Pakistan Kirim Pasukan ke Arab Saudi Tanpa Pemungutan Suara Parlemen
Angkatan bersenjata di bawah Field Marshal Asim Munir sepakat dengan cepat mengerahkan pasukan ke kerajaan itu berdasarkan pakta pertahanan baru, berbeda dari 2015 saat parlemen memilih menjauh dari Yaman.
ISLAMABAD, 8 Oktober (Reuters) - Sebelas tahun setelah parlemen Pakistan memilih untuk menjauhkan negara itu dari intervensi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada 2015, Islamabad telah sepakat untuk dengan cepat mengerahkan lebih banyak pasukan ke Arab Saudi tanpa pemungutan suara parlemen, menyoroti cengkeraman militer atas kebijakan luar negeri di bawah Field Marshal Asim Munir.
Pada Senin, pakta pertahanan yang ditandatangani Pakistan dengan Arab Saudi dan Turki pada Agustus diinvokasi untuk pertama kalinya, saat kerajaan itu menghadapi eskalasi serangan dari kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran.
Perubahan konstitusi tahun lalu telah menempatkan Munir sebagai panglima ketiga angkatan hingga 2030, dengan pangkat field marshal seumur hidup dan kekebalan dari penuntutan pidana.
Para analis mengatakan pengerahan itu menandakan kekuatan militer yang kian besar di dalam negeri, tempat partai mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjara tengah berpawai menuju Islamabad, menuduh militer mendominasi politik, tuduhan yang dibantah oleh militer.
"Ada masa di masa lalu ketika parlemen Pakistan akan memilih untuk tidak mengirim pasukan, dan militer akan mematuhi keputusan itu. Tapi ini era yang berbeda sekarang," kata Michael Kugelman, resident senior fellow untuk Asia Selatan di Atlantic Council.
Kementerian penerangan Pakistan mengatakan aliansi itu "telah melalui semua prosedur pemerintah yang diperlukan" tetapi tidak mengatakan apakah kabinet atau parlemen terlibat, menyebut rincian pengerahan itu sebagai "masalah kerahasiaan operasional".
Belum jelas apakah pasukan Pakistan akan ikut serta dalam operasi melawan Houthi, yang didukung Iran. Pakistan secara aktif terlibat dengan Teheran dalam perannya sebagai mediator dalam perang pimpinan AS terhadap Iran, tetapi jika Islamabad terlibat dalam pertempuran langsung melawan Houthi, hal itu dapat merusak hubungan.
Houthi menyatakan larangan terhadap pelayaran Arab Saudi pada Juli dan sejak itu telah menyerang kapal tanker dan fasilitas minyak. Pekan lalu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengatakan kelompok militan itu telah menghantam sebuah pembangkit listrik di Madinah yang memasok listrik ke Masjid Nabawi, klaim yang dibantah Houthi.
Setelah pertemuan darurat di Riyadh yang dihadiri Munir bersama mitranya dari Arab Saudi dan Turki, ketiga negara mengutuk upaya serangan ke Mekah dan Madinah dan mengatakan mereka akan "menyediakan kekuatan dan kemampuan militer yang disepakati serta memastikan pengerahan cepat mereka" sesuai dengan "perundang-undangan nasional" masing-masing negara.
Mereka tidak memberikan jumlah pasukan, misi, pengaturan komando, biaya, atau durasi.
Pada 2015, ketika Arab Saudi meminta pasukan, pesawat tempur, dan kapal Pakistan untuk kampanye Yamannya, pemerintah Pakistan saat itu mengajukan permintaan tersebut ke parlemen, yang secara bulat memutuskan untuk tetap netral sambil berjanji membela wilayah dan situs suci kerajaan itu.
SIKLUS YANG SALING MEMPERKUAT
Para analis mengatakan perbedaan dari 2015 bersifat politis, bukan hukum: konstitusi negara itu memberikan pemerintah federal kendali dan komando atas angkatan bersenjata saat itu, sebagaimana halnya sekarang.
Namun bahkan ketika pemerintahan demokratis berkuasa di Pakistan, militer telah mengendalikan bidang-bidang seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Munir secara luas diakui lebih berkuasa di dalam negeri dibandingkan pendahulunya mana pun.
Pakistan Muslim League-Nawaz yang berkuasa dan sekutunya, Pakistan Peoples Party, tidak menanggapi permintaan komentar.
Zulfi Bukhari, juru bicara partai Pakistan Tehreek-e-Insaf milik Imran Khan, tidak mengatakan apakah partai itu mendukung pengerahan tersebut, tetapi mengatakan isu itu harus diperdebatkan dan diputuskan dengan "kecerdasan politik".
Mecca Joint Defence Agreement, yang teksnya belum dirilis, dibangun di atas pakta Saudi-Pakistan 2025 yang berdasarkan pakta itu Pakistan telah mengirim sekitar 8.000 pasukan ke kerajaan itu per Mei, lapor Reuters.
Pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif meloloskan perubahan konstitusi itu, dan juru bicaranya Mosharraf Zaidi memuji "kepercayaan dan simbiosis antara field marshal dan perdana menteri" atas capaian diplomatik.
Andreas Krieg, seorang associate professor di King's College London, mengatakan apa yang ia sebut "siklus yang saling memperkuat" telah terbentuk: mitra asing memperlakukan angkatan bersenjata Pakistan sebagai sesuatu yang tak tergantikan, yang memperkuat klaimnya di dalam negeri.
Para mitra "tidak menciptakan ketimpangan sipil-militer Pakistan, tetapi mereka bisa memberinya imbalan," katanya. Namun, ia menambahkan, sebuah sistem dengan penyeimbang yang lemah "baik dalam membuat komitmen dan lebih buruk dalam mengoreksinya begitu biaya muncul".
(Laporan oleh Ariba Shahid di Islamabad; Penyuntingan oleh Rick Noack dan Raju Gopalakrishnan)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
