Malaysia Larang Pegawai Negeri Gunakan Waze karena Asal-Usul Israel

KUALA LUMPUR, 21 Oktober (Reuters) - Malaysia telah melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi navigasi Waze milik Alphabet, dengan alasan kekhawatiran keamanan yang terkait dengan asal-usulnya di Israel.

Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan larangan tersebut "untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel," kata kantornya dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

Perusahaan induk Waze, Google, dan kedutaan besar Israel di Singapura tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Sehari sebelumnya, Anwar mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa pemerintah sedang menyelidiki potensi risiko keamanan yang timbul dari penggunaan Waze, yang menurutnya "terikat pada undang-undang Israel."

Ia merekomendasikan penggunaan TuJu, aplikasi pemetaan dalam negeri yang dikembangkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia, sebagai alternatif.

Ketua Setiausaha Negara Malaysia Shamsul Azri Abu Bakar mengatakan semua pegawai negeri kini akan dilarang menggunakan Waze, menurut sebuah surat tertanggal Selasa yang ditujukan kepada para kepala lembaga pemerintah.

Surat tersebut, yang ditinjau oleh Reuters, menyatakan bahwa arahan itu, yang akan diterapkan segera, menyusul keputusan yang diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Anwar.

Seorang pejabat Departemen Perdana Menteri membenarkan keaslian surat tersebut.

Waze, yang didirikan di Israel, menggunakan sinyal satelit dan data yang dikumpulkan dari para pengemudi untuk menawarkan informasi lalu lintas secara waktu nyata. Aplikasi ini diakuisisi oleh Google milik Alphabet pada 2013.

(Laporan oleh Rozanna Latiff; Penyuntingan oleh David Stanway dan Saad Sayeed)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.