Kementerian Keuangan Jepang Tolak Pembiayaan Penguatan Pertahanan lewat Utang Baru
Kementerian menyampaikan kepada panel penasihat fiskal bahwa rencana penguatan pertahanan 70 hingga 80 triliun yen untuk 2027 hingga 2031 tidak boleh bergantung pada obligasi pemerintah baru.
TOKYO, 5 November (Reuters) - Kementerian Keuangan Jepang pada Kamis menyatakan bahwa setiap kenaikan belanja pertahanan tidak boleh dibiayai melalui penerbitan obligasi pemerintah baru, saat pemerintah bersiap merevisi strategi dan rencana belanjanya untuk lima tahun ke depan.
Kementerian menyampaikan seruan tersebut dalam pertemuan Fiscal System Council, sebuah panel penasihat untuk kebijakan fiskal, kata seorang pejabat kementerian.
Pemerintah sedang mempertimbangkan rencana penguatan pertahanan senilai 70 triliun yen hingga 80 triliun yen (443 miliar dolar AS hingga 507 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal 2027 hingga 2031, hampir dua kali lipat dari program lima tahun saat ini yang sekitar 43 triliun yen, kata sejumlah sumber.
Jepang telah berada di bawah tekanan dari AS untuk menaikkan belanja pertahanannya menjadi 3,5% dari produk domestik bruto, yang menurut Washington seharusnya menjadi standar global bagi para sekutunya.
Jepang belum memutuskan cara tertentu untuk mendanai potensi kenaikan belanja pertahanan, kata Menteri Keuangan Satsuki Katayama bulan lalu.
Media lokal telah melaporkan bahwa kenaikan pajak korporasi tambahan muncul di dalam pemerintahan sebagai salah satu kemungkinan sumber pendanaan untuk rencana perluasan anggaran pertahanan.
(1 dolar AS = 157,8400 yen)
(Laporan oleh Makiko Yamazaki; Penyuntingan oleh Thomas Derpinghaus)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
