China dan Djibouti Desak Kebebasan Pelayaran di Laut Merah saat Konflik Yaman Memanas
Kedua negara menyerukan kebebasan navigasi melalui Selat Bab el-Mandeb dan memperingatkan kekuatan luar agar tidak menggunakan kekuatan atau sanksi sepihak di kawasan tersebut.
BEIJING, 22 Oktober (Reuters) - Semua negara harus menikmati kebebasan navigasi di Laut Merah dan melalui Selat Bab el-Mandeb, kata China dan Djibouti dalam sebuah pernyataan bersama menyusul pertemuan menteri luar negeri kedua negara di Beijing, seraya menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi keamanan.
Djibouti terletak di seberang Selat Bab el-Mandeb dari Yaman, tempat kelompok Houthi yang didukung Iran telah bertempur melawan pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi dan berupaya menguasai seluruh pesisir Laut Merah Yaman, sehingga mengganggu sebagian pelayaran.
Pada 2017, China secara resmi membuka pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti. Bekas koloni Prancis yang tandus itu, yang luasnya kira-kira sebesar Wales, terjepit di antara Etiopia, Eritrea, dan Somalia serta juga menjadi tempat pangkalan Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis.
Pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis dini hari itu menyebutkan bahwa baik China maupun Djibouti menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Laut Merah dan selat tersebut, serta "menegaskan bahwa hak kapal dagang semua negara untuk menjalankan hak navigasi sesuai dengan hukum internasional harus dihormati".
"Kedua pihak meyakini bahwa dalam mengelola dan mengamankan Laut Merah, kedaulatan, integritas wilayah, dan keinginan negara-negara pesisir Laut Merah harus benar-benar dihormati, dengan menghindari segala peningkatan risiko keamanan kawasan secara keseluruhan."
China mendukung negara-negara pesisir Laut Merah dalam "menjaga secara konstruktif" keselamatan dan kelancaran arus jalur pelayaran internasional, demikian pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi China, Xinhua.
Kedua negara tidak menginginkan ketegangan kawasan meluas lebih jauh ke Laut Merah, dan "kekuatan-kekuatan besar di luar kawasan" harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara kawasan, serta menghindari penggunaan kekuatan dan sanksi sepihak, tambahnya.
Pernyataan itu muncul ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan sejumlah diplomat dan anggota keluarga untuk meninggalkan misinya di Arab Saudi menyusul eskalasi pertempuran di Yaman, yang telah membuka front baru dalam konflik kawasan yang dipicu oleh perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
(Laporan oleh Beijing newsroom dan Andrew Silver; penyuntingan oleh Lincoln Feast.)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
