Malaysia Kumpulkan Pemerintah dan Bank Sentral untuk Nilai Ancaman Siber dan Geopolitik
PM Anwar Ibrahim mengatakan pejabat tinggi dan lembaga keuangan akan bertemu untuk menilai risiko saat serangan siber melanda Eropa dan ketegangan meningkat di Timur Tengah.
KUALA LUMPUR, 3 November (Reuters) - Institusi-institusi utama Malaysia akan menggelar serangkaian pertemuan pada Selasa untuk membantu persiapan menghadapi ancaman siber dan geopolitik, kata perdana menteri negara itu kepada parlemen.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan sekretaris utama pemerintah dan gubernur bank sentral akan menggelar pertemuan terpisah dengan departemen pemerintah dan lembaga keuangan untuk menilai risiko tersebut.
• Anwar berbicara menanggapi arahan dan saran yang dikeluarkan kepada warga Uni Eropa, Kanada dan Jepang untuk menimbun bahan makanan setelah serangan siber melanda infrastruktur digital di seluruh Eropa dan dunia Barat, termasuk sistem administrasinya.
• "Kami masih memantau perkembangan lain. Perkembangan itu melibatkan ketegangan di Timur Tengah, perkembangan di Yaman dan Laut Merah, serta ancaman keamanan yang terjadi di Eropa. Hal-hal ini menunjukkan bahwa krisis di luar negeri juga dapat memengaruhi keselamatan rakyat kita, stabilitas ekonomi kita dan kepentingan nasional kita," katanya dalam pidato di parlemen.
• Anwar menambahkan bahwa Dewan Keamanan Nasional negara itu bertemu pada Senin untuk membahas mekanisme yang saat ini tersedia, koordinasi antara kementerian, badan dan pasukan keamanan, serta kesiapsiagaan negara menghadapi segala kemungkinan.
• Anwar mengatakan pertemuan itu juga berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.
• Ia menyebut sejumlah badan intelijen asing, termasuk badan intelijen Israel, yang beroperasi di negara-negara tetangga, serta enklave-enklave Israel di Phuket dan Thailand selatan.
• "Badan intelijen kita melihat hal ini sebagai potensi ancaman bagi negara," katanya.
• Anwar mengatakan Malaysia termasuk di antara negara-negara yang dianggap sebagai sasaran karena kemampuan digital dan pusat datanya termasuk yang terkuat dan dapat menyaingi Eropa, sementara sikapnya terhadap isu-isu seperti Palestina dan Gaza dianggap kontroversial di sejumlah negara.
• Anwar menambahkan bahwa direktur jenderal Dewan Keamanan Nasional juga akan memberikan pengarahan khusus secara tertutup kepada seluruh anggota parlemen dalam satu hingga dua hari ke depan.
(Laporan oleh Ashley Tang; Penyuntingan oleh David Stanway)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
