Malaysia Terima Kunjungan Pemimpin Junta Myanmar, Tegaskan Bukan Pengakuan

KUALA LUMPUR, 8 Oktober (Reuters) - Malaysia menerima kunjungan pemimpin junta Myanmar yang kini menjadi Presiden, Min Aung Hlaing, pada Kamis, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah mengintegrasikan kembali negara itu dengan blok Asia Tenggara ASEAN, tetapi menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak berarti pengakuan terhadap pemerintah yang didukung militer.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjanji akan terus bekerja sama dengan Myanmar dalam berbagai hal seperti pemulangan ribuan warganya, langkah yang dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi yang khawatir akan risiko yang timbul dari perang saudara.

"Malaysia akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa kami ... pada akhirnya, menjadikan Myanmar sebagai bagian dari komunitas bangsa kita, tanpa prasangka, dan khususnya dalam konteks ASEAN," kata Anwar kepada media setelah bertemu dengan Min Aung Hlaing.

Kunjungan selama dua hari pemimpin Myanmar itu bertujuan membangun legitimasi internasional yang lebih besar setelah Min Aung Hlaing menjadi presiden pada April, menyusul pemilu yang dikritik sebagai rekayasa oleh kelompok hak asasi dan negara-negara Barat.

Myanmar berada dalam gejolak sejak 2021, ketika Min Aung Hlaing memimpin kudeta militer terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis, memicu konflik bersenjata di sebagian besar wilayah negara itu.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melarang Min Aung Hlaing dan pejabat senior Myanmar menghadiri KTT-nya karena tidak mematuhi rencana perdamaian yang ditengahi ASEAN setelah kudeta.

Namun, beberapa negara anggota, seperti Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, berupaya menjalin kembali hubungan.

Anwar mengakui adanya kekhawatiran mengenai proses demokrasi di Myanmar, tetapi menyerukan agar perbedaan dihormati, seraya menambahkan bahwa Min Aung Hlaing telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama.

Juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil membantah bahwa kunjungan Min Aung Hlaing berarti pengakuan terhadap pemerintah Myanmar, demikian dilaporkan kantor berita negara Bernama.

"Pertemuan ini tidak berarti kami mengakui pemerintah Myanmar," kata Fahmi, yang menjabat menteri komunikasi, seperti dikutip. "Pertemuan ini dimaksudkan untuk menemukan solusi atas persoalan pengungsi Myanmar yang telah lama berlangsung di negara kami."

MYANMAR AKAN MENGIRIM LEBIH BANYAK KAPAL ANGKATAN LAUT UNTUK MEMULANGKAN WARGANYA

Anwar juga menyampaikan apresiasi kepada Min Aung Hlaing karena menerima pemulangan 10.493 warga Myanmar dari Malaysia.

Malaysia telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat lagi menampung pengungsi dari Myanmar, dengan alasan beban finansial dan risiko keamanan. Karena bukan pihak dalam konvensi pengungsi PBB, Malaysia memperlakukan para pencari suaka sebagai migran ilegal.

Bulan lalu Malaysia memulangkan sekitar 1.500 orang dengan kapal angkatan laut Myanmar, bagian dari upaya pemulangan yang lebih luas untuk mendeportasi hingga 5.000 orang.

Warga Myanmar yang ditahan di pusat-pusat imigrasi Malaysia akan dipulangkan secepat mungkin, kata Min Aung Hlaing.

"Karena cuaca saat ini mendukung, saya akan mengirim kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka," katanya dalam pengarahan pada Kamis,

seraya menambahkan bahwa ia akan mengundang Anwar untuk berkunjung pada waktu yang tepat.

Kedua pemimpin tidak menyebutkan apakah pembicaraan mereka mencakup rencana pemulangan bagi pengungsi Muslim Rohingya, yang banyak di antaranya melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras brutal militer pada 2017 di negara bagian Rakhine barat.

Malaysia yang mayoritas Muslim secara luas mengecam tindakan keras tersebut pada saat itu. Namun, sentimen publik telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya pelecehan dan pengawasan terhadap warga Rohingya di Malaysia di tengah lonjakan ujaran kebencian dan misinformasi daring.

Anwar telah menyatakan bahwa ia akan mendorong Myanmar untuk menerima pengungsi Rohingya. Malaysia menampung sekitar 193.000 pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar per Februari, sekitar 65% di antaranya adalah Rohingya, menurut data PBB.

Myanmar yang mayoritas Buddha tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis resminya dan menolak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar dari mereka.

ASEAN DIDESAK AGAR TIDAK MELEGITIMASI PEMIMPIN MYANMAR

Para aktivis pro-demokrasi dan kelompok perlawanan Myanmar telah berulang kali mendesak ASEAN agar tidak memberikan legitimasi politik kepada kepresidenan Min Aung Hlaing.

"Legitimasinya adalah mimpi buruk bagi seluruh bangsa, bagi orang-orang yang telah ... mengorbankan rumah mereka," kata Swam Saung, anggota Myanmar Affairs Alliance, dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, ibu kota negara itu.

Ia juga menyatakan kekhawatiran terhadap mereka yang dipulangkan, dengan mengatakan bahwa mereka dapat menghadapi wajib militer paksa dalam konflik militer melawan kelompok-kelompok bersenjata etnis.

Malaysia secara tradisional menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam keterlibatannya mengenai Myanmar di dalam ASEAN, kata sebuah kelompok payung yang menaungi kelompok-kelompok bersenjata etnis Myanmar dan badan-badan demokratis.

"Menjamu Min Aung Hlaing pada tingkat kepala negara secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan ini,"

tambah Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union dalam sebuah pernyataan.

(Laporan oleh Rozanna Latiff dan staf Reuters; Laporan tambahan oleh Hasnoor Hussain dan Ahmad Luqman Ismail; Penyuntingan oleh Kate Mayberry, Raju Gopalakrishnan dan Clarence Fernandez)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.