> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://id.spillrphl.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Pakistan Bekukan Pemerintahan Provinsi Imran Khan, Perdalam Krisis Pemimpin yang Dipenjara - URL: https://id.spillrphl.com/pakistan-bekukan-pemerintahan-provinsi-imran-khan-perdalam-krisis-pemimpin-yang-dipenjara/ - Published: 2026-10-15T00:36:25.000Z - Updated: 2026-10-15T00:36:25.000Z - Description: Presiden Zardari menyatakan keadaan darurat di Khyber Pakhtunkhwa, mencabut kekuasaan PTI milik Khan saat keluarganya memperingatkan kesehatannya memburuk di penjara. - Author: Spillr Newsdesk - Tags: #wire, Politik LAHORE, Pakistan, 14 Oktober (Reuters) - Keadaan darurat yang dinyatakan di basis politik utama Imran Khan menjadi pukulan lain bagi mantan perdana menteri Pakistan yang dipenjara, yang kesehatannya memburuk menurut keluarganya. Presiden Asif Ali Zardari pada Minggu menyatakan keadaan darurat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut yang berbatasan dengan Afghanistan, yang telah mengalami lonjakan tajam serangan militan. Hal itu membekukan pemerintah daerah yang dipimpin partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) milik Khan, dengan menuduhnya gagal mengatasi militansi, dan menempatkan seorang penentang dari partai Zardari sebagai pengendali. Partai Khan mengatakan langkah tersebut, yang mencabut sumber daya dari anggaran provinsi, merupakan dalih untuk pengambilalihan politik atas kawasan itu dan untuk menghentikan para pendukung yang berpawai menuju Islamabad. Partai itu menggugat pemerintahan darurat tersebut di Pengadilan Tinggi Peshawar di ibu kota provinsi pada Rabu. "Sungguh konyol menyamakan hak asasi manusia dasar Imran Khan dengan isu rumit seperti terorisme," kata Zulfi Bukhari, seorang ajudan dekat. Menjelang keadaan darurat, ribuan pendukung Khan telah berunjuk rasa di provinsi itu dengan maksud berpawai ke Islamabad untuk menuntut pembebasannya dan perawatan medis. Tiga saudari Khan dan ratusan pendukung, termasuk para pemimpin partai, ditangkap menjelang pawai tersebut. "Anda dapat melihat dengan jelas bahwa keadaan akan menjadi lebih sulit bagi Imran Khan," kata Najam Sethi, seorang komentator politik. "Dalam situasi saat ini, PTI kalah di kedua sisi. Partai itu tidak mampu memperoleh konsesi apa pun bagi Khan sementara kehilangan kendali atas pemerintahannya di KP dan menyerahkan para pemimpin politiknya ke penjara." Situasi tersebut juga memperburuk tarik-menarik berkepanjangan antara Khan dan panglima militer Pakistan yang berkuasa Asim Munir, kata analis itu. MANTAN PEMAIN KRIKET Mantan bintang kriket berusia 74 tahun itu berkuasa dari 2018 hingga 2022 tetapi dijebloskan ke penjara pada 2023 atas tuduhan korupsi, dengan kunjungan dilarang selama berbulan-bulan. Ia membantah tuduhan tersebut. Keluarga dan partainya telah menuntut intervensi medis mendesak untuk kehilangan penglihatan pada satu mata, tekanan darah yang berfluktuasi, dan dampak psikologis dari pengurungan tunggal. Protes besar terakhir PTI dua tahun lalu berakhir dengan bentrokan mematikan, sementara penangkapan Khan pada 2023 memicu kerusuhan di seluruh negeri. Untuk menghindari pengulangan, pemerintah Perdana Menteri Shehbaz Sharif pekan lalu mengadakan pembicaraan dengan PTI yang tuntutannya mencakup bantuan medis swasta bagi Khan, kunjungan penjara, dan panggilan telepon dengan putra-putranya yang berbasis di London. Pemerintah, pada gilirannya, menuntut agar PTI secara terbuka mengecam militansi Islamis di provinsi itu, menghadiri pemakaman personel keamanan yang tewas dalam serangan militan, dan bergandengan tangan dengan perjuangan kontraterorisme pemerintah, menurut Menteri Dalam Negeri Junior Talal Chaudhry. "Kami telah memberi mereka hampir segala yang mereka minta" tetapi PTI menolak tuntutan pemerintah, katanya kepada Reuters. Telah terjadi lima keadaan darurat semacam itu di provinsi-provinsi Pakistan sejak 1975, tiga di antaranya di Khyber Pakhtunkhwa, dan masing-masing satu di Punjab dan provinsi Balochistan. Semuanya dibatalkan dalam hitungan bulan baik melalui pengadilan maupun intervensi politik. Kelompok-kelompok hak asasi dan para analis mempertanyakan pemerintahan darurat itu, memperingatkan terhadap segala tindakan keras. "Kami dengan tegas mendesak pemerintah federal dan PTI untuk melanjutkan dialog politik yang bermakna," kata Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, sebuah badan independen. ![Sebuah kendaraan yang rusak berada di halaman kantor pemerintah setelah dirusak oleh para demonstran, menyusul pemberlakuan keadaan darurat oleh Pakistan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan pembekuan pemerintah provinsi yang dipimpin partai mantan Per](https://storage.ghost.io/c/d8/5d/d85dd7bb-5561-4a06-a16d-aecc711278ca/content/images/2026/10/reuters_gal_1792024576893_0.jpg) Sebuah kendaraan yang rusak berada di halaman kantor pemerintah setelah dirusak oleh para demonstran, menyusul pemberlakuan keadaan darurat oleh Pakistan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan pembekuan pemerintah provinsi yang dipimpin partai mantan Perdana Menteri yang dipenjara Imran Khan, di Bara, Distrik Khyber, Pakistan, 14 Oktober 2026\. REUTERS REUTERS/Reuters ![Seorang pria mengendarai sepeda saat lalu lintas melintas di bawah sebuah jembatan, beberapa hari setelah Pakistan memberlakukan keadaan darurat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan membekukan pemerintah provinsi yang dipimpin partai mantan Perdana Men](https://storage.ghost.io/c/d8/5d/d85dd7bb-5561-4a06-a16d-aecc711278ca/content/images/2026/10/reuters_gal_1792024583219_1.jpg) Seorang pria mengendarai sepeda saat lalu lintas melintas di bawah sebuah jembatan, beberapa hari setelah Pakistan memberlakukan keadaan darurat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan membekukan pemerintah provinsi yang dipimpin partai mantan Perdana Menteri yang dipenjara Imran Khan, di Peshawar, Pakistan, 13 Oktober 2026\. REUTERS REUTERS/Reuters (Laporan oleh Asif Shahzad di Islamabad dan Mubasher Bukhari di Lahore; Penyuntingan oleh Praveen Menon dan Andrew Cawthorne) *Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.*