Bendungan Baram Balik Lagi ke Sarawak, Kali Ini dengan Cetak Biru China

Sepuluh tahun setelah kamp protes dan blokade membekukan rencana bendungan Baram di Sarawak, proyek kaskade itu balik ke meja gambar. Bedanya, kali ini datang dengan mitra teknik dari China yang menempel di studi kelayakannya. Di hilir, keluarga-keluarga Kenyah dan Kayan yang mengira sudah mengubur proyek ini sekarang harus membaca ulang proses persetujuan yang sejak awal tidak pernah benar-benar mereka setujui.

Yang dipertaruhkan di sini bukan geopolitik abstrak. Ini soal bubu ikan, sawah di tepi sungai, serta kuburan dan rumah panjang yang berdiri persis di dalam wilayah yang bakal tenggelam kalau waduk besar itu dibangun.

Ditunda bukan berarti batal

Skema Baram yang asli, bagian dari dorongan besar untuk memenuhi pedalaman dengan bendungan demi listrik industri, mandek sekitar 2015 setelah perlawanan warga yang tak kunjung reda dan klaim atas tanah yang tidak bisa disingkirkan begitu saja oleh pengadilan maupun negara bagian. Warga desa menjaga titik blokade bertahun-tahun. Akhirnya pemerintah negara bagian menghentikan rencana itu dan mengembalikan sebagian tanah yang sudah diwartakan, dan banyak keluarga di hulu membaca itu sebagai akhir cerita.

Bendungan yang ditunda bukan bendungan yang dibatalkan. Peta waduk, desain pengalihan aliran, dan selera politik atas listrik air murah untuk memberi makan smelter dan pusat data semuanya cuma disimpan dalam laci, menunggu pendanaan dan kontraktor yang mau gerak cepat. Perusahaan teknik dan konstruksi yang terhubung ke China menghabiskan satu dekade terakhir membangun persis kaskade semacam ini di sepanjang Mekong dan Borneo, dan mereka membawa model yang disetel untuk kecepatan dan volume, bukan untuk persetujuan yang lambat dan penuh sengketa.

Pertarungan persetujuan, ronde dua

Hukum Sarawak sendiri dan kewajiban Malaysia mengakui hak adat atas tanah yang sudah digarap dan dijadikan tempat pemakaman oleh orang Kenyah dan Kayan selama berabad-abad. Persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior, and informed consent) semestinya berarti rumah panjang yang terdampak setuju sebelum buldoser masuk, bukan setelah kontrak desain menyebut nama pembangunnya.

Kelompok warga dan pegiat hak masyarakat adat melaporkan pola yang sama, pola yang dulu meruntuhkan kepercayaan: sesi konsultasi yang dibungkus sebagai pengarahan, angka kompensasi yang dilempar sebelum tanah dipetakan dengan benar, dan para kepala kampung didekati satu per satu, bukan seluruh sungai yang terdampak sekaligus. Kalau persetujuan dikumpulkan dengan cara begini, satu tanda tangan di hilir bisa mengikat keluarga-keluarga di hulu yang tidak pernah ikut duduk di ruangan itu.

Pemerintah negara bagian dan pendukung proyek menggambarkan kaskade yang dihidupkan lagi ini sebagai energi bersih dan pembangunan desa, dan klaim itu layak ditimbang, bukan langsung ditolak refleks. Listrik air memang menggeser batu bara. Tapi izin dan dokumen analisis dampak lingkungan bukan hal yang sama dengan komunitas sungai yang setuju kehilangan tanahnya. Satu dekade bendungan di Borneo menunjukkan betapa seringnya manfaat lokal yang dijanjikan, lapangan kerja dan listrik murah, mendarat di tempat lain, bukan di lembah yang tenggelam.

Siapa yang menanggung

Anak-anak muda di rumah panjang inilah yang bakal mewarisi apa pun yang diteken. Banyak dari mereka sudah pulang pergi kerja ke Miri atau Bintulu dan kirim uang ke kampung, dan sebuah waduk akan mengubah kampung itu jadi lokasi relokasi dengan jadwal kompensasi, bukan lagi sungai tempat mencari ikan.

Yang mereka tuntut sebenarnya sempit dan konkret: proses persetujuan yang memetakan tanah adat lebih dulu, menghitung setiap rumah panjang yang terdampak, dan membiarkan mereka membaca kontrak desain serta garis banjirnya sebelum ada yang merayakan peletakan batu pertama. Selama itu belum terjadi, dokumen bergerak lebih cepat daripada orang-orang yang lembahnya ditenggelamkan.