Pasangan Lesbian KL Terbang ke Bangkok buat Nikah, Kontrak Kos Tetap Cuma Satu Nama

Marriage Equality Act Thailand, amendemen atas Civil and Commercial Code, resmi berlaku pada 22 Januari 2025. Cuma hitungan minggu, pasangan lesbian di Kuala Lumpur langsung ngeh. Itinerary akhir pekan ke Bangkok mulai beredar di grup chat privat: jadwal daftar di kantor distrik, hotel dua malam, tiket AirAsia yang cukup murah sampai hitungannya masuk akal.

Semuanya jadi nol begitu mereka mendarat lagi di KLIA. Kontrak sewa di Bangsar tetap atas satu nama. Pasangannya nggak tercatat di mana-mana, tidak di perjanjian sewa, tidak di tagihan listrik, tidak di formulir kontak pemilik unit di pos satpam apartemen.

Apa yang Bangkok kasih, KL cabut lagi

Sertifikat nikah Thailand adalah dokumen legal di Thailand, dengan hak yang sama seperti pasangan berlainan jenis: adopsi, warisan, status kerabat terdekat di rumah sakit. Di Malaysia, di mana Pasal 377A dan 377B Penal Code mengkriminalisasi 'hubungan seksual yang melanggar kodrat alam' dan aturan Syariah tingkat negara bagian menambah satu lapisan lagi buat warga Muslim, sertifikat itu tidak punya kekuatan apa pun. Rumah sakit nggak akan mengakuinya sebagai bukti kerabat terdekat. Bank nggak akan mengakuinya sebagai bukti aset bersama. Pemilik kos nggak akan menambah nama kedua hanya berdasarkan itu.

Pasangan sudah tahu ini sebelum berangkat. Mereka tetap pergi, karena sertifikat itu melakukan hal yang sistem Malaysia menolak lakukan: menuliskan di atas kertas bahwa hubungan itu ada.

Kontrak sewa atas satu nama

Urusan sewa-menyewa inilah tempat jurang itu terlihat tiap hari. Pemilik kos di KL nyaris nggak nanya apa-apa kalau satu perempuan profesional tanda tangan sewa unit di Mont Kiara atau Bangsar sendirian. Dua perempuan dalam satu kontrak memicu obrolan yang beda, kadang penolakan, kadang tiba-tiba harga sewa naik, kadang agennya langsung berhenti bales chat.

Jadi satu pasangan yang tanda tangan. Yang satunya transfer bagiannya lewat Touch 'n Go atau Maybank2u tiap bulan. Kalau si penyewa resmi kehilangan pekerjaan, dua-duanya kehilangan unit. Kalau hubungannya berakhir, pasangan yang namanya nggak tercatat nggak punya dasar buat menuntut deposit yang selama dua tahun separuhnya dia yang bayar.

Akhir pekan di Bangkok ada harganya

Upacaranya sendiri bukan bagian yang mahal. Tiket pesawat, hotel dekat kantor distrik, saksi yang terbang dari Penang, makan malam setelahnya, semua itu totalnya setara sebulan sewa di KL buat kebanyakan pasangan yang menempuh jalan ini. Ada yang nabung setahun. Ada yang patungan sama chosen family yang ikut datang.

Yang mampu melakukannya lebih dari sekali mulai melirik apartemen di Bangkok. Hukum properti Thailand membatasi kepemilikan freehold atas tanah oleh asing, tapi orang asing bisa memiliki penuh unit apartemen dalam kuota asing 49 persen per gedung. Satu studio di Sukhumvit atas nama mereka berdua melakukan hal yang kontrak sewa di Bangsar nggak bisa.

Yang sedang diekspor Malaysia

Ini pelarian modal diam-diam yang nggak ada yang menghitungnya di Putrajaya. Perempuan profesional usia akhir dua puluhan dan tiga puluhan, pengacara, desainer, product manager di kantor tech regional, mengalihkan pernikahan mereka, bulan madu mereka, dan makin sering pembelian properti mereka, ke Bangkok. Sebagian mengalihkan domisili pajak mereka juga.

Obrolan di dalam hubungan itu jauh lebih tenang ketimbang debat kebijakan di luar sana. Dua nama di sertifikat nikah Thailand. Satu nama di kontrak sewa Malaysia. Tiket pesawat yang sudah dipesan buat long weekend berikutnya. Thread WhatsApp bareng chosen family soal siapa yang jadi saksi. Tawar-menawarnya kelihatan jelas, dan pasangan yang menjalaninya sudah memutuskan: harga tiket pesawat itu worth it.