Oposisi India Berpawai ke Mahkamah Agung soal 130 Juta Pemilih Dihapus
Ribuan orang berpawai di Delhi mengajukan petisi untuk audit dan penangguhan nasional atas perubahan daftar pemilih yang dinilai menguntungkan BJP milik Modi, dengan sidang pengadilan diperkirakan berlangsung Selasa.
NEW DELHI, 12 Oktober (Reuters) - Ribuan demonstran oposisi berpawai menuju Mahkamah Agung India pada Senin dan mengajukan petisi menentang revisi daftar pemilih yang telah memicu kerusuhan selama berhari-hari di ibu kota India dan menantang Perdana Menteri Narendra Modi.
Partai-partai oposisi dan pendukung gerakan pemuda "kecoak" telah berunjuk rasa hampir setiap hari bulan ini untuk menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum Kepala Gyanesh Kumar atas revisi yang menurut para pengkritik menguntungkan Bharatiya Janata Party (BJP) milik Modi.
Perubahan tersebut, yang dimulai tahun lalu, menyebabkan lebih dari 130 juta nama, lebih banyak daripada populasi Jepang, dicoret dari daftar pemilih, termasuk 28 juta yang telah meninggal, 63 juta yang pindah tempat tinggal, dan 30 juta yang tidak dapat dilacak.
Pawai pada Senin melewati sekitar 7 km (4 mil) jalanan di pusat Delhi sebelum mencapai Mahkamah Agung, dengan para pengunjuk rasa melambaikan bendera partai dan meneriakkan slogan yang menuntut Kumar mundur.
Pawai berlangsung damai di tengah pengamanan ketat, setelah penindakan menggagalkan rencana 'Cockroach Janta Party' untuk memobilisasi massa yang lebih besar pada akhir pekan, ketika polisi menahan ribuan pengunjuk rasa, termasuk para pemimpin CJP, dan menutup pusat kota Delhi.
SIDANG PENGADILAN DIPERKIRAKAN SELASA
Petisi kelompok oposisi tersebut diperkirakan akan disidangkan oleh Mahkamah Agung pada Selasa.
Petisi itu, yang penanda tangannya mencakup pemimpin oposisi Rahul Gandhi, menuntut audit atas penghapusan pemilih, perlindungan terhadap penghapusan tanpa pemberitahuan, kesempatan untuk didengar, dan penangguhan sementara revisi secara nasional.
Komisi Pemilihan Umum membantah memihak partai mana pun dan menyatakan bahwa pemilih yang dihapus secara keliru dapat mendaftar kembali, sementara BJP menuduh para rival berusaha merongrong demokrasi dengan mempertanyakan secara keliru proses pemilihan yang sah.
Para peserta pawai pada Senin mencakup anggota partai oposisi dan kelompok mahasiswa sayap kiri. "Nilai-nilai fundamental negara ini sedang diserang, lembaga-lembaga kehilangan independensinya ... Saya di sini untuk memprotes serangan ini," kata Anirudh Siyag, seorang mahasiswa doktoral.
Otoritas menutup enam stasiun metro selama 11 jam dan membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
LOKASI UNJUK RASA RESMI DIPINDAHKAN
BJP menyatakan unjuk rasa tersebut merupakan upaya partai oposisi utama Kongres untuk merebut kekuasaan.
"Dengan mendiskreditkan lembaga-lembaga konstitusional, menyebarkan kekacauan dan kerusuhan di jalanan, serta menyerang orang atas nama politik, yang diinginkannya hanyalah kembali berkuasa," kata Menteri Pertanian Shivraj Singh Chouhan kepada wartawan.
Kepolisian Delhi mengumumkan bahwa Jantar Mantar di kawasan bisnis pusat tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi unjuk rasa resmi dan menyatakan tiga tempat baru telah ditentukan.
Para pendukung CJP telah menggelar aksi duduk selama berminggu-minggu awal tahun ini di Jantar Mantar, sebuah observatorium bersejarah dan lokasi unjuk rasa yang terkenal selama beberapa dekade, untuk memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur atas kebocoran soal ujian.
Secara terpisah, para pemimpin CJP bertemu dengan Kepolisian Delhi untuk menuntut tanggal pelaksanaan unjuk rasa damai, dengan ancaman menyerukan unjuk rasa baru jika tanggal tidak diberikan dalam waktu 24 jam.
Gerakan pemuda tersebut, yang telah memobilisasi unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir terkait berbagai isu mulai dari infrastruktur sekolah pemerintah hingga lapangan kerja, merupakan salah satu tantangan politik terbesar bagi Modi dan BJP-nya dalam 12 tahun masa kekuasaannya.
Unjuk rasa itu meletus setelah surat kabar Indian Express melaporkan bulan lalu bahwa dua deputi Kumar menyampaikan sejumlah kekhawatiran secara internal mengenai revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital.
Partai-partai oposisi menuding pemilih Muslim dan minoritas lainnya, yang kecil kemungkinannya mendukung partai berkuasa nasionalis Hindu, terdampak secara tidak proporsional oleh penghapusan tersebut, tuduhan yang ditolak baik oleh panel pemilu maupun BJP.
(Laporan oleh Sakshi Dayal, Saurabh Sharma, Sarita Chaganti Singh dan Arpan Chaturvedi; Penulisan oleh Sakshi Dayal dan YP Rajesh; Penyuntingan oleh Saad Sayeed)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
