China Sebut Penjaga Pantainya 'Menjaga Ketertiban' di Atol Pratas yang Dikuasai Taiwan

BEIJING, 21 Oktober (Reuters) - Pemerintah China pada Rabu menyatakan bahwa penjaga pantainya tengah "menjaga ketertiban" di sekitar atol kecil yang terletak strategis dan dikuasai Taiwan di ujung utara Laut China Selatan, di mana Taipei khawatir Beijing berupaya menegakkan yurisdiksi.

China, yang memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, pekan lalu menyatakan bahwa Taiwan harus "menanggung konsekuensi" dari penjaga pantainya yang menggunakan meriam air terhadap sebuah kapal nelayan China di dekat Kepulauan Pratas.

Taiwan telah melaporkan dua insiden sejak Minggu terkait kapal penjaga pantai China yang mendekati Pratas, menuding Beijing melakukan tindakan provokatif.

Berbicara dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China menyatakan Beijing memiliki "kedaulatan yang tidak terbantahkan" atas pulau-pulau di Laut China Selatan, termasuk Pratas dan perairan di sekitarnya.

"Kapal-kapal penjaga pantai daratan utama yang melakukan patroli penegakan hukum di perairan terkait tengah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, menjaga pelayaran normal dan ketertiban operasional," kata juru bicara Zhang Han kepada wartawan.

Kapal-kapal China itu "secara efektif melindungi hak dan kepentingan yang sah dan legal dari masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan serta keselamatan jiwa dan harta benda," tambahnya.

"Kekerasan hati" partai berkuasa Taiwan dalam mempertahankan sikap separatisnya merupakan akar penyebab bahaya perang di seberang selat, kata Zhang.

Pemerintah Taiwan menolak klaim teritorial Beijing, dengan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

China tidak mengakui klaim kedaulatan apa pun oleh Taiwan dan tidak pernah menolak penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.

Pratas tidak memiliki penduduk sipil tetap dan terletak kira-kira di antara Taiwan selatan dan Hong Kong. Para pakar keamanan menilai kepulauan itu rentan terhadap serangan China karena jaraknya, lebih dari 400 km (250 mil), dari Taiwan.

'PENEGAKAN HUKUM' CHINA

Militer China sudah beroperasi di sekitar Taiwan hampir setiap hari. Taipei semakin khawatir dengan penggunaan penjaga pantai oleh Beijing untuk melakukan patroli "penegakan hukum" guna mencoba menegakkan yurisdiksi.

Berbicara dalam sebuah forum di Taipei pada Selasa malam, pembuat kebijakan utama Taiwan terkait China menyatakan Beijing berupaya "mendomestikasi" isu Taiwan untuk "menciptakan ilusi memiliki yurisdiksi de facto atas perairan di sekitar Taiwan dan pulau-pulau lepas pantainya".

Dengan Presiden Xi Jinping yang diperkirakan akan dikukuhkan untuk masa jabatan keempat tahun depan, misi China untuk "mencapai penyatuan nasional" menjadi semakin mendesak, kata Chiu Chui-cheng, kepala Dewan Urusan Daratan Utama.

"Kami menilai kebijakan Taiwan Beijing akan bergeser ke arah strategi yang lebih agresif dan provokatif yaitu 'menjalankan yurisdiksi sebelum mencapai penyatuan'," tambahnya.

(Laporan oleh ruang berita Beijing; Laporan tambahan oleh Ben Blanchard di Taipei; Penyuntingan oleh Lincoln Feast.)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.