Indonesia Perintahkan Pemangkasan 30% Anggaran Perjalanan Demi Jaga Defisit
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian membekukan belanja non-esensial 2026 agar defisit tetap di bawah batas hukum 3% dari PDB.
JAKARTA, 8 Oktober (Reuters) - Menteri Keuangan Indonesia yang baru telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk memangkas sisa anggaran perjalanan sebesar 30% dan membekukan belanja non-esensial untuk sisa tahun 2026, menurut sebuah dokumen kementerian yang ditinjau Reuters, karena berupaya tetap berada dalam batas defisit fiskal yang diatur undang-undang.
Arahan tersebut, yang dikonfirmasi oleh dua sumber yang mengetahui masalah ini, dikeluarkan dalam sebuah surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada hari Kamis.
Kementerian keuangan tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi.
Para investor semakin khawatir mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat pada 2024 dengan program yang terdiri atas janji-janji kampanye yang mahal.
Kekhawatiran utama adalah apakah Prabowo akan menghormati batas defisit fiskal yang diatur undang-undang sebesar 3% dari PDB, yang diperkenalkan pada 2003 setelah krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, yang memukul Indonesia dengan keras.
Suahasil, yang bulan lalu ditunjuk sebagai menteri keuangan ketiga Prabowo dalam kurun kurang dari dua tahun, telah berjanji untuk mematuhi batas fiskal tersebut.
Dalam surat edaran tersebut, Suahasil memerintahkan para pegawai negeri untuk mengutamakan rapat daring dan menghentikan segala pengadaan kendaraan baru, serta pembangunan atau renovasi rumah dinas dan gedung.
"Ini untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% dari PDB," kata salah satu sumber kepada Reuters.
Perkiraan defisit anggaran terbaru pemerintah untuk 2026 adalah 2,85% dari PDB, sudah lebih tinggi dari target awal sebesar 2,68%.
Semua lembaga pemerintah harus menyerahkan usulan pemangkasan anggaran mereka kepada kementerian keuangan paling lambat 16 Oktober, kata Suahasil dalam surat tersebut.
Usulan tidak boleh mencakup pemangkasan yang mengganggu pelayanan publik dan anggaran secara keseluruhan harus "tetap fokus pada pencapaian keluaran prioritas presiden," ujarnya.
Kemampuan Indonesia untuk menegosiasikan ruang fiskalnya yang ketat pada 2026 juga dipersulit oleh lonjakan harga energi global, dengan pembayaran subsidi energi yang membengkak di perekonomian terbesar Asia Tenggara ini kemungkinan jatuh tempo pada kuartal terakhir.
Tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto memangkas rencana belanja sebesar $19 miliar untuk menjaga defisit tahunan di bawah batas hukum, tetapi tetap menutup tahun dengan tunggakan sebesar 2,81% dari PDB, tertinggi dalam lebih dari dua dekade, dengan pengecualian tahun-tahun pandemi.
Pemangkasan anggaran tahun lalu memaksa pemerintah daerah menaikkan pajak lokal, memicu protes di banyak provinsi.
(Laporan oleh Stefanno Sulaiman; Penyuntingan oleh Gayatri Suroyo dan David Stanway)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
