China Sahkan UU Anti-Korupsi Lintas Batas, Perluas Kampanye Antikorupsi Xi
UU baru itu menargetkan pelacakan buronan dan pemulihan aset serta mewajibkan perusahaan China yang bergerak di bisnis lintas batas membangun fungsi kepatuhan antikorupsi, menurut media pemerintah.
BEIJING, 6 November (Reuters) - China telah mengadopsi undang-undang baru untuk memerangi korupsi lintas batas, kata kantor berita pemerintah Xinhua pada hari Jumat, seraya menambahkan bahwa hal itu bertujuan untuk memperdalam kerja sama internasional dalam isu tersebut dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara.
Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu tema khas kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh People's Daily milik Partai Komunis pada hari Kamis, pejabat tinggi antikorupsi Li Xi menulis bahwa "undang-undang harus diberlakukan untuk memerangi korupsi lintas batas, untuk memperkuat upaya melacak buronan, mencegah pelarian, dan memulihkan aset ilegal, bersama dengan penegakan yang lebih besar dalam kasus-kasus korupsi lintas batas."
Undang-undang tersebut, yang rancangannya ditinjau pada Agustus 2025, direvisi bulan ini untuk memperluas cakupannya, termasuk ketentuan yang mendukung pengembangan sistem tata kelola antikorupsi global yang lebih adil, menurut Xinhua.
Revisi tersebut juga memperketat persyaratan kerahasiaan, mewajibkan penyidik untuk melindungi rahasia negara, rahasia dagang, dan data pribadi yang diperoleh selama penyelidikan.
Revisi itu juga meningkatkan kewajiban kepatuhan perusahaan, mewajibkan perusahaan China yang bergerak dalam bisnis lintas batas untuk membangun fungsi kepatuhan antikorupsi yang sepadan dengan ukuran, aktivitas bisnis, dan paparan risiko mereka, kata Xinhua.
(Laporan oleh Liz Lee dan ruang redaksi Beijing; Penyuntingan oleh Edwina Gibbs)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
