Menteri Pertanian Jepang Mundur karena Pernyataan Dana Jalan, Pertama di Kabinet Takaichi
Kazuo Yana mengundurkan diri setelah mengatakan ia memangkas dana jalan bagi kota yang tidak mendukungnya, dengan 78% responden jajak pendapat menilai penjelasannya tidak dapat diterima.
TOKYO, 14 Oktober (Reuters) - Menteri pertanian Jepang Kazuo Yana mengundurkan diri pada Rabu setelah menuai kecaman atas pernyataannya mengenai pemangkasan dana jalan bagi pemerintah kota yang tidak mendukungnya, menjadi menteri pertama di pemerintahan Sanae Takaichi yang mengundurkan diri.
Takaichi menunjuk Yana dalam perombakan kabinet bulan lalu, tetapi secara terbuka menegurnya di parlemen atas pernyataan mengenai dana jalan tersebut, yang pertama kali dilaporkan media lokal awal bulan ini.
Yana mengajukan pengunduran dirinya untuk menghindari timbulnya masalah lebih lanjut bagi pembahasan di parlemen dan mengalihkan perhatian dari pengawasan kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan, kata perdana menteri.
"Saya yang melakukan penunjukan. Tanggung jawab atas penunjukannya (ke posisi itu) ada pada saya, perdana menteri," kata Takaichi kepada wartawan.
Pengganti Yana akan diumumkan pada Kamis, ujarnya.
PENGUNDURAN DIRI TERJADI DI MASA SULIT BAGI PM TAKAICHI
Pengunduran diri itu terjadi selama sesi parlemen luar biasa di mana Takaichi menghadapi tantangan berisiko tinggi untuk memperoleh persetujuan bagi sejumlah tujuan kebijakan utama, termasuk pemotongan pajak penjualan sementara atas makanan dan minuman.
Partai-partai oposisi di majelis tinggi parlemen, tempat koalisi pemerintah tidak memiliki mayoritas, tengah menyiapkan mosi kecaman terhadap Yana, sementara sebagian mengancam akan memblokir perdebatan mengenai undang-undang pajak penjualan sampai ia mengundurkan diri, menurut laporan media lokal.
Yana membenarkan keaslian sebuah klip audio, yang diperoleh beberapa media lokal, di mana ia mengatakan salah satu alasan pemangkasan anggaran di dua pemerintah kota di daerah pemilihannya adalah dukungan mereka terhadap kandidat saingan dalam pemilu parlemen yang digelar pada Februari. Ia sejak itu membantah memiliki kuasa untuk memengaruhi keputusan anggaran semacam itu.
Komentarnya dengan cepat menuai kritik luas sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Jajak pendapat oleh penyiar publik NHK pekan ini menunjukkan 78% responden menilai penjelasan Yana tidak dapat diterima. Dukungan terhadap kabinet Takaichi turun 2 poin persentase dari jajak pendapat bulan lalu, tetapi tetap tinggi di 51%, menurut survei yang sama.
Dicecar di parlemen, Yana juga mengakui bahwa kampanyenya menyediakan transportasi gratis bagi para pendukung untuk menghadiri rapat umum pemilunya, langkah yang dikritik sejumlah anggota parlemen sebagai potensi pelanggaran undang-undang pemilu.
(Laporan oleh Satoshi Sugiyama, Hina Suzuki, Kiyoshi Takenaka; Penyuntingan oleh Chang-Ran Kim dan Gareth Jones)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
