DPR Pertimbangkan Penyelidikan terhadap Wapres Gibran saat Skandal Penyadapan Membelah Prabowo dan Jokowi

JAKARTA, 5 November (Reuters) - Penyelidikan polisi Indonesia atas penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan penegakan hukum, kata kepala kepolisian negara itu pada Kamis, saat skandal tersebut mengungkap retakan yang semakin dalam antara Prabowo dan mantan pendukung sekaligus pendahulunya, Joko Widodo.

"Kami pastikan bahwa ini murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," kata kepala kepolisian Suyudi Ario Seto kepada wartawan tanpa menjelaskan lebih lanjut, sembari menambahkan bahwa penangkapan itu harus menjadi pelajaran bagi kepolisian.

Prabowo menjabat pada 2024 setelah memenangkan pemilu secara telak sebagai kandidat penerus Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, yang putranya Gibran Rakabuming Raka juga terpilih sebagai wakil presiden Prabowo.

Setelah rincian skandal penyadapan muncul, beberapa anggota parlemen mengatakan pada Kamis bahwa mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan parlemen terhadap kelayakan Gibran untuk menjabat setelah muncul pertanyaan tentang kredensial pencalonannya, sebuah langkah yang dinilai para analis sebagai langkah pertama untuk berpotensi menyingkirkannya dari jabatan.

Penyadapan itu melibatkan seorang loyalis Jokowi, dan juru bicara Prabowo mengatakan penyadapan komunikasi presiden bisa termasuk pengkhianatan.

Tiga perwira polisi senior ditangkap pada Selasa, termasuk mantan kepala kepolisian nasional sekaligus kepala staf Prabowo, Listyo Sigit Prabowo, karena diduga menyadap telepon Prabowo serta politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan pelaku bisnis lainnya sejak 2025.

Prabowo memecat Listyo, yang secara luas dikenal sebagai loyalis Widodo, keesokan harinya.

Skandal itu menambah tekanan pada presiden, di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas kebijakan populisnya yang mahal dan melemahnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia yang bernilai $1,5 triliun.

Baik pemerintah maupun penyidik polisi belum mengungkapkan motif di balik penyadapan itu.

Jokowi mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa ia menghormati proses hukum.

POTENSI PEMAKZULAN WAPRES

Partai-partai politik telah memulai pembahasan untuk menggunakan hak angket parlemen guna menyelidiki wakil presiden menyusul kasus penyadapan, kata Hasto Kristiyanto, pejabat senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai terbesar di parlemen dan satu-satunya yang berada di luar koalisi Prabowo.

Mereka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bahwa kredensial sekolah menengah atas luar negeri Gibran tidak memenuhi persyaratan hukum domestik bagi calon wakil presiden, dan telah diterima secara tidak semestinya oleh pejabat pemilu pada 2024.

"Ada dialog yang semakin intensif di parlemen untuk menggunakan hak konstitusional mereka terutama setelah penyadapan," kata Hasto.

Tiga partai lain di parlemen, semuanya di dalam koalisi Prabowo, juga mempertimbangkan penyelidikan atas persoalan itu, kata pejabat partai.

Berdasarkan konstitusi, anggota parlemen dapat meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum atau konstitusi oleh pemerintah.

"Kami saat ini sedang meninjau opsi-opsi ini dan juga berkomunikasi dengan partai politik lain," kata Muhammad Kholid, pejabat senior Partai Keadilan Sejahtera.

Kantor wakil presiden tidak menanggapi permintaan komentar.

Koalisi Prabowo menguasai 81% parlemen. Baik Jokowi maupun Gibran tidak tergabung dalam partai yang diwakili di parlemen.

Burhanuddin Muhtadi, senior visiting fellow di Yusof Ishak Institute Singapura, mengatakan proses penyelidikan itu kemungkinan akan mengarah pada pemakzulan Gibran.

"Pada akhirnya ini mengarah pada pemakzulan Gibran dan sebagian orang menganggap mereka tidak perlu lagi melakukan penyelidikan karena sudah ada putusan dari dua pengadilan," katanya, sembari menambahkan bahwa semakin tidak mungkin Jokowi dan Prabowo akan memperbaiki hubungan mereka.

(Laporan oleh Ananda Teresia; Penyuntingan oleh Gayatri Suroyo dan David Stanway)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.