama sekutu, bukan Republik Rakyat China seperti sekarang.
Pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dan itu tetap menjadi nama resminya.
Berbicara dalam pengarahan pers mingguan di Beijing, Zhang Han, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan sedang berupaya memutarbalikkan sejarah Perang Dunia II.
"Ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah, penodaan terhadap para syuhada, dan pengkhianatan terhadap bangsa," tambahnya.
Beijing menyatakan bahwa selama perang, pasukan gerilya komunis menjadi tulang punggung pertempuran di China, dan sejarah resminya sebagian besar hanya menyinggung sepintas pasukan Republik.
Zhang mengatakan pasukan Kuomintang berperang melawan Jepang di medan tempur utama, partai yang saat itu berkuasa di China dan saat ini menjadi partai oposisi terbesar Taiwan, sementara pihak komunis "membuka medan tempur belakang yang luas di belakang garis musuh".
"Kemenangan dalam perang perlawanan adalah kemenangan seluruh bangsa dan juga merupakan komponen penting dari kemenangan perang anti-fasis dunia, yang layak diperingati dan dikenang bersama oleh saudara-saudara sebangsa di kedua sisi Selat Taiwan," katanya.
Taiwan merupakan koloni Jepang dari tahun 1895 hingga 1945 dan pada akhir perang diserahkan kepada pemerintah Republik China, yang memerintah di bawah darurat militer hingga 1987.
Kemenangan dalam perang dan pemulihan Taiwan merupakan "kemuliaan bersama rakyat China dan bangsa China", tambah Zhang.
DPP secara tradisional mengusung identitas dan sejarah Taiwan yang terpisah dari China, dan menolak klaim teritorial Beijing.
China menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan menyebutnya sebagai "separatis".
(Laporan oleh ruang berita Beijing; Penulisan dan laporan tambahan oleh Ben Blanchard di Taipei; penyuntingan oleh Lincoln Feast.)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
