Pakistan Berlakukan Keadaan Darurat atas Pemerintahan Provinsi Imran Khan
Presiden Zardari menangguhkan pemerintahan yang dipimpin PTI di Khyber Pakhtunkhwa dan menunjuk gubernur baru, beberapa hari sebelum rencana pawai menuntut pembebasan mantan PM yang dipenjara.
ISLAMABAD, 11 Oktober (Reuters) - Presiden Pakistan menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan sebuah pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara pada hari Minggu, yang menurut pemerintah federal telah gagal menangani militansi Islamis di provinsi yang berbatasan dengan Afghanistan tersebut.
Keadaan darurat dan penunjukan gubernur baru di Khyber Pakhtunkhwa memperkeruh secara tajam kebuntuan antara partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) milik Khan dan pemerintah, dan terjadi seminggu setelah para pendukung PTI berkumpul di provinsi tersebut dengan niat berpawai menuju Islamabad untuk menuntut pembebasan Khan.
Protes berskala besar terakhir partai itu dua tahun lalu berakhir dengan bentrokan mematikan dengan pasukan keamanan, dan penangkapan Khan pada 2023 memicu kerusuhan di seluruh negeri yang mengancam kedudukan militer.
Ratusan aktivis dan tiga saudari perempuan Khan telah ditahan menjelang rencana pawai tersebut, dalam apa yang disebut PTI sebagai salah satu tindakan keras terberat dalam beberapa tahun terakhir.
Konstitusi Pakistan membolehkan pemerintah mengambil alih dari otoritas provinsi selama keadaan darurat, dan Menteri Hukum Azam Nazeer Tarar mengatakan seorang gubernur provinsi akan memegang kendali di Khyber Pakhtunkhwa, yang telah mengalami peningkatan jumlah serangan militan dalam beberapa bulan terakhir.
Tarar mengatakan dalam konferensi pers di Islamabad bahwa gubernur tersebut awalnya akan menjabat selama enam bulan, tetapi dapat bertahan selama diperlukan. Kementerian dalam negeri mengatakan pihaknya akan mengerahkan pasukan di provinsi tersebut.
Pemerintah federal dan militer menuduh PTI gagal menekan militan. Partai itu menolak tuduhan tersebut dan mengatakan Islamabad tidak menyediakan pendanaan serta perlengkapan yang dibutuhkannya.
Pembatasan telah diberlakukan terhadap pergerakan Sohail Afridi, yang sebelumnya memegang kendali provinsi tersebut, kata salah satu ajudan dekatnya kepada Reuters.
'KUDETA YANG DISAMARKAN SEBAGAI KEADAAN DARURAT'
Ajudan Khan dan juru bicara PTI Zulfikar Bukhari menyebut langkah pemerintah itu "lebih merupakan kudeta yang disamarkan sebagai keadaan darurat," sambil menambahkan bahwa langkah itu berisiko menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah dan ketidakstabilan serta dimaksudkan untuk menghentikan protes.
Pemerintah telah memperluas kewenangan militer dan PTI menuduh angkatan bersenjata mendominasi politik, yang dibantah oleh militer.
Maulana Fazlur Rehman, pemimpin partai politik JUI-F yang ditugaskan pemerintah untuk menengahi dengan PTI, juga mengecam langkah tersebut. "Pemberlakuan keadaan darurat adalah serangan terhadap demokrasi," katanya dalam konferensi pers di Islamabad.
RENCANA PROTES
Pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu pasukan keamanan di Islamabad dan menjejeri jalan-jalan dengan kontainer yang siap memblokir jalan, untuk menghalangi para pemrotes mencapai parlemen.
Kandidat-kandidat yang didukung partai Khan memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2024 tetapi hanya membentuk pemerintahan di Khyber Pakhtunkhwa. Para pendukung mantan bintang kriket berusia 74 tahun itu mengatakan militer telah mencurangi pemungutan suara untuk melawannya, yang dibantah oleh militer.
Kasus-kasus terhadap Khan berkisar dari kekhawatiran soal hadiah negara hingga menghasut kekerasan dan tuduhan pernikahan yang melanggar hukum. Semua putusan bersalah kecuali satu telah ditangguhkan atau dibatalkan, dengan banding yang masih berlangsung. Ia membantah melakukan kesalahan.
PEMERINTAH MENYEBUT MILITANSI
Presiden Asif Ali Zardari menyatakan keadaan darurat atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif setelah keputusan kabinet, kata kantor presiden.
Sharif mengatakan kepada kabinet bahwa pasukan keamanan dan warga telah menjadi sasaran serangan selama dua tahun. "Kita tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton yang diam."
Islamabad juga menuduh Afghanistan melindungi militan yang melancarkan serangan di dalam Pakistan, dan mengatakan PTI telah bersimpati kepada Taliban di Kabul serta afiliasi domestiknya. Keduanya membantah tuduhan tersebut.
(Laporan oleh Asif Shahzad dan Ariba Shahid di Islamabad; Laporan tambahan oleh Mubasher Bukhari di Lahore; Penyuntingan oleh Jamie Freed, Elaine Hardcastle, Alexandra Hudson)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
