Mahkamah Konstitusi Pertahankan Gibran sebagai Wapres meski Dokumen Pendidikannya Dinilai Tak Lengkap

JAKARTA, 7 Oktober (Reuters) - Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa meskipun dokumentasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk pencalonannya dalam pemilu 2024 tidak lengkap, hal itu tidak membuatnya didiskualifikasi dari jabatan, dan menyerahkan penilaian kelayakannya kepada institusi lain.

Para pemohon dalam perkara terhadap Gibran, putra mantan Presiden Joko Widodo, berargumen bahwa kredensial pendidikan sekolah menengah atas luar negeri milik Gibran tidak memenuhi persyaratan hukum bagi calon wakil presiden dan diterima secara tidak semestinya oleh pejabat penyelenggara pemilu.

Kesembilan hakim menolak gugatan tersebut, kata Ketua Mahkamah Suhartoyo dalam putusan yang dikeluarkan pada Selasa malam.

Hakim Adies Kadir mengatakan mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran karena gugatan tersebut tidak lagi dapat diperlakukan sebagai sengketa hasil pemilu mengingat ia telah dilantik ke dalam jabatan sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Meskipun mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan telah menyelesaikan sekolah menengah atas, atau sekolah lain yang setara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya sebagaimana diminta oleh para pemohon," kata Adies.

Undang-undang pemilu Indonesia mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau memiliki kualifikasi yang setara. Tidak ada sertifikat kelulusan yang diajukan selama persidangan, menurut putusan tersebut.

Kantor Gibran tidak menanggapi permintaan komentar. Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch di Australia, sebelum memperoleh gelar sarjana melalui Management Development Institute of Singapore.

Adies mengatakan mahkamah juga menilai bahwa kewenangan untuk menangani persoalan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden akibat tidak adanya sertifikat kelulusannya berada di bawah kewenangan institusi lain, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Bambang Widjojanto, kuasa hukum para pemohon, mengatakan putusan tersebut dapat memberikan dasar untuk memakzulkan Gibran dan menghalanginya mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya kecuali ia menyelesaikan program kesetaraan sekolah menengah atas pemerintah.

Pada 2023, Mahkamah Konstitusi memicu kemarahan dengan putusan yang memungkinkan pencalonan Gibran meskipun ia tidak memenuhi persyaratan usia untuk maju ke posisi wakil presiden.

(Laporan oleh Ananda Teresia; Penyuntingan oleh John Mair)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.