FATF Keluarkan 4 Negara dari Daftar Abu-abu, tapi Vietnam Tetap Diawasi
Bulgaria, Pantai Gading, Kongo, dan Monako dikeluarkan dari daftar abu-abu lembaga pengawas kejahatan keuangan, sementara Vietnam diperingatkan untuk memperbaiki kekurangannya atau menghadapi langkah berikutnya.
30 Oktober (Reuters) - Lembaga pengawas kejahatan keuangan terkemuka di dunia memberikan status bersih kepada empat negara pada hari Jumat, dengan mengeluarkan Bulgaria, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, dan Monako dari "daftar abu-abu" (grey list), sekaligus memperingatkan Vietnam karena lamban dalam melakukan reformasi.
Masuk ke daftar abu-abu tidak membawa sanksi, tetapi membuat keadaan menjadi lebih mahal: Bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung memeriksa transaksi dengan lebih ketat, yang dapat menekan investasi dan aliran modal.
Mengenai Vietnam, Financial Action Task Force (FATF) berterus terang: "FATF akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya jika Vietnam tidak melakukan perbaikan nyata untuk memperbaiki kekurangan strategisnya pada rapat Pleno berikutnya."
Mengenai keempat negara yang dikeluarkan dari daftar tersebut, lembaga itu menyebutkan "kemajuan positif dalam mengatasi kekurangan strategis dalam pemberantasan pencucian uang serta pemberantasan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi yang teridentifikasi selama evaluasi bersama mereka."
Menteri Keuangan Republik Demokratik Kongo Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi menyambut baik keputusan tersebut.
"Penghapusan dari daftar ini diharapkan dapat mengurangi biaya dan hambatan transaksi lintas batas bagi bank, bisnis, dan warga Kongo, serta mendukung hubungan perbankan koresponden," katanya dalam sebuah pernyataan.
Menteri Negara Monako Christophe Mirmand menyampaikan hal serupa, menyebutnya sebagai pengakuan atas upaya yang berkelanjutan: "Keputusan ini mengakui lebih dari dua tahun kerja yang konkret, ketat, dan terkoordinasi oleh semua otoritas dan departemen Negara."
MYANMAR, IRAN, DAN KOREA UTARA TETAP DI 'DAFTAR HITAM'
Lembaga itu tetap mempertahankan Iran dan Myanmar dalam "daftar hitam" (black list) negara atau yurisdiksi dengan kekurangan strategis serius dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.
Lembaga itu juga memperbarui desakannya agar Myanmar menindak operasi penipuan dan penipuan yang meluas yang beroperasi dari negara tersebut.
Sebelumnya pada hari Jumat, Reuters melaporkan bahwa Jepang telah melobi lembaga pengawas itu untuk mengeluarkan Myanmar dari daftar hitam dengan harapan dapat memperlancar jalan bagi bisnis di sana. Myanmar masuk ke dalam daftar tersebut pada 2022 setelah kudeta militer menyeret negara itu ke dalam kekacauan dan perang saudara.
Korea Utara juga tetap berada di daftar hitam. Para analis telah menyalahkan peretas di sana atas pencurian 6,3 miliar dolar AS dari Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, sebuah pencurian yang diyakini sebagian orang bisa menjadi yang terbesar dalam sejarah keuangan.
Selama bertahun-tahun, Pyongyang mengandalkan unit siber yang terkait negara untuk spionase dan untuk mengumpulkan pendapatan melalui pencurian keuangan, menurut otoritas Amerika Serikat dan Korea Selatan serta para ahli keamanan siber, tuduhan yang secara rutin dibantah oleh Korea Utara.
Pemasukan ke daftar hitam adalah label terberat yang dapat diberikan FATF, dan memiliki implikasi serius: investasi yang dibekukan, biaya kepatuhan yang melonjak, dan bank yang secara efektif terputus dari sistem keuangan global.
(Laporan oleh Kanjyik Ghosh di Barcelona dan Karin Strohecker di London; Penyuntingan oleh Hugh Lawson)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
