Mahkamah Konstitusi Putuskan Selasa soal Gugatan Pencopotan Wapres Gibran
Para penggugat ingin kemenangan pemilu Gibran Rakabuming Raka dibatalkan karena dugaan kekurangan dalam rekam jejak pendidikannya di luar negeri, sebuah putusan yang dapat memperdalam ketegangan dalam pemerintahan Prabowo.
JAKARTA, 6 Oktober (Reuters) - Mahkamah Konstitusi Indonesia akan mengeluarkan putusan pada Selasa malam atas sebuah perkara yang berupaya membatalkan kemenangan pemilu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dugaan kekurangan dalam rekam jejak pendidikannya, sebuah langkah yang dapat membuatnya kehilangan jabatan dan semakin melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo menjadi presiden kedelapan dari perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah kampanye pemilu yang sukses namun kerap kontroversial bersama Gibran, putra sulung berusia 39 tahun dari pendahulu Prabowo, Joko Widodo.
Bulan lalu, para penggugat yang dipimpin oleh mantan wakil menteri hukum Indonesia mengajukan permohonan ke mahkamah yang meminta panel sembilan hakimnya membatalkan jabatan wakil presiden Gibran, dengan alasan bahwa kredensial pendidikannya di luar negeri tidak memenuhi persyaratan kelayakan Indonesia dan diterima secara tidak semestinya oleh otoritas pemilu.
Undang-undang pemilu Indonesia mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau jenjang pendidikan yang setara. Para penggugat berargumen bahwa Gibran gagal membuktikan secara memadai bahwa ia telah memenuhi kriteria tersebut.
Para hakim dijadwalkan menyampaikan putusan mereka pada Selasa setelah menggelar beberapa sidang dengan para ahli, atase diplomatik, dan kementerian pendidikan, sebagaimana ditunjukkan situs web mahkamah.
Gugatan ini bergantung pada apakah studi Gibran di luar negeri telah memenuhi persyaratan dan apakah pejabat pemilu dapat dibenarkan dalam mengandalkan sertifikat penyetaraan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pencalonannya.
Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura dan kemudian belajar di UTS Insearch di Australia sebelum memperoleh gelar sarjana melalui Management Development Institute of Singapore (MDIS).
Pejabat kementerian pendidikan Indonesia Taufiq Damarjati mengatakan kepada mahkamah pada 2 Oktober bahwa penilaian penyetaraan kementerian didasarkan pada keseluruhan riwayat pendidikan Gibran, sambil mengakui bahwa tidak ada ijazah yang diserahkan selama proses pendaftaran, sebagaimana ditunjukkan transkrip sidang.
Prabowo telah mengganti sejumlah pejabat senior, termasuk kepala kepolisian nasional dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lapor media lokal, langkah-langkah yang secara luas dipandang sebagai cerminan ketegangan dalam hubungannya dengan Widodo.
Widodo memberikan dukungannya kepada Prabowo, mantan menteri pertahanannya, selama kampanye presiden.
Putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pada 2023 mengecualikan Gibran dari pembatasan usia, membuka jalan bagi pencalonannya. Langkah itu memicu protes dan kritik dari mahasiswa, aktivis, dan pakar hukum, dengan para analis mengatakan hal itu memungkinkan Widodo mempertahankan pengaruh bahkan setelah meninggalkan jabatan.
(Laporan oleh Stanley Widianto; Penyuntingan oleh David Stanway)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
