> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://id.spillrphl.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Malaysia Deportasi 1.500 Warga Myanmar, Termasuk Anak-anak, Abaikan Keberatan PBB - URL: https://id.spillrphl.com/malaysia-deportasi-1-500-warga-myanmar-termasuk-anak-anak-abaikan-keberatan-pbb/ - Published: 2026-09-30T00:27:58.000Z - Updated: 2026-09-30T00:27:58.000Z - Description: Deportasi ini menandai tahap pertama rencana memulangkan hingga 5.000 orang ke negara yang tengah dilanda perang saudara, dengan kelompok HAM memperingatkan sebagian deportan bisa menghadapi wajib militer paksa. - Author: Spillr Newsdesk - Tags: #wire, Politik LUMUT, Malaysia, 29 September (Reuters) - Malaysia mendeportasi sekitar 1.500 warga Myanmar, termasuk anak-anak, pada hari Selasa sebagai bagian dari program repatriasi pengungsi, mengabaikan keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan puluhan kelompok hak asasi manusia. Deportasi ini merupakan tahap pertama dari rencana yang lebih luas yang disepakati dengan Myanmar yang bisa memulangkan sebanyak 5.000 orang. Malaysia menyatakan pemulangan bersifat sepenuhnya sukarela, tetapi badan pengungsi PBB dan organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan kekhawatiran mengenai program tersebut mengingat perang saudara yang masih berlangsung di Myanmar. Puluhan bus yang dikawal kendaraan keamanan tiba di sebuah stadion dekat pangkalan angkatan laut Lumut di negara bagian Perak, Malaysia, pada Selasa pagi, kemudian bergerak ke pelabuhan tempat dua kapal angkatan laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit berlabuh, kata saksi Reuters. Mereka yang dipulangkan mencakup 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki dan 7 anak perempuan, berusia antara 8 dan 60 tahun, lapor kantor berita negara Bernama, mengutip seorang pejabat kementerian dalam negeri Malaysia. Dalam pernyataan terpisah, kementerian tersebut menyatakan pemerintah Myanmar yang mengidentifikasi mereka yang akan direpatriasi. Tahap-tahap repatriasi lebih lanjut akan berlanjut tergantung pada proses identifikasi, dokumentasi dan verifikasi, kata kementerian itu. Seorang juru bicara pemerintah Myanmar dan kedutaan besarnya di Kuala Lumpur tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kementerian luar negeri Myanmar bulan ini menyatakan pihaknya bekerja sama dengan sejumlah negara untuk memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi yang telah diverifikasi secara aman dan bermartabat, menurut laporan media negara. MALAYSIA SEBUT 'BEBAN KEUANGAN, ANCAMAN KEAMANAN NYATA' Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta 2021 memicu perang saudara, dengan militer bertempur melawan kelompok-kelompok bersenjata di berbagai garis depan. UNHCR telah menyatakan bahwa kondisi saat ini "tidak mendukung pemulangan pengungsi dari Myanmar secara aman dan berkelanjutan" dan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam mengidentifikasi mereka yang dipulangkan. Malaysia telah meningkatkan penegakan hukum imigrasi dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya permusuhan lokal terhadap para pengungsi, khususnya Muslim etnis Rohingya yang banyak di antaranya melarikan diri setelah tindakan keras militer Myanmar pada 2017 yang menjadi subjek kasus genosida di Mahkamah Internasional. Menurut UNHCR, Malaysia memiliki sekitar 193.000 pengungsi terdaftar dari Myanmar pada akhir Februari, dengan sekitar dua pertiga di antaranya adalah Rohingya. Gelombang ujaran kebencian dan misinformasi daring tahun ini telah menyebabkan pelecehan terhadap komunitas Rohingya, memaksa penutupan sekolah secara luas. Kementerian dalam negeri tidak memberikan rincian mengenai etnis mereka yang dipulangkan pada hari Selasa, status pengungsi mereka atau apakah ada warga Rohingya di antara mereka. Kementerian itu menyatakan proses repatriasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pencari suaka di Malaysia, khususnya yang berasal dari Myanmar, yang merupakan lebih dari 95% pengungsi di negara tersebut. "Selama beberapa dekade, isu ini... berlarut-larut tanpa solusi yang kuat. Kelalaian ini telah menyebabkan beban keuangan yang besar bagi negara, memicu krisis sosial yang serius dan menghadirkan ancaman keamanan nyata di Malaysia," kata kementerian itu. Kementerian tersebut menyatakan pendekatannya, melalui negosiasi diplomatik dengan Myanmar, memastikan tindakan dapat diambil "secara tertib, bertanggung jawab dan manusiawi tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan nasional." KELOMPOK HAM KECAM DEPORTASI Perdana Menteri Anwar Ibrahim bulan ini menyatakan ia akan mengundang mantan panglima militer Myanmar yang kini menjadi Presiden, Min Aung Hlaing, untuk kunjungan resmi sebagai imbalan atas penerimaan pengungsi Rohingya. Anwar mengatakan pada bulan Juli bahwa Myanmar telah setuju untuk menerima kembali sebanyak 5.000 warga Rohingya. Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis. James Bawi Thang Bik, yang mewakili pengungsi dari komunitas Chin Myanmar di Malaysia, mengatakan ia mengetahui adanya beberapa pencari suaka di antara mereka yang dideportasi, termasuk seorang pengungsi yang diakui UNHCR, dengan mengutip informasi yang dikumpulkan oleh para pemimpin komunitas. Mereka yang dipulangkan bisa menghadapi wajib militer paksa, katanya. "Kami khawatir mereka mungkin dipaksa bertempur di garis depan konflik. Bagi banyak orang, ini sama saja dengan mengirim mereka ke hukuman mati di negeri mereka sendiri," kata James. Meskipun Malaysia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB, repatriasi ini melanggar prinsip non-refoulement yang melarang negara-negara memulangkan orang ke tempat-tempat di mana mereka berisiko mengalami persekusi, kata kelompok hak asasi manusia Amnesty International Malaysia dan Asylum Access Malaysia dalam pernyataan bersama. Kelompok-kelompok tersebut menyatakan masih ada pertanyaan mengenai bagaimana mereka yang dideportasi diidentifikasi dan apakah ada langkah-langkah untuk memastikan keselamatan mereka setelah kembali ke Myanmar. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran atas inisiatif dokumen pendaftaran pengungsi (DPP) yang diluncurkan Malaysia pada bulan Januari untuk mengelola pencari suaka dan pengungsi. "Kerangka perlindungan pengungsi yang bermakna harus memastikan bahwa para pengungsi mampu mengakses suaka selama berada di Malaysia. Ini tidak boleh menjadi sistem yang dirancang untuk mempercepat deportasi yang melanggar hukum," kata mereka. ![Para warga Myanmar yang akan direpatriasi dari Malaysia duduk di dalam bus di Lumut, Malaysia, 29 September 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain](https://storage.ghost.io/c/d8/5d/d85dd7bb-5561-4a06-a16d-aecc711278ca/content/images/2026/09/reuters_gal_1790728073145_0.jpg) Para warga Myanmar yang akan direpatriasi dari Malaysia duduk di dalam bus di Lumut, Malaysia, 29 September 2026\. REUTERS/Hasnoor Hussain ![Seorang warga Myanmar yang akan direpatriasi dari Malaysia berdiri di Lumut, Malaysia, 29 September 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain](https://storage.ghost.io/c/d8/5d/d85dd7bb-5561-4a06-a16d-aecc711278ca/content/images/2026/09/reuters_gal_1790728076189_1.jpg) Seorang warga Myanmar yang akan direpatriasi dari Malaysia berdiri di Lumut, Malaysia, 29 September 2026\. REUTERS/Hasnoor Hussain (Laporan oleh Hasnoor Hussain, Rozanna Latiff dan Jeremy Seng; Laporan tambahan oleh Devjyot Ghoshal di Bangkok; Penulisan oleh Rozanna Latiff; Penyuntingan oleh David Stanway dan Kate Mayberry) *Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.*