Jepang Pertimbangkan Hidupkan Kembali Subsidi Gas dan Listrik pada Desember
Pemerintah Takaichi mungkin akan memanfaatkan cadangan anggaran untuk meredam beban rumah tangga dari kenaikan biaya hidup, di tengah keuangan negara yang sudah terbebani utang dua kali lipat ukuran ekonomi.
TOKYO, 22 Oktober (Reuters) - Pemerintah Jepang akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan kembali subsidi gas dan listrik pada Desember yang telah berakhir pada September, kata dua sumber pemerintah pada Kamis.
Langkah itu bertujuan untuk meredam dampak kenaikan biaya hidup terhadap rumah tangga, tetapi juga kemungkinan akan membebani keuangan negara yang memburuk.
Pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi dapat memanfaatkan cadangan yang disisihkan dalam anggaran tahunan tahun ini untuk mendanai kebijakan tersebut dan, jika itu tidak cukup, mempertimbangkan penyusunan anggaran tambahan, kata para pejabat pemerintah yang menolak disebutkan identitasnya.
Seorang juru bicara di kediaman resmi perdana menteri belum dapat dimintai komentar segera. Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa pemerintah terbuka untuk menerapkan subsidi gas dan listrik musim dingin, tetapi tidak merinci lebih lanjut.
Usulan tersebut pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Kyodo.
Jepang telah menghabiskan sekitar 5,6 triliun yen (35,6 miliar dolar AS) untuk subsidi gas dan listrik sejak diperkenalkan pada 2023 setelah perang Ukraina memicu lonjakan biaya impor bahan baku, hingga berakhir pada September. Subsidi tersebut dihentikan secara bertahap beberapa kali selama periode itu.
Memperkenalkan kembali subsidi tersebut akan bertentangan dengan usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar negara-negara menghindari subsidi bahan bakar menyeluruh dan menjaga belanja fiskal tetap terarah dan sementara.
Keputusan semacam itu juga dapat menimbulkan keraguan pasar atas janji Takaichi untuk menjaga disiplin fiskal sambil menjalankan rencana belanja "proaktifnya" yang mencakup investasi besar di bidang pertumbuhan dan pemotongan pajak konsumsi selama dua tahun.
Jepang memiliki utang publik dua kali lipat ukuran ekonominya, yang terbesar di antara negara-negara ekonomi utama, akibat paket belanja besar di masa lalu dan meningkatnya biaya kesejahteraan sosial untuk populasi yang menua dengan cepat.
(1 dolar AS = 157,1400 yen)
(Laporan oleh Yoshifumi Takemoto; Penulisan oleh Leika Kihara; Penyuntingan oleh Edwina Gibbs)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
