Malaysia Gelar Karpet Merah bagi Pemimpin Junta Myanmar yang Dulu Dihindari

KUALA LUMPUR, 7 Oktober (Reuters) - Pemimpin junta Myanmar yang kini menjadi presiden, Min Aung Hlaing, tiba di Malaysia pada Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, saat pemimpin yang didukung militer dan dahulu dihindari oleh negara-negara kawasan itu berupaya mendapatkan legitimasi internasional.

Kunjungan selama dua hari itu berlangsung saat Malaysia melanjutkan langkah kontroversial untuk memulangkan ribuan warga Myanmar, meski ada peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi bahwa mereka yang dipulangkan bisa menghadapi bahaya serius di tengah perang saudara yang berkecamuk.

"Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi perdana menteri untuk mempertahankan keterlibatan langsungnya dengan Myanmar," kata pemerintah Malaysia dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

Isu-isu utama mencakup "pemulangan yang sukarela, bermartabat, dan aman bagi warga Myanmar dari semua kelompok etnis yang berada di Malaysia secara ilegal," tambahnya.

Myanmar berada dalam gejolak sejak Min Aung Hlaing memimpin kudeta militer pada 2021, yang memicu perang saudara di seluruh negeri yang telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan membuat lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Militer merekayasa pemilu yang dikecam secara luas yang memungkinkan Min Aung Hlaing, yang dikenai berbagai sanksi Barat, untuk mengambil peran sipil, sebuah transisi yang telah memicu sejumlah langkah menuju keterlibatan kembali dengan Myanmar.

Meski Min Aung Hlaing dan pejabat senior Myanmar lainnya telah dikeluarkan dari pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak 2021 atas kegagalan mereka menerapkan peta jalan perdamaian yang ditengahi ASEAN, masing-masing negara di kawasan telah bergerak untuk membangun kembali hubungan dengan Naypyitaw.

Sejak secara resmi menjadi presiden pada April, Min Aung Hlaing telah mengunjungi anggota ASEAN yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta melakukan perjalanan ke China, India, Rusia, dan Belarus.

Min Aung Hlaing mendapat penghormatan barisan kehormatan saat kedatangannya pada Rabu sore di Bandara Internasional Kuala Lumpur, tempat ia disambut oleh menteri perdagangan Malaysia Johari Abdul Ghani, lapor kantor berita negara Bernama.

Pada Kamis, ia diperkirakan akan menerima upacara penyambutan resmi di kompleks kantor Anwar, sebelum menghadiri pertemuan bilateral dan jamuan makan siang resmi dengan perdana menteri, kata Bernama.

TEKANAN DALAM NEGERI

Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim pernah menjadi salah satu pengkritik terbesar penumpasan brutal oleh militer pada 2017 di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan ribuan Muslim etnis Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh.

Namun, sentimen publik di Malaysia mulai berbalik menentang pengungsi Rohingya selama pandemi COVID-19, ketika mereka dituduh menyebarkan virus dan mengambil pekerjaan warga lokal.

Gelombang baru ujaran kebencian dan misinformasi daring yang menyasar Rohingya awal tahun ini telah memperbarui sorotan dan tekanan terhadap pengungsi serta migran tak berdokumen lainnya di Malaysia, yang bukan merupakan penanda tangan konvensi pengungsi PBB.

Bulan lalu, Anwar mengatakan dalam sebuah podcast bahwa ia akan mengundang Min Aung Hlaing untuk kunjungan resmi jika Myanmar menerima kepulangan ribuan pengungsi Rohingya.

"Di bawah tekanan untuk memulangkan pengungsi, Anwar membutuhkan kerja sama Naypyitaw, dan sebuah kunjungan adalah harganya," kata Richard Horsey, penasihat senior untuk Asia di International Crisis Group.

"Ia mengatakan ini bukan pengakuan, tetapi Min Aung Hlaing akan menampilkannya persis seperti itu."

Malaysia telah mendeportasi sekitar 10.000 warga Myanmar sejak Januari, menurut Anwar, yang mengatakan otoritas Myanmar telah memberikan jaminan bahwa mereka yang kembali tidak akan dirugikan.

Meski Malaysia telah menyatakan bahwa pemulangan tersebut bersifat sepenuhnya sukarela, PBB telah menyampaikan kekhawatiran atas langkah itu, memperingatkan bahwa orang-orang yang dipulangkan ke Myanmar mungkin menghadapi risiko serius.

Kelompok hak asasi juga telah mendesak Malaysia untuk menghentikan pemulangan tersebut, dengan menyebut kekerasan yang sedang berlangsung dan risiko wajib militer paksa.

Terdapat sekitar 193.000 pengungsi dan pencari suaka terdaftar dari Myanmar di Malaysia, menurut data PBB.

SERANGAN UDARA MEMATIKAN BERLANJUT

Meski ada seruan berulang untuk mengakhiri kekerasan, termasuk dari kelompok ASEAN yang beranggotakan 11 negara, perang saudara di Myanmar terus berlanjut tanpa henti.

Militer Myanmar telah melakukan beberapa serangan udara dalam dua pekan terakhir di negara bagian Rakhine, tempat mereka bertempur melawan sebuah kelompok pemberontak, menewaskan setidaknya 58 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk di sebuah pasar yang ramai.

Serangan itu merupakan yang paling mematikan sejak pengeboman rumah sakit pada Desember dan menuai kecaman dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, ketua ASEAN saat ini, Filipina, juga menyatakan kekhawatiran atas serangan udara tersebut.

"Tidak ada dalam tanggapan kawasan yang memberi Naypyitaw alasan untuk berpikir bahwa mereka akan menanggung ongkos diplomatik, termasuk karpet merah bagi Min Aung Hlaing di Kuala Lumpur," kata Horsey dari Crisis Group.

(Laporan oleh Reuters Staff dan Rozanna Latiff, Penyuntingan oleh Devjyot Ghoshal, Kate Mayberry dan Kim Coghill)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.