Korea Utara Tolak Tuduhan Ledakan Ranjau, Ancam 'Serangan Balasan Dahsyat' di Perbatasan
Pyongyang menolak hasil penyelidikan bersama Seoul atas ledakan ranjau darat di DMZ pada 21 September yang melukai dua tentara Korea Selatan sebagai 'lelucon yang direncanakan' dan memperingatkan agar tidak ada pelanggaran perbatasan.
SEOUL, 6 Oktober (Reuters) - Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Selasa menolak tuduhan dari Korea Selatan atas ledakan ranjau darat di perbatasan, dan mengancam negara tetangganya dengan "serangan balasan segera dan dahsyat" atas setiap pelanggaran wilayah.
Komentar itu disampaikan sehari setelah Korea Selatan menyatakan bahwa penyelidikan bersama dengan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa dan analisis ilmiah menunjukkan dua tentaranya luka serius akibat ranjau anti-personel yang dipasang oleh Korea Utara di Zona Demiliterisasi.
Dalam pernyataan di kantor berita negara KCNA, kementerian itu menolak penyelidikan Korea Selatan atas ledakan 21 September sebagai "lelucon yang direncanakan" yang bertujuan mengaitkannya dengan Korea Utara dan membenarkan langkah-langkah diplomatik serta militer terhadap Pyongyang.
Kementerian menyebut temuan itu sebagai "provokasi serius" dan pelanggaran kedaulatan Korea Utara, serta bersumpah bahwa Pyongyang akan menggunakan hak kedaulatannya dengan cara yang "lebih tegas dan berani" untuk memastikan keamanan perbatasan.
"Jika sebuah sepatu lars atau percikan api dari ROK melintasi perbatasan bahkan satu milimeter untuk melanggar wilayah kami, pasukan penjaga perbatasan DPRK akan mengambil tindakan balasan segera dan dahsyat," tambahnya.
Kementerian menggunakan akronim resmi untuk nama resmi Korea Selatan dan Korea Utara dalam pernyataannya.
Kementerian menyatakan tidak akan mengindahkan operasi pembersihan ranjau Korea Selatan, dengan peringatan bahwa tanggung jawab sepenuhnya akan berada di tangan Seoul jika insiden serupa terjadi lagi di wilayah Korea Selatan.
Seoul telah menyatakan bahwa Korea Utara mengerahkan hingga 7.000 pekerja tahun ini untuk memasang ranjau dan pagar dalam pekerjaannya sejak 2024 guna memperkuat benteng perbatasan.
Militer Korea Selatan juga menuntut agar Pyongyang meminta maaf dan menyingkirkan ranjau yang menurutnya dipasang dengan melanggar gencatan senjata Perang Korea, sambil memulai operasi pembersihan ranjaunya sendiri di area tersebut.
Pernyataan terbaru Pyongyang ini menyusul komentar Jumat lalu oleh Kim Yo Jong, saudari berpengaruh dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang juga menolak tuntutan permintaan maaf dari Seoul.
Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang karena Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.
Korea Utara telah mengabaikan usulan dialog dari Korea Selatan sejak menetapkan Korea Selatan sebagai negara "bermusuhan" pada 2023.
(Laporan oleh Kyu-seok Shim; Penyuntingan oleh Andrew Heavens dan Clarence Fernandez)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
