Malaysia Cabut Pendaftaran Koalisi Oposisi Perikatan Nasional Jelang Pemilu Negara Bagian
Registrar of Societies membatalkan pendaftaran koalisi tersebut di tengah perseteruan kepemimpinan antara PAS dan Bersatu, beberapa pekan sebelum pemilu negara bagian Malaka pada 14 November.
KUALA LUMPUR, 20 Oktober (Reuters) - Malaysia membatalkan pendaftaran koalisi oposisi utama negara itu, Perikatan Nasional (PN), pada Selasa di tengah sengketa antara partai-partai kuncinya, memberikan pukulan bagi blok tersebut menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.
Negara bagian Malaka di Malaysia dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada 14 November, dalam ujian terbaru bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah kekalahan dalam dua pemilu regional lainnya awal tahun ini. Pemilu umum dini juga dapat terpicu di tengah ketegangan yang membara dalam koalisi multipartai yang berkuasa pimpinan Anwar.
Namun, kelompok oposisi PN menghadapi perpecahan yang kian membesar di dalam tubuhnya sendiri antara partai Islam konservatif PAS, yang memiliki kursi terbanyak dari partai mana pun di parlemen Malaysia yang beranggotakan 222 orang, dan partai nasionalis Melayu Bersatu, dengan keduanya memperebutkan kepemimpinan koalisi.
Bersatu, yang dipimpin mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, telah mengajukan pengaduan kepada Registrar of Societies dengan menuding bahwa mereka telah dikecualikan dari rapat majelis tertinggi PN pada Juli, menggambarkannya sebagai pelanggaran konstitusi koalisi oleh kelompok saingan PAS.
RoS menyatakan dalam pernyataan hari Selasa bahwa mereka telah menerima tanggapan yang tidak memuaskan dari PN setelah memperingatkan bulan lalu bahwa blok tersebut dapat menghadapi pencabutan pendaftaran.
Pihaknya menyatakan "alasan yang diberikan gagal membantah dasar-dasar pembatalan pendaftaran".
Pembubaran PN akan berarti bahwa partai-partai komponennya, termasuk beberapa organisasi kecil lainnya selain Bersatu dan PAS, tidak akan dapat berlaga dalam pemilu di bawah satu panji bersama.
Sekretaris jenderal PN Takiyuddin Hassan, yang juga seorang pemimpin PAS, mengatakan koalisi tersebut akan mengajukan gugatan hukum terhadap perintah pencabutan pendaftaran itu.
"PN mengecam tindakan ini sebagai upaya untuk... melemahkan lawan politik menjelang pemilu Malaka," kata Takiyuddin dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri Anwar memimpin pemerintahan yang terdiri dari beberapa blok, termasuk koalisi Pakatan Harapan miliknya sendiri serta Barisan Nasional, yang dipimpin oleh United Malays National Organisation (UMNO) yang pernah dominan, partai dari mantan perdana menteri Najib Razak yang dipenjara.
Meski bermitra di tingkat federal, Pakatan dan Barisan tetap menjadi saingan di beberapa negara bagian, dengan partai-partai tersebut menjajaki strategi pemilu yang berbeda menjelang pemilu umum berikutnya.
Barisan dan PAS yang berideologi Islam mengatakan mereka sedang membahas kerja sama dalam pemilu Malaka, suatu pengaturan yang dapat menguji prospek aliansi pemilu yang lebih luas, menurut laporan media lokal.
(Laporan oleh Rozanna Latiff; Penyuntingan oleh David Stanway)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
