Nepal Berencana Memecah Otoritas Penerbangannya Setelah 21 Kecelakaan Sejak 2000
Pemerintah berencana memisahkan pengawasan keselamatan dari pengelolaan bandara untuk mengakhiri konflik kepentingan dan mencabut larangan Uni Eropa terhadap maskapai bersertifikat Nepal.
KATHMANDU, 6 Oktober (Reuters) - Nepal berencana memecah Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) menjadi dua lembaga terpisah untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, kata seorang menteri pada hari Selasa, di negara dengan sejarah panjang kecelakaan.
Berdasarkan struktur baru, satu entitas akan mengawasi keselamatan dan regulasi penerbangan, sementara yang lain akan mengelola bandara, infrastruktur, dan layanan penerbangan.
"Memisahkan fungsi-fungsi ini akan mengatasi konflik kepentingan yang melekat dalam struktur saat ini dan memperkuat kredibilitas serta efektivitas pengawasan keselamatan," kata Menteri Kebudayaan, Pariwisata, dan Penerbangan Sipil Khadak Raj Paudel kepada Reuters melalui pesan teks.
Perombakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan keselamatan di langit Nepal, di mana setidaknya 380 orang tewas dalam 21 kecelakaan (pesawat bersayap tetap dan helikopter) sejak 2000. Uni Eropa, dengan alasan kekhawatiran keselamatan, telah melarang maskapai bersertifikat Nepal terbang ke Eropa.
Pekan lalu Paudel menyerahkan dua rancangan undang-undang kepada parlemen, yang berdasarkan rancangan tersebut CAAN akan melepaskan perannya sebagai penyedia layanan kepada Nepal Air Service Authority (NASA), yang akan dibentuk setelah undang-undang disahkan.
Para analis mengatakan pemerintah memiliki mayoritas yang diperlukan untuk mengesahkan undang-undang baru tersebut, tetapi bisa memakan waktu beberapa bulan sebelum pengaturan baru itu berlaku.
Paudel mengatakan Nepal juga mengambil langkah-langkah lain untuk meningkatkan keselamatan, termasuk meningkatkan pelatihan industri.
"Keselamatan penerbangan membutuhkan perbaikan berkelanjutan, bukan perubahan struktural satu kali," katanya.
Nepal telah menyerahkan Rencana Tindakan Korektif (Corrective Action Plan), yang saat ini sedang ditinjau oleh Uni Eropa, kata menteri tersebut.
(Laporan oleh Gopal Sharma; Penyuntingan oleh Kate Mayberry)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
