Mahkamah Thailand Kukuhkan Hasil Pemilu Februari, Cegah Pemungutan Suara Ulang

BANGKOK, 28 September (Reuters) - Mahkamah Konstitusi Thailand pada Senin menolak petisi yang menggugat legalitas pemilihan umum Februari, dengan memutuskan bahwa surat suara yang digunakan tidak melanggar kerahasiaan pemilih.

Hampir 38 juta warga Thailand memberikan suara dalam pemilu 8 Februari, yang dimenangkan secara meyakinkan oleh Partai Bhumjaithai pimpinan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, sehingga partai itu dapat membentuk pemerintahan koalisi yang menguasai lebih dari 290 dari 500 kursi di parlemen.

Putusan tersebut mencegah kemungkinan pemungutan suara ulang dan akan disambut baik oleh Anutin, yang partainya menghadapi tantangan untuk meraih kepercayaan publik di tengah perekonomian yang tersendat serta tuduhan korupsi dan keterlibatan dalam memanipulasi proses seleksi untuk Senat, yang dibantahnya.

Keputusan ini diawasi secara ketat di Thailand, tempat Mahkamah Konstitusi berada di jantung dua dekade gejolak politik yang berulang melalui vonis-vonis yang membubarkan partai-partai besar, membatalkan dua pemilihan umum, serta menjatuhkan sejumlah pemerintahan dan perdana menteri.

Perkara di mahkamah tersebut berawal dari petisi yang diajukan oleh ombudsman yang berdalih bahwa barcode dan kode QR (quick response) yang dicetak pada surat suara dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandidat dan partai mana yang dipilih oleh seorang pemilih.

Komisi pemilihan telah menyatakan bahwa kode-kode itu digunakan untuk tujuan keamanan dan bahwa mengidentifikasi seorang pemilih akan memerlukan akses ke bonggol surat suara yang disimpan secara terpisah.

Para hakim mengatakan bahwa meskipun barcode pada sebagian surat suara berpotensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilih, kode itu disertakan hanya untuk tujuan pengelolaan oleh petugas pemilu, tanpa niat untuk melacak suara individu.

Mereka mengatakan bahwa pengaturan untuk menyimpan surat suara, bonggol, dan daftar pemilih sudah "cukup aman".

Meski demikian, mahkamah merekomendasikan agar kode semacam itu tidak digunakan dalam pemilihan di masa mendatang.

Mahkamah yang sama membatalkan pemilihan umum 2006 setelah menemukan bahwa penataan bilik suara membahayakan kerahasiaan surat suara dan bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan pemberitahuan yang terlalu mendadak.

Mahkamah juga membatalkan pemilihan 2014 setelah para demonstran antipemerintah memblokir sejumlah tempat pemungutan suara di Bangkok dan wilayah selatan, sehingga menghalangi pemungutan suara diselenggarakan secara nasional pada hari yang sama.

Kedua putusan itu terjadi selama periode kekacauan politik yang berujung pada kudeta militer pada tahun yang sama.

(Laporan oleh Panu Wongcha-um, Panarat Thepgumpanat, Kitiphong Thaicharoen dan Chayut Setboonsarng; Penyuntingan oleh Martin Petty)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.