> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://id.spillrphl.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Koran Kampus di Bacolod Kehilangan Pembina Seminggu Setelah Liputan Aksi WPS Terbit - URL: https://id.spillrphl.com/koran-kampus-di-bacolod-kehilangan-pembina-seminggu-setelah-liputan-aksi-wps-terbit/ - Published: 2026-07-09T03:48:20.000Z - Updated: 2026-09-24T01:03:42.000Z - Description: Editor mahasiswa di Iloilo dan Bacolod meliput aksi Laut Filipina Barat dan menuju pemilu BARMM September. Anggaran dan pembina mereka yang menanggung akibatnya. - Author: Jose Dela Cruz - Tags: protes, masyarakat-sipil, laut-filipina-barat, Politik Cara tercepat membunuh koran kampus bukan dengan menutupnya. Kamu cukup memperlambat pencairan dana, memindahtugaskan sang pembina, dan membiarkan penawaran cetak kedaluwarsa sampai beritanya keburu basi. Itulah tekanan yang dihadapi tim pers mahasiswa di Iloilo dan Bacolod tahun ini, setelah para reporternya meliput aksi Laut Filipina Barat (WPS) yang menyebar di kampus-kampus Western Visayas dan mulai menggali persiapan menuju pemilu parlemen BARMM pada 14 September. Liputan itu menyentuh dua batas yang tak ingin dilewati oleh pihak kampus: bagaimana pejabat lokal membicarakan politik Bangsamoro, dan bagaimana universitas memposisikan diri soal China. ## Tekanan yang menyamar jadi prosedur Nggak ada yang mengeluarkan memo bertuliskan berhenti meliput soal gugusan karang itu. Yang datang justru pembina yang tiba-tiba diberi tahu perpanjangan kontraknya sedang ditinjau, dana publikasi yang baru cair Desember alih-alih Agustus, dan dekan yang ingin melihat tata letak sebelum naik cetak dengan alasan ada kebijakan koordinasi baru. Campus Journalism Act of 1991, Republic Act No. 7079, seharusnya melindungi persis kondisi seperti ini. Undang-undang itu menyatakan bahwa dewan redaksi sebuah publikasi mahasiswa bebas menentukan kebijakan redaksionalnya dan mengelola dananya sendiri. Kenyataannya, aturan ini nyaris tak bertaring, karena orang yang mengatur jadwal anggaran dan penugasan pembina adalah orang yang sama yang terusik oleh liputannya. Aktivis pers mahasiswa sudah mendokumentasikan pola ini selama bertahun-tahun di seluruh negeri, dan mekanismenya jarang berubah: ketergantungan finansial ditambah pembina yang bisa dipecat sama dengan koran yang belajar melunak sendiri. ## Kenapa liputan WPS dan BARMM bikin gerah Liputan lokal soal Laut Filipina Barat bukan hal abstrak di Visayas. Kelompok nelayan mengaitkan sengketa gugusan karang itu dengan hasil tangkapan dan biaya bahan bakar, dan koran kampus yang mengangkat sudut pandang itu sekaligus menyebut siapa yang diuntungkan kalau semua diam. Di Bacolod, politik gula dan pejabat provinsi yang punya ambisi nasional menambah satu lapisan lagi yang tak ingin diusik oleh reporter berusia 20 tahun. Pemilu BARMM punya risikonya sendiri jauh sebelum kotak suara dibuka. Republic Act No. 12317 menjadwalkan ulang pemilu parlemen Bangsamoro pertama sepanjang sejarah ke 14 September 2026, dan COMELEC sudah mengonfirmasi tanggal itu. Meliput persiapannya berarti mengulik bagaimana pemerintah daerah terpencil menangani pemilih pemula, belanja kampanye, dan disinformasi, yang berarti mengutip pejabat yang lebih suka cerita ini tetap di Cotabato dan tak muncul di kanal kampus Visayan. Bantahannya sudah bisa ditebak. Pihak kampus menyebutnya soal akurasi dan reputasi institusi, bukan sensor, lalu menunjuk kesalahan-kesalahan kecil koran itu sebagai bukti bahwa pengawasan redaksional memang perlu. Kadang kesalahan itu memang nyata. Tapi itu tak menjelaskan kenapa penundaan dana dan peninjauan pembina selalu datang seminggu setelah edisi sensitif terbit. ## Pilihan yang sebenarnya dihadapi mahasiswa Para editor paham hitungannya. Dorong seri liputan WPS, kamu mempertaruhkan pembina yang menandatangani surat kelengkapan syarat kelulusanmu. Tahan liputannya, kamu belajar bahwa sensor diri itu lebih murah buat semua orang di atasmu, dan tidak gratis buat siapa pun di bawahmu. Sebagian tim memindahkan liputan dari nama resmi koran ke akun pribadi dan halaman Facebook independen. Cara ini menghindari titik cekik pendanaan, tapi sekaligus melucuti perlindungan hukum yang seharusnya diberikan RA 7079 kepada koran itu sendiri. Di sinilah kesepakatan itu dikhianati. Universitas memungut biaya publikasi dari setiap mahasiswa terdaftar, mencetak biaya itu sebagai janji pers yang independen, lalu mengatur waktu pencairannya supaya persnya cuma independen ketika isinya membosankan. Pembina tetap punya pekerjaan asal koran diam. Dana cair asal tata letaknya disetujui lebih dulu. Mahasiswa tetap bayar biayanya, apa pun yang terjadi.