> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://id.spillrphl.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Jepang Lobi Agar Myanmar Dicoret dari Daftar Hitam Pencucian Uang Global
- URL: https://id.spillrphl.com/jepang-lobi-agar-myanmar-dicoret-dari-daftar-hitam-pencucian-uang-global/
- Published: 2026-10-30T22:05:40.000Z
- Updated: 2026-10-30T22:05:40.000Z
- Description: Tokyo ingin Financial Action Task Force menghentikan penyaringan ketat terhadap Myanmar, langkah terbaru untuk kembali menjalin hubungan dengan junta yang masih terkait pusat penipuan dan keuangan gelap.
- Author: Spillr Newsdesk
- Tags: #wire, Politik

TOKYO/BANGKOK, 30 Oktober (Reuters) - Jepang mendesak lembaga pengawas kejahatan keuangan global untuk mengeluarkan Myanmar dari daftar hitamnya guna mempermudah kegiatan bisnis di negara tersebut, tanda terbaru bahwa sejumlah negara besar berupaya merangkul kembali pemerintah berlatar belakang militer dari negara paria itu.

Jepang ingin Financial Action Task Force menghapus persyaratan yang mewajibkan anggotanya menerapkan penyaringan ketat terhadap transaksi keuangan dengan Myanmar untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme, kata seorang pejabat senior pemerintah Jepang dan seorang lainnya yang mengetahui persoalan tersebut.

Mengeluarkan Myanmar dari daftar itu akan mengurangi pemeriksaan atas kegiatan bisnis dengan negara yang militernya merebut kekuasaan dalam kudeta 2021 dan yang masih berada dalam pengawasan terkait pusat penipuan dan keuangan gelap.

Satu-satunya negara lain yang saat ini masuk daftar hitam FATF adalah Iran dan Korea Utara. Lembaga beranggotakan 40 negara itu akan menutup pertemuan pleno ketiga dan terakhirnya tahun ini di Paris pada Jumat.

Belum segera jelas apakah perubahan akan segera terjadi, meskipun sumber kedua, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengatakan setidaknya satu negara besar Asia lainnya mendorong pengeluaran Myanmar.

Seorang juru bicara Sekretariat FATF mengatakan pertemuan masih berlangsung, pembahasan bersifat rahasia, dan setiap perubahan pada daftar hitam akan diumumkan setelah pertemuan berakhir pada Jumat. Seorang juru bicara pemerintah berlatar belakang militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

Myanmar dimasukkan ke daftar hitam pada 2022 ketika negara itu jatuh ke dalam kekacauan dan perang saudara yang meluas setelah kudeta.

Kekacauan itu memicu produksi obat-obatan terlarang, perdagangan narkoba, dan pertumbuhan pusat penipuan berskala industri di Segitiga Emas, sebagian di antaranya dijalankan oleh milisi yang bersekutu dengan pemerintah berlatar belakang militer.

Pemerintah Myanmar menyatakan pihaknya ikut serta dalam upaya multinasional untuk menekan pusat penipuan. Pemerintah juga menyatakan telah melakukan upaya penyitaan narkotika dan bahwa produksi serta perdagangan narkoba dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Pada Senin, Reuters melaporkan Myanmar mengimpor bahan bakar jet yang terkena sanksi dari Iran, yang digunakan untuk kampanye pengeboman mematikan, dalam pengiriman yang disamarkan dengan dokumen palsu. Pejabat pemerintah Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

KETERLIBATAN DIPLOMATIK

Dorongan untuk mengeluarkan Myanmar dari daftar hitam merupakan upaya terbaru oleh sejumlah negara termasuk Jepang untuk kembali menjalin hubungan dengan Myanmar setelah periode isolasi internasional yang menyusul penggulingan pemimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Pemimpin kudeta yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, masih dikenai sanksi Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk atas perannya dalam kudeta dan penumpasan pemberontakan rakyat yang menyusul.

Amerika Serikat bulan lalu menggelar pembicaraan langsung dengan pemerintah berlatar belakang militer Myanmar di Naypyidaw, kontak tingkat tertinggi sejak kudeta. Pembicaraan itu, yang berfokus pada penutupan pusat penipuan tetapi dapat membuka jalan bagi negosiasi mengenai akses ke cadangan tanah jarang Myanmar yang melimpah, dengan cepat diikuti oleh pembicaraan yang lebih tertutup di Tokyo awal bulan ini.

Jepang, yang perusahaan-perusahaannya mempertahankan kehadiran korporasi besar di Myanmar meski perusahaan lain hengkang setelah kudeta, meyakini bahwa mengeluarkan Myanmar dari daftar hitam FATF akan mempermudah negara-negara berbisnis di sana dan membantu pemulihan ekonominya, kata pejabat pemerintah Jepang itu.

Myanmar dimasukkan ke daftar hitam FATF, yang secara resmi dikenal sebagai daftar High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action, pada Oktober 2022 setelah melewatkan tenggat untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.

Lembaga pengawas global itu pada saat itu menyatakan bahwa anggotanya harus menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan terhadap hubungan bisnis dan transaksi dengan Myanmar, sembari memastikan bahwa dana untuk tujuan kemanusiaan, aktivitas nirlaba yang sah, dan pengiriman uang tidak terganggu.

Dalam penilaian pada Juni, FATF menyatakan Myanmar telah menunjukkan sejumlah kemajuan tetapi mendesak perlu mengatasi kekurangan termasuk memastikan pencucian uang diselidiki dan dituntut, sementara keuangan gelap dari penipuan siber tetap menjadi perhatian.

(Laporan oleh Tamiyuki Kihara di Tokyo dan Poppy McPherson di Bangkok; Penulisan oleh John Geddie; Penyuntingan oleh Raju Gopalakrishnan)

*Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.*