India Tahan Puluhan Jurnalis di Aksi Protes Daftar Pemilih yang Dipimpin Kaum Muda

NEW DELHI, 12 Oktober (Reuters) - Polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan dan terarah terhadap jurnalis yang meliput aksi protes yang dipimpin kaum muda di India, kata sejumlah kelompok pers lokal dan lembaga hak-hak media internasional, dan memperingatkan bahwa kebebasan pers di negara itu tengah terancam.

Kaum muda India, yang digerakkan oleh gerakan kaum muda "cockroach" dan didukung oleh partai-partai oposisi, turun ke jalan-jalan di New Delhi pada akhir pekan menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar atas revisi daftar pemilih yang sangat dipertentangkan di negara itu.

Mereka menuduh bahwa nama lebih dari 130 juta pemilih dihapus dari daftar pemilih untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilu, tuduhan yang dibantah oleh Komisi Pemilihan.

Hampir tiga lusin jurnalis dari berbagai media termasuk Indian Express, Scroll dan Newslaundry, ditahan selama berjam-jam sebelum dibebaskan, menurut wawancara Reuters dengan sejumlah jurnalis.

Sebagian di antaranya diseret dan diperlakukan kasar oleh polisi serta ponsel mereka disita, menurut seorang reporter Reuters di lokasi, para jurnalis yang diwawancarai Reuters, dan rekaman dari media berita arus utama dan digital.

Sebagian dari mereka yang ditahan mengatakan bahwa mereka jelas dapat dikenali sebagai anggota pers. Jurnalis Reuters juga sempat ditahan sebentar.

Kepolisian Delhi tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui surel mengenai berapa banyak jurnalis yang ditahan dan mengapa, serta bagaimana mereka diperlakukan oleh para petugas.

Sebelumnya, polisi mengatakan dalam sebuah video yang diunggah di X bahwa sebagian pengunjuk rasa menyamar sebagai jurnalis dan telah mengganggu pekerjaan mereka.

Pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

"Tindakan otoritas India selama protes mahasiswa baru-baru ini, yang dipimpin oleh Cockroach Janta Party, menunjukkan bagaimana taktik mereka dirancang untuk membungkam liputan media dan dapat dikombinasikan untuk menekan jurnalisme," kata Ritika Jain, perwakilan India dari Reporters Without Borders.

"Penahanan, pengawasan, pemadaman internet, dan penghapusan konten jurnalistik membentuk rantai pembatasan," katanya, mendesak otoritas untuk mencabut pembatasan terhadap jurnalis.

PENGADILAN PUTUSKAN POLISI TIDAK BOLEH MENGHALANGI REPORTER

Tindakan polisi itu membuat para pengacara meminta putusan dari pengadilan tertinggi India pada hari Minggu untuk mengizinkan pengacara dan jurnalis menjalankan tugas mereka, dengan pengadilan memutuskan mendukung permintaan tersebut.

Namun, sebagian penahanan terjadi setelah perintah pengadilan itu, kata para jurnalis.

Press Club of India, kelompok jurnalis terbesar di negara itu, menyebut tindakan polisi sebagai "serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers."

Dalam pernyataan bersama dengan tiga lembaga lain, mereka menyatakan bahwa para jurnalis ditahan saat mereka sedang merekam polisi yang menahan para pengunjuk rasa dan perangkat mereka disita.

Asosiasi-asosiasi itu juga meminta permintaan maaf resmi dan penyelidikan atas tindakan para pejabat kepolisian senior.

"Saya sedang mewawancarai beberapa orang yang ditahan di dalam bus ketika seorang petugas polisi mendatangi saya dan merebut mikrofon saya...Saya diseret, ponsel saya dirampas dan saya ditahan secara paksa bersama produser saya," kata Anmol Pritam, reporter media berita digital India Newslaundry, kepada Reuters. Ia ditahan selama hampir tiga jam pada 10 Oktober.

Polisi tidak menanggapi permintaan komentar mengenai kasus tersebut.

India berada di peringkat 157 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers Reporters Without Borders, setelah turun dari peringkat 133 satu dekade lalu. Para kritikus mengaitkan penurunan itu dengan meningkatnya upaya pemerintahan Modi untuk membatasi pers dan mempersempit ruang bagi suara-suara kritis atau yang berbeda pendapat selama 12 tahun pemerintahannya. Pemerintah India kerap membantah klaim tersebut.

Pemerintah India tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui surel di luar jam kerja biasa.

Konstitusi India mengakui hak-hak jurnalis di bawah ketentuan kebebasan berbicara tetapi juga memperbolehkan otoritas untuk memberlakukan pembatasan yang wajar demi kepentingan ketertiban umum.

(Penyuntingan oleh Praveen Menon, Alexandra Hudson)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.