> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://id.spillrphl.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Indonesia Sahkan UU Ketenagakerjaan, Perbesar Pesangon dan Batasi PHK Sepihak
- URL: https://id.spillrphl.com/indonesia-sahkan-uu-ketenagakerjaan-perbesar-pesangon-dan-batasi-phk-sepihak/
- Published: 2026-10-07T03:19:18.000Z
- Updated: 2026-10-07T03:19:18.000Z
- Description: Parlemen membalikkan sebagian Undang-Undang Cipta Kerja 2020 yang pro-bisnis, menaikkan pesangon dan memperluas perlindungan bagi pekerja gig, sementara pengusaha memperingatkan biaya yang lebih tinggi.
- Author: Spillr Newsdesk
- Tags: #wire, Uang

JAKARTA, 6 Oktober (Reuters) - Parlemen Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang yang bertujuan memperkuat perlindungan pekerja menjadi undang-undang pada Selasa, memberikan pesangon yang lebih tinggi bagi karyawan yang diberhentikan dan menghapus sebagian reformasi pro-bisnis yang diperkenalkan oleh pemerintah sebelumnya.

Rancangan undang-undang itu disahkan oleh parlemen yang secara mayoritas dikuasai oleh koalisi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, yang mendekati peringatan dua tahun masa jabatannya bulan ini, telah menyaksikan tingkat persetujuan terhadapnya anjlok akibat persepsi publik tentang ekonomi yang memburuk.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap bertahan di atas 5%, pasar keuangan Indonesia telah terpukul oleh arus keluar modal, dengan investor yang khawatir tentang kesehatan fiskal negara seiring melonjaknya subsidi bahan bakar dan pemerintah terus mendorong program populis Prabowo yang mahal.

Teks lengkap undang-undang tersebut belum dipublikasikan, tetapi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan bahwa ketentuan pesangon telah direvisi untuk kepentingan pekerja yang diberhentikan dan bahwa pengusaha tidak lagi dapat "dengan mudah" memberhentikan pekerja dengan alasan efisiensi biaya.

"Undang-undang ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar pekerja dan keberlanjutan sektor usaha," kata menteri itu kepada parlemen setelah para anggota legislatif memberikan suara untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

Menteri itu juga mengatakan undang-undang baru tersebut mengamanatkan pembentukan program jaminan pesangon, yang akan memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki dana untuk membayar tunjangan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Media lokal melaporkan bahwa skema tersebut akan melibatkan pengusaha yang membayar iuran pesangon kepada badan asuransi negara BPJS.

PENGUSAHA MEMPERINGATKAN BIAYA TENAGA KERJA YANG LEBIH TINGGI

Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang biasanya mewakili kepentingan komunitas bisnis dalam hubungan industrial, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Namun asosiasi itu memperingatkan dalam sebuah pernyataan akhir bulan lalu bahwa rancangan undang-undang tersebut dapat menghambat perekrutan formal dan merugikan daya saing Indonesia karena biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

Assegaf Hamzah & Partners, salah satu firma hukum terbesar di Indonesia, menulis dalam catatan kepada klien pekan lalu bahwa rancangan undang-undang tersebut akan membawa perubahan signifikan, termasuk pembatasan yang lebih ketat terhadap pemutusan hubungan kerja, pembayaran pesangon yang lebih tinggi untuk jenis pemutusan tertentu dan pemberlakuan upah minimum di beberapa sektor. Penilaian itu didasarkan pada draf rancangan undang-undang bertanggal 27 Agustus.

Firma itu menyarankan klien untuk meninjau rencana pemutusan hubungan kerja, biaya ketenagakerjaan dan struktur upah.

Pekerja informal dan mereka yang bekerja di platform digital akan berhak atas perlindungan jaminan sosial, upah yang adil, transparansi atas algoritma yang digunakan untuk mengelola pekerjaan mereka, dan perlindungan terhadap penonaktifan akun yang tidak berdasar, tulis firma hukum tersebut.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja yang pro-bisnis secara menyeluruh pada 2020, yang memangkas tunjangan pesangon dan birokrasi dalam upaya memperbaiki iklim investasi di ekonomi terbesar Asia Tenggara. Pengesahan undang-undang itu memicu protes massal oleh mahasiswa, pekerja dan aktivis.

Rancangan undang-undang yang disahkan pada Selasa itu disusun setelah Mahkamah Konstitusi pada 2024 memerintahkan para pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dua tahun menyusul permohonan yang diajukan oleh sejumlah serikat pekerja.

(Laporan oleh Stefanno Sulaiman; Penulisan oleh Gayatri Suroyo; Penyuntingan oleh David Stanway)

*Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.*