Mau Nyaleg SK di Usia 18, Terganjal Petahana yang Pegang Tanda Tangan Clearance
Pemilu barangay dan SK 2026 di Filipina kelihatan terbuka buat siapa saja. Tapi formulir, biaya, dan daftar bantuan tetap di tangan lawan yang kamu tantang.
Barangay (unit pemerintahan terkecil di Filipina) seharusnya jadi pintu termudah masuk dunia politik. Umurmu 18 tahun, kamu pernah bikin acara bersih-bersih lingkungan, grup chat relawanmu penuh, dan untuk ikut pemilihan Sangguniang Kabataan (dewan pemuda, disingkat SK) kamu cuma butuh surat pencalonan dan catatan bersih. Di atas kertas, anak tangga pertama kelihatan gampang diraih. Praktiknya, tangga itu dikunci rapat dari atas.
Ada jebakan yang baru disadari banyak calon pemula setelah terlambat: petahana yang kamu tantang sering kali justru pegang kendali atas dokumen yang kamu butuhkan untuk mencalonkan diri. Clearance barangay, surat keterangan domisili, izin usaha kalau kamu punya sampingan, semuanya keluar dari kantor kapten barangay yang sama, orang yang sekutu-sekutunya mungkin ikut maju juga. Biaya yang mestinya nyaris nol berubah jadi titik cekik begitu orang yang mengurusnya lebih suka kamu kalah.
Bukti yang gak bisa kamu bantah
Berdasarkan Local Government Code, barangay boleh menarik biaya untuk clearance dan surat keterangan, dan jumlahnya beda-beda di tiap barangay karena dewan masing-masing menetapkan tarifnya sendiri. Fleksibilitas inilah celahnya. Gak ada yang perlu bilang "tidak" ke penantang muda. Mereka cukup kehilangan berkasmu, bilang ada syarat yang kurang, atau menyuruhmu balik hari Jumat, lalu hari Jumatnya terus bergeser.
Lembaga pemantau pemilu dan kelompok masyarakat sipil sudah bertahun-tahun menyoroti pola ini: ongkos mencalonkan diri di tingkat lokal bukan biaya pendaftarannya, tapi proses penjagaan gerbang yang lambat dan serba kebijakan di sekitarnya. Calon tanpa koneksi menanggung setiap penundaan. Calon yang bagian dari mesin keluarga tinggal lenggang masuk.
Ayuda, kampanye yang gak pernah dilaporkan
Lalu ada soal bantuan. Kapten barangay ikut membagikan ayuda (bantuan sosial), paket sembako, bantuan medis, uang tunai yang mampir saat musim topan dan, kebetulan sekali, saat musim kampanye. Siapa yang pegang daftarnya, dia pegang bentuk patronase diam-diam yang gak mungkin ditandingi calon muda dengan anggaran pas-pasan.
Kamu bisa ketuk setiap pintu sambil bawa program kerja yang kamu cetak di warnet. Si petahana datang bawa sekarung beras dan nama yang sudah diingat orang sebagai "yang bisa diandalkan". Itu bukan adu gagasan. Itu jurang sumber daya yang dibungkus jadi pelayanan.
COMELEC membatasi belanja kampanye dan melarang politik uang, dan aturan itu penting. Tapi hukum kesulitan menjangkau hal-hal yang terjadi di antara masa pemilu: siapa yang kebagian sembako, siapa yang menandatangani clearance, sepupu siapa yang mengelola asosiasi yang menjamin status domisilimu. SK dirancang untuk menarik anak muda masuk ke pemerintahan sejak dini. Sialnya, SK paling mulus buat anak muda yang memang sudah ada di dalam keluarga penguasa barangay.
Jadi ajakan buat nyaleg di usia muda itu nyata, hambatannya juga nyata, dan keduanya duduk di kantor yang sama. Kalau pemilu 2026 mau benar-benar berarti buat calon pemula, solusinya bukan tambah slogan soal partisipasi anak muda. Solusinya adalah mencabut penerbitan clearance dan pembagian ayuda dari tangan orang yang namanya ada di surat suara, mengumumkan daftar tarif secara terbuka, dan mengatur jadwal formulir supaya satu hari Jumat yang lambat gak bisa diam-diam mengubur satu kampanye sebelum dimulai.