Nikah di Vila Bali, Diteken Warga Australia, Diakui Nol di Indonesia

Penerbangan dua jam dari Jakarta ke Denpasar sekarang bisa membeli sesuatu yang tak akan diberikan pegawai negeri mana pun di Indonesia: hari pernikahan, meski sertifikat di ujungnya tak punya kekuatan hukum sejengkal pun di tanah air.

Pasangan queer dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung memesan vila di Ubud dan Seminyak, mendatangkan selebran Australia dengan visa turis, lalu mengucap janji di depan teman-teman yang pura-pura sedang liburan. Upacaranya terlihat persis seperti destination wedding lain yang lewat di feed. Status hukumnya nol.

Kenapa Bali, kenapa orang Australia

Australia melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2017, dan sekarang ada ekonomi kecil para selebran yang terbang ke Bali untuk memimpin upacara yang tak berlaku di luar buku catatan si selebran sendiri. Pasangan membayar dalam dolar Australia. Berkasnya ikut pulang bersama selebran. Negara tidak pernah melihatnya.

Justru keterlepasan itulah intinya. Bali satu-satunya provinsi di Indonesia di mana dua perempuan yang check-in ke vila bareng, menggelar upacara tertutup di balik tembok taman, tak akan memicu laporan Siskamling atau video penangkapan yang viral. Pulau ini hidup dari uang turis, dan uang turis punya cara sendiri untuk melunakkan pertanyaan yang biasanya diajukan resepsionis hotel.

Pasangan yang diwawancarai kelompok advokasi menyebut logika yang sama: pernikahan yang bisa dihadiri keluarga tanpa ada yang menelepon polisi, foto yang bisa diunggah dengan kolom komentar dimatikan, cincin yang bisa dipakai di Jakarta asal bilang itu peninggalan nenek.

Lantai hukum terus turun

KUHP baru, disahkan pada 2022 dan mulai berlaku tahun ini, mempidanakan hubungan seks di luar pernikahan. Karena pernikahan sesama jenis tidak ada dalam hukum Indonesia, setiap hubungan queer di negeri ini otomatis jadi tindak pidana di atas kertas. Penegakannya tidak merata, tapi ancamannya kini hitam di atas putih.

Peraturan daerah di provinsi konservatif melangkah lebih jauh, memperlakukan segala bentuk queerness yang terlihat sebagai gangguan ketertiban umum. Penggerebekan acara privat sudah didokumentasikan organisasi HAM bertahun-tahun. Catatan sipil, KUA, tak satu pun mau memproses pernikahan sesama jenis, dan tak ada yang berharap mereka mau.

Jadi upacaranya pindah. Bali yang menyerap. Pasangan itu terbang pulang Senin pagi dan kembali menyebut satu sama lain teman sekamar di surat kontrakan.

Yang tidak bisa dilakukan sertifikat itu

Dokumen bertanda tangan orang Australia itu tidak membuka akses kunjungan rumah sakit. Tidak melindungi pasangan yang ditinggalkan dari mertua yang mengklaim apartemen. Tidak menaruh satu nama di BPJS pasangannya. Kalau satu meninggal, yang lain tidak punya kedudukan di pengadilan waris. Warisan otomatis jatuh ke keluarga sedarah, yang dalam banyak kasus bahkan tidak pernah tahu hubungan itu ada.

Sebagian pasangan menggabungkan upacara Bali dengan perjanjian kohabitasi bermeterai, surat kuasa yang tahan lama, dan surat wasiat yang dibuat di Singapura, menyusun perisai kertas sepotong demi sepotong. Pengacara di Jakarta yang diam-diam mengurus hal ini menagih per jam dan tidak pasang iklan.

Industri pernikahan yang dibangun di sekitar pintu tertutup

Pengelola vila Bali tahu pemesanan itu untuk apa. Florisnya tahu. Portofolio fotografernya punya folder privat. Tak ada yang ilegal, karena tak ada yang diakui.

Pasangan pulang membawa cincin, video, dan satu map dokumen yang tak berarti apa-apa bagi instansi Indonesia mana pun. Ongkos terbangnya lebih mahal dari kebanyakan pesta pernikahan di Jawa. Sertifikatnya teronggok di laci. Surat kontrakannya masih tertulis: teman sekamar.