Korea Selatan Tuding Korea Utara atas Ledakan Ranjau di DMZ yang Lukai Dua Prajurit
Seoul menuntut permintaan maaf dan penyingkiran ranjau setelah ledakan 21 September, yang oleh Kim Yo Jong dari Korea Utara disebut sebagai tuduhan tak berdasar.
SEOUL, 5 Oktober (Reuters) - Korea Selatan menyatakan pada hari Senin bahwa ledakan perbatasan baru-baru ini yang melukai parah dua prajuritnya disebabkan oleh ranjau yang ditanam oleh Korea Utara.
Korea Utara, yang telah memperkuat perbatasannya dengan Korea Selatan sejak April 2024, mengerahkan hingga 7.000 pekerja untuk memasang ranjau dan pagar tahun ini, dengan sekitar 50 insiden pelintasan perbatasan, menurut pengarahan pada hari Senin oleh militer Korea Selatan.
Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang setelah perang mereka pada 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata alih-alih perjanjian damai.
"Berdasarkan temuan investigasi bersama dengan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bukti ilmiah, secara resmi ditetapkan bahwa prajurit kami yang melakukan operasi rutin di Zona Demiliterisasi terluka parah oleh ranjau anti-personel yang dipasang di selatan Garis Demarkasi Militer oleh Korea Utara di bawah apa yang disebutnya sebagai pekerjaan penguatan," kata Kwon Dae-won, Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan, dalam sebuah pengarahan.
Ranjau yang meledak pada 21 September diyakini telah ditanam sekitar satu tahun lalu, kata Kwon.
"Militer kami dengan tegas mendesak Korea Utara untuk meminta maaf dengan tulus kepada prajurit kami yang terluka akibat ledakan ranjau dan segera menyingkirkan ranjau yang dipasang dengan melanggar perjanjian Gencatan Senjata," kata Kwon, seraya menambahkan bahwa pasukan melakukan operasi pada hari Senin untuk menyingkirkan ranjau Korea Utara dan akan melanjutkannya jika Korea Utara tidak menyingkirkannya secara sukarela.
Pekan lalu, Komando PBB menyatakan setelah investigasi bersama dengan militer Korea Selatan bahwa ranjau anti-personel Korea Utara lainnya teridentifikasi di sisi Korea Selatan dari Garis Demarkasi Militer yang membelah DMZ selebar 4 km (2,5 mil), menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata Perang Korea.
Pada hari Jumat, Kim Yo Jong dari Korea Utara, saudari berpengaruh dari pemimpin Kim Jong Un, menyatakan bahwa tuduhan Korea Selatan "tak berdasar" dan menolak tuntutan Seoul untuk meminta maaf.
Tahun lalu, pemerintahan Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung mengusulkan perundingan dengan Korea Utara untuk membuka dialog dengan Korea Utara dan meredakan ketegangan.
Pemerintah menyarankan penetapan batas yang lebih jelas di sepanjang perbatasan untuk menghindari risiko potensi bentrokan militer, tetapi Korea Utara belum menanggapi seruan dialog apa pun sejak mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara "bermusuhan" pada 2023.
(Laporan oleh Jihoon Lee; Penyuntingan oleh Christopher Cushing dan Kim Coghill)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
