Partai Komunis China Janjikan Pemberantasan Korupsi Lebih Keras dan Tuntut Loyalitas kepada Xi

BEIJING, 1 November (Reuters) - Partai Komunis yang berkuasa di China menempatkan tuntutan loyalitas sebagai hal utama dalam sebuah resolusi resmi mengenai pengetatan disiplin internal, dan berjanji terus menjalankan kampanye antikorupsi bertekanan tinggi untuk membersihkan partai dari "ketidakmurnian dan virus".

Resolusi tersebut, yang diadopsi selama pertemuan penting pimpinan partai pekan ini dan ditinjau dalam komunike yang lebih singkat pada Kamis, menekankan perlunya mengintensifkan upaya menanamkan loyalitas kepada partai di dalam barisannya, menyaring dan mempromosikan pejabat berdasarkan "semangat partai" mereka yang dinilai melalui pekerjaan sehari-hari, perilaku pribadi dan pernyataan, hubungan sosial serta nilai-nilai keluarga mereka, dan meneruskan "revolusi diri"-nya.

"Barisan partai secara keseluruhan sehat, tetapi masalah ketidakmurnian ideologis, ketidakmurnian organisasi, dan gaya kerja yang tidak murni belum terselesaikan secara fundamental," menurut resolusi yang dirilis oleh kantor berita milik negara Xinhua pada Minggu.

Dokumen terperinci tersebut memberikan kerangka kerja terbaru bagi kampanye disiplin dan antikorupsi partai yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, yang telah menjerat jutaan orang di dalam birokrasi luas negara itu.

Hal ini muncul sekitar satu tahun sebelum penataan ulang kepemimpinan ketika pemimpinnya, Presiden Xi Jinping, diperkirakan mengamankan masa jabatan lima tahun lagi.

Pimpinan partai menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan sepanjang karier terhadap para kader, termasuk pemeriksaan yang lebih ketat atas pengungkapan pribadi pejabat dan penyelidikan apabila aset atau pengeluaran keluarga tampak tidak sesuai dengan pendapatan yang sah.

Hal ini juga menyerukan pengawasan rutin atas aktivitas bisnis anggota keluarga pejabat.

Kampanye antikorupsi akan menyasar korupsi yang tersembunyi dan difasilitasi teknologi, termasuk kepemilikan saham melalui perantara, serta penggunaan mata uang kripto, blockchain, dan dana lintas batas untuk memfasilitasi korupsi, menurut dokumen tersebut.

Meskipun partai menyoroti kepemimpinan kolektif dan menyatakan bahwa organisasi partai tidak boleh mewajibkan bawahan di berbagai tingkatan untuk menjunjung "otoritas pribadi" dari mereka yang pada akhirnya memegang kendali, ketentuan itu tampak ditujukan untuk membatasi pemerintahan yang dipersonalisasi di badan-badan partai dan pemerintah tingkat bawah, bukan untuk membatasi otoritas yang sudah terkonsolidasi di dalam kepemimpinan pusat.

Dokumen tersebut menyerukan anggota partai untuk secara tegas menjaga status Xi sebagai "inti" partai dan untuk tetap sepenuhnya selaras dengan pimpinan puncak "dalam pemikiran, politik, dan tindakan".

"Hanya dengan memajukan pemerintahan diri partai secara penuh dan ketat dengan ketekunan yang tak tergoyahkan, dan terus-menerus menyingkirkan virus yang menggerogoti tubuh partai yang sehat, partai dapat dipastikan tidak akan pernah kehilangan sifat, keyakinan, dan karakternya, dan negara merah dapat diwariskan dari generasi ke generasi," kata Xi dalam sebuah pidato yang menjelaskan resolusi tersebut.

(Laporan oleh Beijing Newsroom; Penyuntingan oleh William Mallard dan Alex Richardson)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.