Orang Super Kaya China Lepas Saham dan Ganti Paspor Jelang Tenggat Pajak Trust Luar Negeri
Beijing menetapkan tenggat 22 Oktober untuk mendeklarasikan pendapatan trust luar negeri dengan pajak 20%, memicu perburuan dana tunai di kalangan orang kaya China seiring petugas pajak mengejar kewajiban yang nilainya bisa mencapai miliaran yuan.
(Koreksi untuk memperbaiki format)
16 Oktober (Reuters) - Sejumlah orang terkaya di China sedang menutup trust luar negeri mereka, menjual saham, dan bahkan mengganti kewarganegaraan seiring mendekatnya tenggat waktu untuk mendeklarasikan pendapatan yang dibukukan di luar negeri, kata para penasihat kekayaan, pengacara, dan pihak lain yang mengetahui masalah tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan yang lebih ketat terhadap arus keluar modal dan penegakan aturan di tengah tekanan fiskal yang kian meningkat saat perekonomian terbesar kedua di dunia itu berjuang menghadapi lemahnya permintaan domestik yang terus berlanjut serta ketimpangan ekonomi yang lebih luas.
Pada saat yang sama, pejabat pajak juga telah meningkatkan upaya untuk mengumpulkan informasi tentang individu kaya di yurisdiksi mereka dan membentuk tim khusus untuk menagih pajak yang terutang atas pendapatan luar negeri, kata mereka.
Para pendiri perusahaan China yang tercatat di bursa Hong Kong dan AS akan paling terpukul oleh langkah pajak terbaru ini, karena banyak dari mereka menjual saham melalui trust pada puncak valuasi antara 2014 dan 2020, kata Oscar Liu, CEO penasihat kekayaan JLT Legacy Group.
"Kami memperkirakan bahwa pajak yang harus dibayar dalam satu kasus bisa berkisar dari beberapa juta yuan hingga ratusan juta, atau bahkan miliaran," kata Liu, yang perusahaannya memiliki kantor di Hong Kong dan Singapura.
Pada akhir Juli, Beijing menetapkan tenggat waktu 22 Oktober untuk deklarasi pendapatan trust luar negeri, dengan pajak sebesar 20% yang akan dikenakan atas keuntungan tersebut, memicu perburuan di kalangan individu kaya China untuk menghitung kewajiban mereka.
Boston Consulting Group memperkirakan kekayaan luar negeri China sekitar $1,7 triliun, dan trust luar negeri telah semakin populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai alat bagi pemegang saham utama perusahaan China yang tercatat di luar negeri untuk menyimpan kekayaan di luar negara.
State Taxation Administration China telah memerintahkan para pegawai untuk mengejar pihak-pihak yang berkewajiban membayar pajak trust luar negeri, bekerja berdasarkan daftar yang disusun dari peringkat kekayaan Hurun, dokumen perusahaan, dan informasi publik lainnya, kata tiga orang.
Orang-orang tersebut, yang memiliki pengetahuan tentang masalah ini, meminta identitasnya dirahasiakan karena langkah-langkah itu bersifat rahasia.
Petugas pajak di beberapa provinsi dan kota dengan banyak pengusaha kaya telah membentuk satuan tugas khusus yang didedikasikan untuk mengumpulkan informasi tentang trust luar negeri, tambah Liu.
State Council China, atau kabinet, menolak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. State Taxation Administration dan kementerian keuangan tidak menanggapi permintaan komentar.
MENCARI UANG TUNAI
Langkah pajak trust yang tak terduga ini telah memicu perburuan uang tunai dalam sejumlah kasus.
Seorang pengacara kantor keluarga mengatakan klien tidak dapat mengimbangi kerugian harga saham terhadap tagihan pajak, sementara para pengembang properti yang menerima dividen besar pada tahun-tahun sebelumnya kini terlalu lemah secara finansial untuk membayar kewajiban mereka, seiring lesunya sektor real estat.
Kantor keluarga seorang miliarder teknologi mengatakan kini menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghitung pajak daripada melakukan perdagangan dan sedang menjual sekitar setengah dari portofolio ekuitasnya.
"Ini seperti ditarik karpetnya dari bawah kaki seseorang," kata seseorang yang bekerja di sana, merujuk pada tuntutan untuk membayar tunai dalam waktu tiga bulan.
Bank-bank kini memberikan pinjaman kepada klien pribadi untuk menutupi tagihan pajak, dengan pinjaman yang dijamin oleh saham di perusahaan milik klien sendiri, kata seorang bankir swasta dari sebuah bank internasional besar yang menangani individu bernilai kekayaan tinggi dan kantor keluarga.
Rezim pajak trust luar negeri China juga telah memaksa sebagian orang kayanya untuk merestrukturisasi bisnis dan kepemilikan kekayaan keluarga. Beberapa bahkan telah menutup trust yang baru dibentuk sebelum mendanainya, kata seorang pengacara trust di Hong Kong.
Seorang warga daratan China yang memiliki kewarganegaraan Hong Kong, yang kini bekerja sebagai agen asuransi di pusat keuangan Asia tersebut, mengatakan ia melepas status kependudukan daratannya untuk menjaga kekayaan suaminya di luar jangkauan Beijing, meskipun suaminya bukan penduduk wajib pajak daratan.
Liu dari JLT mengatakan hanya sedikit pemegang trust luar negeri yang akan terburu-buru melakukan investasi baru, karena mereka sedang menghitung kewajiban pajaknya.
KURANGNYA KEJELASAN
Bahkan orang-orang kaya China yang telah mulai mencari opsi untuk membayar pajak pun kebingungan dengan sejumlah aspek aturan baru yang tidak jelas, mulai dari target cakupan dan penerapan retroaktif hingga mekanisme pembayaran.
"Jaringnya sangat luas," kata Wei Kang, seorang mitra di firma hukum Charles Russell Speechlys yang menasihati individu dan keluarga bernilai kekayaan tinggi mengenai struktur trust dan warisan yang kompleks, pajak, serta kepatuhan.
Aturan pajak baru bulan Juli mengaitkan kewajiban dengan apakah "kepentingan ekonomi utama" seorang wajib pajak berada di China, sebuah konsep yang terbuka untuk interpretasi yang mungkin tidak mudah ditentukan oleh keberadaan fisik atau kewarganegaraan, tambah Kang.
Juga tidak jelas apakah pajak berlaku sejak trust didirikan, atau untuk periode terbatas, katanya.
Aturan baru tersebut juga mengharuskan mereka yang memiliki pendapatan trust luar negeri untuk menyerahkan perhitungan pajak terutang mereka sendiri sebelum tenggat waktu 22 Oktober, dan membayar setelah pihak berwenang mengonfirmasi angka tersebut, kata Liu dari JLT Legacy Group.
Namun dalam praktiknya, penegakannya bervariasi antarkota dengan ruang dalam beberapa kasus untuk negosiasi pembayaran, kata tujuh orang. Tidak ada pula batas yang jelas mengenai seberapa jauh ke belakang kewajiban pajak atas dividen atau penjualan saham berlaku, kata tiga orang.
"Setan ada dalam detail," kata Kang. "Banyak detail yang kurang."
(Laporan oleh staf Reuters; Penyuntingan oleh Sumeet Chatterjee dan Clarence Fernandez)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.