Ijazahnya Pakai Nama Lama. Sistem Rekrutmen Menolaknya Sebelum Ada yang Membaca CV-nya.
Perempuan trans di Davao menyimpan ijazah bernama lama yang tak mau diubah kampus, dan software HRD menandainya sebagai janggal sebelum recruiter sempat membuka lamarannya.
Seorang perempuan trans di Davao mengirim lamaran setiap minggu. Tidak pernah ada balasan, dan alasannya sama sekali bukan soal kemampuannya. CV-nya mencantumkan nama yang ia pakai sehari-hari. Ijazahnya mencetak nama yang diberikan orang tuanya saat ia lahir. Di suatu titik antara tombol upload dan inbox seorang recruiter, ada sistem otomatis yang membaca dua nama itu berdampingan, menyimpulkannya sebagai ketidakcocokan, lalu mencoretnya dari daftar.
Tidak ada manusia yang menilai. Penolakannya datang dalam bentuk kesunyian.
Berkas yang tak bisa ia perbaiki
Mengubah nama depan di catatan sipil Filipina harus lewat Republic Act 9048 beserta revisinya, sebuah permohonan yang diajukan ke Local Civil Registrar (kantor catatan sipil setempat). Praktiknya, para petugas registrar menganggap perubahan nama demi pengakuan gender berada di luar alasan yang diatur undang-undang, yang hanya mencakup salah ketik, nama yang dianggap konyol, dan pemakaian nama lain secara terus-menerus dalam waktu lama. Ketika seorang pelamar trans meminta agar nama yang ia jalani cocok dengan dokumennya, jawabannya: permintaan itu tidak masuk kotak mana pun.
Putusan Mahkamah Agung 2007 dalam kasus Silverio v. Republic masih membayangi semuanya. Pengadilan memutuskan tidak ada hukum yang membolehkan seseorang mengubah nama dan jenis kelamin berdasarkan transisi gender. Hampir dua dekade kemudian, putusan itu jadi tembok yang ditabrak setiap warga trans Filipina saat mencoba menyamakan dokumen dengan hidup mereka.
Jadi ijazahnya tetap begitu. Registrar kampus menunjuk ke akta kelahiran. Akta kelahiran menunjuk ke undang-undang yang tidak melihat keberadaannya. Setiap kantor melempar masalah ke kantor berikutnya, dan tak satu pun mau bertanggung jawab.
Software menyelesaikan apa yang dimulai hukum
Perusahaan sekarang memakai applicant tracking system yang membaca dokumen secara otomatis. Software itu mencocokkan nama di CV dengan nama di dokumen yang diunggah, lalu menandai apa pun yang tidak sinkron. Untuk mendeteksi penipuan, logika itu masuk akal. Untuk perempuan trans yang satu-satunya "kesalahannya" adalah dua kantor pemerintah yang tak mau kompak, logika itu mengubah celah administrasi jadi filter permanen.
Penolakan seperti ini murah diproduksi dan mustahil diprotes. Tidak ada nomor yang bisa ditelepon, tidak ada orang yang bisa diemail. Sistem sudah memutuskan, dan sistem tidak menerima pertanyaan.
Recruiter yang memakai alat ini jarang tahu siapa yang sudah tersaring keluar. Yang mereka lihat cuma shortlist yang bersih, lalu mengira corong seleksinya bekerja dengan baik. Pelamar yang tidak pernah muncul tidak terhitung sebagai kehilangan, karena tidak ada yang menghitung CV yang dihapus mesin bahkan sebelum jam kerja dimulai.
Berapa harga sebenarnya dari ketidakcocokan itu
Setiap lowongan yang tak bisa ia lamar berarti sewa kamar yang tak tertutupi dan jeda di CV yang makin sulit dijelaskan seiring waktu. Lantai-lantai BPO, jaringan ritel, agensi-agensi yang buka lowongan di Davao, semuanya menjalankan versi pengecekan dokumen yang sama. Makin otomatis prosesnya, makin sedikit pintu yang terbuka.
Ia bisa membayar pengacara untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, andai punya biayanya dan waktu bertahun-tahun yang dibutuhkan kasus itu. Ia bisa membuka jati dirinya di setiap cover letter dan bertaruh ketemu pembaca yang berempati. Atau ia bisa terus mengunggah lamaran dan terus dicoret oleh sebaris kode.
Hukum bilang datanya sudah benar. Registrar bilang koreksinya tidak diizinkan. Software tidak bilang apa-apa. Ia tinggal memegang ijazah yang membuktikan ia lulus sekolah sekaligus melarangnya memakai ijazah itu.