Mahasiswa Bandung Pindah ke Signal Setelah Revisi Omnibus Bikin Grup Chat Jadi Barang Bukti

Revisi omnibus law 2026 berhasil melakukan sesuatu yang tak pernah tercapai di masa perlawanan Cipta Kerja: memasukkan grup chat ke dalam pasal pidana. Rumusan baru soal 'perkumpulan online yang mengganggu' cukup elastis sampai broadcast Telegram yang mengajak turun ke jalan dan kanal Signal yang mengoordinasikannya sama-sama bisa kena, tergantung jaksa mana yang membaca screenshot-nya. Koalisi mahasiswa di Bandung dan Jogja melakukan satu-satunya hal yang masuk akal secara ancaman. Mereka pindah.

Sekarang Signal jadi default buat mengatur rapat di ITB, UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan kampus-kampus kecil yang mengorbit di sekitarnya. Pesan menghilang yang diatur sehari, sealed sender, username alih-alih nomor, dan admin yang dirotasi memegang kunci kanal pengumuman. Di atas kertas infrastrukturnya rapi, tapi siapa pun yang pernah mengorganisir selama satu semester tahu titik lemahnya tidak pernah ada di kriptografi.

Kebocoran hampir selalu datang dari orang

Sebuah koalisi hanya seaman anggotanya yang paling longgar, dan koalisi mahasiswa memang porous by design: maba baru setiap Agustus, alumni yang datang-pergi, dosen yang simpatik, teman dari teman yang cuma sekali muncul di satu teach-in. Polisi di Indonesia tidak perlu membobol Signal untuk membubarkan aksi. Mereka cukup butuh satu ponsel yang terbuka di titik pemeriksaan, satu screenshot yang diteruskan ke orang tua, satu informan yang gabung ke kanal bulan Maret dan diam sampai Juni.

Para pengorganisir di Jogja menjawabnya dengan proses seleksi yang lebih mirip NGO kecil ketimbang BEM: onboarding tatap muka, tidak ada link undangan yang disebar terbuka, kanal terpisah untuk logistik, bantuan hukum, dan pers, plus aturan keras bahwa obrolan perencanaan tidak pernah menyentuh ponsel yang sudah lewat meja keamanan kampus. Semuanya jadi lambat, dan itu memang tujuannya sekaligus harganya.

Hukum bergerak lebih cepat dari akalnya

Masalah yang lebih dalam: definisi hukumnya terus melar mengejar setiap akal-akalan. Amendemen UU ITE 2024 sudah mengkriminalisasi rentang ucapan online yang lebar. Revisi omnibus 2026 menambahkan 'mengganggu' sebagai kategori yang boleh ditafsirkan hakim setelah kejadian, artinya efek jera sudah bekerja duluan bahkan sebelum ada yang didakwa. Kelompok masyarakat sipil, termasuk LBH dan SAFEnet, sudah mendokumentasikan bagaimana pasal ucapan digital yang kabur diterapkan tidak merata, dan hampir selalu menyasar ke bawah, ke mahasiswa, jurnalis, dan pengorganisir buruh, bukan ke pejabat yang mereka kritik.

Ini bagian yang tidak bisa diselesaikan enkripsi. Kanal Signal melindungi isi percakapan. Ia tidak melindungi keberadaan percakapan itu dari diperlakukan sebagai bukti persekongkolan. Jaksa di Indonesia sudah pakai metadata, screenshot dari anggota yang bekerja sama, dan perangkat sitaan untuk membangun kasus tanpa pernah membobol satu pesan pun.

Apa yang sebenarnya dibeli dengan pindah

Yang diberikan migrasi ke Signal buat pengorganisir Bandung dan Jogja adalah waktu, dan radius ledakan yang lebih kecil saat sesuatu berantakan. Grup Telegram yang bocor membeberkan seluruh siklus perencanaan gerakan. Kanal Signal yang bocor cuma membeberkan satu sel. Itu penurunan kerusakan yang berarti, dan buat koalisi yang berusaha menggelar aksi tanpa kehilangan pengorganisirnya ke Polrestabes, 'berarti' sudah cukup.

Para mahasiswa paham platform bukan pelindungnya. Pelindungnya adalah disiplin di sekelilingnya: siapa yang kamu izinkan masuk, apa yang kamu tulis, ponsel siapa yang ada di ruangan, dan alumnus mana yang berhenti kamu percaya sejak April. Hukum mengikuti mereka masuk ke grup chat. Mereka mengorganisir seolah hukum itu duduk di pojok sambil mencatat, karena memang begitu.