Koperasi yang Punya Armada, Sopir yang Cuma Punya Sertifikat Saham
Program modernisasi jeepney di Manila memaksa operator kecil masuk koperasi yang justru menyingkirkan mereka dari trayek yang mereka bangun sendiri, lalu menyebutnya kebijakan iklim.
Tenggat konsolidasi katanya soal udara bersih. Yang diterima banyak operator kecil justru pilihan pahit: gabung koperasi dengan syarat orang lain, atau kehilangan izin trayek sama sekali.
Di angka-angkanya cerita iklim ini mulai berantakan. Satu minibus modern harganya jutaan peso, jauh di luar jangkauan sopir yang cuma punya satu atau dua unit tradisional. Solusi pemerintah? Menggiring mereka ke dalam koperasi yang menanggung utang bersama. Di atas kertas, ini mendemokratisasi armada. Kenyataannya, operator yang puluhan tahun menjalankan sebuah trayek berakhir cuma memegang sertifikat saham, sementara pengurus koperasi yang menentukan siapa yang boleh nyetir, kapan, dan dengan syarat apa.
Siapa yang tanda tangan utangnya
Konsolidasi berarti izin trayek perorangan mati, digantikan badan koperasi atau perusahaan yang memegang rute. Pinjaman untuk membeli unit baru ditandatangani oleh koperasi, dan para operator di dalamnya ikut memikul beban itu, mau atau tidak mau punya utang sebesar armada. Kelompok transportasi sudah bertahun-tahun memperingatkan bahwa skema ini diam-diam mengubah pemilik-sopir menjadi anggota yang punya hak suara tapi nyaris tidak punya apa-apa lagi.
Begitu unit jadi milik koperasi, sopir yang dulu menyimpan pendapatan harian sekarang menerima setoran atau gaji yang ditetapkan pengurus. Gagal memenuhi kuota, kursinya diberikan ke orang lain yang lebih disukai koperasi. Rute yang dia hafal luar kepala kini jadi aset di neraca orang lain, dan namanya cuma satu baris di daftar anggota.
Waktu hitungan udara bersih tiba-tiba bungkam
Ini semua tidak lantas membuat jeepney lama jadi bersih. Unit diesel mengotori udara di koridor terparah Manila, dan tidak ada yang duduk di tengah asap EDSA sambil kangen sama polusinya. Masalahnya, program ini memperlakukan peremajaan armada dan pengalihan kepemilikan sebagai satu paket, jadi tujuan lingkungan selalu datang bareng struktur pembiayaan yang mencabut satu-satunya hal yang benar-benar dimiliki operator kecil.
Mesin yang lebih bersih dan sopir yang kehilangan miliknya itu dua hasil yang berbeda, tapi kerangka modernisasi terus berpura-pura keduanya harus berjalan beriringan. Negara-negara lain di kawasan ini mengelektrifikasi transportasi umum tanpa menuntut setiap pemilik angkutan menyerahkan izin trayeknya lebih dulu. Artinya, model utang-dan-konsolidasi ini adalah pilihan kebijakan, bukan hukum alam.
Kesepakatan yang tak pernah diteken siapa pun
Pemerintahan Marcos mewarisi program ini dan terus mengulur tenggat yang justru paling menekan operator dengan modal paling tipis. Setiap perpanjangan membeli beberapa bulan tambahan, dan setiap tenggat yang lewat mengancam mencabut izin trayek dari sopir yang memang tidak pernah punya jaminan untuk membuat angka-angkanya masuk akal.
Buktinya sederhana. Operator tidak membiayai apa-apa, terpaksa masuk koperasi yang sebenarnya tak sanggup dia tolak, dan sekarang menunggu pengurus menjadwalkan giliran kerjanya di rute yang dulu sepenuhnya miliknya. Sebut saja modernisasi kalau mau. Dari balik kemudi, ini terasa seperti penggusuran yang dicat hijau.
