Korea Utara Kirim Pekerja ke Pabrik Perang Rusia, Langgar Sanksi PBB, Kata Laporan

(Mengoreksi nama pejabat pada paragraf kedua dari terakhir menjadi Dylan Carter dari Dyland Carter)

Oleh Jack Kim

SEOUL, 29 Oktober (Reuters) - Sebuah jaringan calo Rusia yang disponsori Pyongyang telah membawa warga Korea Utara untuk bekerja di Rusia dalam kondisi eksploitatif dan melanggar sanksi PBB, sebagian di antaranya di pabrik-pabrik yang menghasilkan barang yang digunakan Moskow dalam perang Ukraina, kata sebuah kelompok HAM.

Kedua negara tetangga ini telah meningkatkan hubungan militer dan politik secara dramatis sejak berjanji untuk memperbarui kerja sama dalam pertemuan puncak para pemimpin mereka pada 2023, sementara pakta pertahanan bersama menjadi landasan utama perjanjian kemitraan yang ditandatangani tahun berikutnya.

Dalam laporannya, kelompok yang berbasis di Den Haag, Global Rights Compliance (GRC), mengatakan Korea Utara meraup dana dari operasi tersebut, dengan mengambil sebagian besar upah yang diperoleh para pekerjanya yang dikirim ke Rusia dan dipaksa tetap tinggal di bawah ancaman balasan.

Kelompok tersebut mengutip informasi sumber terbuka tentang operasi yang dijalankan oleh seorang pengusaha Rusia, teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pejabat Korea Utara, dan bukti yang dikumpulkan oleh anggotanya yang menyamar sebagai calon pemberi kerja.

"Investigasi ini mengungkap konvergensi berbahaya antara ambisi militer dua negara," kata penasihat hukum kelompok tersebut, Elise Lauriot Prevost.

Hal ini adalah "penggunaan kerja paksa di luar negeri oleh Korea Utara untuk membiayai program senjatanya, dan ketergantungan Rusia yang semakin besar pada tenaga kerja untuk menopang ekonomi perangnya," tambahnya.

Kementerian luar negeri Rusia dan kedutaan Korea Utara di Moskow tidak menanggapi surel yang meminta komentar.

Kelompok HAM tersebut mengatakan mereka menghubungi dua warga Rusia yang diidentifikasi sebagai tokoh kunci dalam jaringan itu, tetapi hanya satu yang membalas, membantah tuduhan tersebut. Kelompok itu tidak menyebutkan apakah yang satunya menanggapi.

KOREA UTARA KIRIM PASUKAN, KATA KOREA SELATAN

Sejak 2024, Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk berperang bersama pasukan Rusia dalam perang Ukraina, serta senjata untuk mengisi kembali persenjataan Moskow yang menipis sambil memperoleh pengalaman medan perang yang berharga, kata badan intelijen Korea Selatan.

Untuk menghindari sanksi PBB yang melarang negara anggota mempekerjakan pekerja Korea Utara, warga Korea Utara masuk ke Rusia dengan visa pelajar dengan dalih mendaftar di perguruan tinggi, kata GRC.

Kemudian mereka dikontrakkan kepada pemberi kerja Rusia, dengan para calo menerima komisi hingga 150.000 rubel ($1.860) untuk setiap orang, tambahnya.

Penyelidik GRC menyamar sebagai calon pemberi kerja dan menemukan bahwa para pekerja dipekerjakan di lokasi produksi, termasuk sebuah pabrik ransum militer.

Para pekerja dipaksa tetap bekerja melalui paksaan dan ancaman balasan terhadap diri mereka dan keluarga mereka.

Satu iklan meyakinkan calon pemberi kerja bahwa para pekerja tidak akan "melarikan diri," kata laporan tersebut. Para pekerja bekerja 12 jam sehari dengan 2 hari libur setiap bulan, tambahnya, mengutip iklan semacam itu.

Setelah uji coba nuklir keenam dan terakhir Korea Utara pada 2017, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB memberlakukan larangan menyeluruh atas perekrutan pekerjanya di luar negeri dan mewajibkan mereka untuk pulang.

Rusia dan China, dua anggota tetap Dewan Keamanan yang memberikan suara mendukung larangan tersebut, sejak itu dituduh oleh Korea Selatan dan Barat tidak mematuhi resolusi-resolusi tersebut.

Langkah-langkah semacam itu, yang bermula sejak 2006, melarang aliran barang, energi, senjata, dan pekerja dengan Korea Utara.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Rusia mempekerjakan buruh Korea Utara di wilayah timur jauhnya sementara banyak warga Korea Utara yang bekerja di restoran-restoran di China mengirim pulang upah yang disalurkan ke kas negara, kata kelompok-kelompok HAM.

Korea Utara terlibat langsung dalam menjalankan jaringan pemasok pekerja di Rusia, dengan pejabat dari kedutaannya di Moskow diidentifikasi sedang memeriksa lokasi kerja untuk calon pekerjaan, kata laporan GRC.

"Para pekerja ini tidak murah, namun hanya sedikit, kalaupun ada, dari uang yang dibayarkan untuk kerja mereka sampai ke tangan mereka," kata Dylan Carter, seorang penyelidik utama GRC.

"Sebaliknya, uang itu masuk ke kantong negara DPRK," tambahnya, merujuk pada Korea Utara dengan versi singkat nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.

($1=80,6455 rubel)

(Laporan oleh Jack Kim; Penyuntingan oleh Clarence Fernandez)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.