Pabrik Garmen Bangladesh Kembali Tutup saat Pekerja Tuntut Upah Digandakan

DHAKA, 2 November (Reuters) - Pabrik-pabrik garmen Bangladesh sempat kembali beroperasi pada Senin setelah penutupan meluas sehari sebelumnya, tetapi bentrokan baru antara pekerja dan polisi memaksa ratusan pabrik menangguhkan produksi lagi.

Kerusuhan itu menimbulkan kekhawatiran atas keterlambatan pengiriman dan kepercayaan pembeli terhadap Bangladesh, pemasok utama bagi merek-merek termasuk H&M, Zara, Walmart, dan Primark, pada titik kritis dalam siklus produksi untuk pesanan ekspor musim semi dan musim panas.

Pekerja yang menuntut upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka (243 dolar AS), naik dari 12.500 taka, memblokir jalan, merusak pabrik, dan bentrok dengan polisi di berbagai distrik manufaktur utama, mendorong 679 pabrik menghentikan produksi.

Bangladesh adalah pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China dan sektor garmen jadi menyumbang lebih dari 80% penerimaan ekspor negara Asia Selatan itu. Sektor ini mempekerjakan sekitar 4 juta pekerja dan menyumbang kurang lebih 10% dari output ekonomi.

Dalam upaya meredakan krisis, pemerintah pada Minggu membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang untuk meninjau tuntutan pekerja, yang mendapatkan momentum di tengah inflasi yang terus-menerus dan biaya hidup yang meningkat.

KEKERASAN BERLANJUT

Polisi mengatakan mereka menggunakan gas air mata untuk membubarkan pekerja garmen yang berusaha memblokir jalan di Dhaka setelah pengunjuk rasa melempar batu bata dan batu ke arah petugas. Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Ashulia dan Gazipur, dua pusat manufaktur di pinggiran ibu kota.

Polisi dan pejabat industri mengatakan pengunjuk rasa membakar sebuah kendaraan polisi dan merusak sejumlah pabrik.

Bentrokan itu menyusul aksi protes dan penutupan pabrik pada Minggu, dengan pekerja terus menuntut upah yang lebih tinggi dan penyelesaian keluhan ketenagakerjaan.

"Bangladesh memiliki salah satu upah garmen terendah di dunia," kata Babul Akhter, sekretaris jenderal Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation dan perwakilan pekerja di dewan pengupahan.

"Jika pemilik pabrik tidak dapat membayar pekerja dengan layak, mereka harus menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pembeli internasional. Mereka tidak dapat membangun bisnis di atas punggung pekerja yang dibayar rendah."

PABRIK DIRUSAK

Pemilik pabrik mengatakan industri ini menghadapi biaya yang lebih tinggi, ketidakpastian pasar energi terkait konflik di Timur Tengah, dan melambatnya permintaan di pasar ekspor utama.

Mahmud Hasan Khan, presiden Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, mengatakan sekitar 20 hingga 25 pabrik dirusak selama kerusuhan dan kantor sebuah pabrik barang kulit juga diserang.

"Jika ini berlanjut dan pabrik berulang kali dipaksa tutup, kami tidak akan punya pilihan selain menerapkan ketentuan 'tidak bekerja, tidak dibayar'," katanya.

Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed memperingatkan tindakan tegas: "Mereka yang bertindak melawan kepentingan pekerja dengan kedok protes buruh dan berusaha mengguncang stabilitas negara akan ditindak dengan tegas," katanya.

Selim Raihan, profesor ekonomi di University of Dhaka, mengatakan bahwa tuntutan pekerja dapat dipahami mengingat inflasi yang tinggi dan mengatakan bahwa kerusuhan lebih lanjut mungkin terjadi.

Namun, kenaikan upah yang substansial dapat meningkatkan biaya produksi, menekan margin keuntungan, dan melemahkan daya saing harga Bangladesh, katanya.

"Penyesuaian upah secara bertahap, peningkatan produktivitas, dan penetapan harga yang lebih adil dari pembeli internasional sangat penting untuk menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan industri," katanya.

(Laporan oleh Ruma Paul; Penyuntingan oleh Hugh Lawson dan Ros Russell)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.